Mendorong Kinerja Ekspor Perdagangan Indonesia lewat Integrasi SRG dan PLK

Selanjutnya, Heryono menuturkan, dalam rangka mendorong implementasi SRG di Indonesia, pemerintah memberikan stimulus berupa pembangunan gudang SRG di 92 kabupaten/kota. Berdasarkan data Bappebti, terdapat 129 gudang SRG aktif yang dikelola oleh pengelola gudang SRG, baik gudang SRG swasta maupun pemerintah daerah.

Selain itu, Haryono mengatakan, pembangunan gudang dan implementasi SRG dapat memberikan banyak manfaat bagi petani dan pelaku usaha antara lain pembiayaan komoditas, kepastian stok dan mutu, kemudahan akses pasar, perlindungan asuransi, integrasi sistem informasi, dan keamanan legalitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2023, terdapat 22 jenis komoditas yang dapat disimpan di gudang SRG. Komoditasnya adalah gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, kedelai, tembakau, dan kayu manis.

Di sisi lain, pemerintah berupaya mengoptimalkan penyelenggaraan PLK. Kehadiran PLK memberikan dampak positif bagi petani/ pemilik barang dan pelaku usaha seperti, membuat kemudahan akses, efiesiensi dan transportasi, kepastian kuantitas dan kualitas, jaminan transaksi, dan sistem keanggotaan.

“Perkembangan ekosistem perdagangan komoditas dan kemajuan teknologi mendorong untuk dilakukan transformasi dalam mekanisme perdagangan berbasis digital. Mekanisme tersebut dapat mendukung peningkatan kinerja SRG dan PLK melalui pengembangan resi gudang elektronik yang integrasi dengan PLK,” ujar Heryono.

Lalu, Heryono menyatakan, integarasi resi gudang elektronik dengan PLK memberikan banyak keuntungan. Di antaranya, membuat proses transaksi lebih mudah, efektif dan efisien. Kemudian, keamanan menggunakan teknologi berbasis blockchain, menghubungkan semua value secara real time, dan memudahkan proses pemasaran melalui platform digital.

Tidak hanya itu, ke depan integrasi tersebut juga dapat meningkatkan minat generasi milenial untuk memanfaatkan instrumen SRG melalui Resi Gudang Digital.

Seminar digelar secara hibrida dengan moderator Sekretaris Bappebti Kementerian Perdagangan, Olvy Andrianita. Seminar tersebut dihadiri 31 peserta dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dinas yang membidangi perdagangan, pelaku usaha SRG dan PLK, perbankan dan perwakilan perdagangan.

Pada seminar ini, Olvy menyampaikan, dalam pelaksanaan SRG maupun PLK pemerintah tidak dapat menentukan harga komoditas karena harga komoditas harus ditentukan oleh pasar. Peran pemerintah lebih kepada menyiapkan dan membuat kebijakan serta melalukan pembinaan dan pengawasan dengan baik.

“Saat ini kami juga sedang berupaya semaksimal mungkin melakukan penguatan regulasi SRG melalui penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang dituangkan dalam Kebijakan Umum di bidang SRG. Terkait PLK, kami sedang menyiapkan Rancangan Permendag sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengembangan PLK,” jelas Olvy.