Riset Inovatif dan SDM Unggul Dukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Rabu, 05 Agustus 2020 - 11:18 WIB
loading...
A
A
A
Pada kesempatan tersebut, Rokhmin Dahuri, yang juga menjabat sebagai Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB, menuturkan bahwa kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa ditentukan oleh "innovation-driven economy", namun keragaan kapasitas IPTEK dan inovasi bangsa Indonesia, tak terkecuali di sektor kelautan dan perikanan, sampai saat ini tergolong rendah.
"Penyebab rendahnya kapasitas inovasi disebabkan oleh berbagai hal yakni, banyak aktivitas R&D (Litbang) hanya untuk menghasilkan tulisan ilmiah dan prototipe teknologi; rendahnya kreativitas, daya inovasi, dan entrepreneurship kebanyakan peneliti; mayoritas pengusaha industri mengharapkan ‘quick-short wins’ dalam jangka pendek, sedangkan sebagian besar inovasi bisa komersial dan diproduksi masal setelah sekitar 5 tahun; serta minimnya dana, prasarana, dan sarana," terang Rokhmin.
Selain itu, rendahnya inovasi juga disebabkan karena peran pemerintah sebagai match maker antara peneliti yang menghasilkan prototipe dengan industriawan jauh dari optimal; rendahnya penghargaan ekonomi maupun sosial dari pemerintah dan masyarakat kepada peneliti; kurangnya insentif dan penghargaan dari pemerintah kepada industriawan yang mau mengindustrikan dan mengomersialkan invensi para peneliti.
(Baca Juga: Kadin Apresiasi Capaian KKP di Semester I 2020)
Penyebab lainnya yaitu, minimnya kerjasama sinergis antara peneliti –swasta/industri – pemerintah; hasil riset minim yang telah sukses diindustrikan menjadi produk teknologi made in Indonesia yang laku di pasar domestik maupun global; terdapat kegagalan sistem pendidikan, di mana mayoritas lulusan hanya bisa menghafal, tetapi lemah dalam hal analytical capability and problem solving, kreativitas, inovasi, teamwork, dan etos kerja unggul/akhlak mulia; rendahnya status gizi dan kesehatan masyarakat; dan political commitment Pemerintah, DPR, dan elit pemimpin bangsa yang sangat rendah terhadap R & D dan inovasi.
"Memperhatikan tugas dan fungsi BRSDM, masih terdapat satu tugas dan fungsi yang perlu dilengkapi agar inovasi yang tugas fasilitasi hilirisasi atau komersialisasi hasil riset tahap prototipe yang technologically ready menjadi produk inovasi teknologi dan non-teknologi yang laku di pasar domestik maupun global," ungkap Rokhmin.
Sementara itu, Laode M Kamaluddin, menjelaskan bahwa kebijakan KP perlu memenuhi beberapa hal, diantaranya yakni, penguatan SDM dan inovasi riset KP; pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasab SDKP serta karantina ikan; membangkitkan industri KP melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri; peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan; memperbaiki komunikasi dengan nelayan; penyederhanaan perizinan; hingga optimalisasi penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
"Penyebab rendahnya kapasitas inovasi disebabkan oleh berbagai hal yakni, banyak aktivitas R&D (Litbang) hanya untuk menghasilkan tulisan ilmiah dan prototipe teknologi; rendahnya kreativitas, daya inovasi, dan entrepreneurship kebanyakan peneliti; mayoritas pengusaha industri mengharapkan ‘quick-short wins’ dalam jangka pendek, sedangkan sebagian besar inovasi bisa komersial dan diproduksi masal setelah sekitar 5 tahun; serta minimnya dana, prasarana, dan sarana," terang Rokhmin.
Selain itu, rendahnya inovasi juga disebabkan karena peran pemerintah sebagai match maker antara peneliti yang menghasilkan prototipe dengan industriawan jauh dari optimal; rendahnya penghargaan ekonomi maupun sosial dari pemerintah dan masyarakat kepada peneliti; kurangnya insentif dan penghargaan dari pemerintah kepada industriawan yang mau mengindustrikan dan mengomersialkan invensi para peneliti.
(Baca Juga: Kadin Apresiasi Capaian KKP di Semester I 2020)
Penyebab lainnya yaitu, minimnya kerjasama sinergis antara peneliti –swasta/industri – pemerintah; hasil riset minim yang telah sukses diindustrikan menjadi produk teknologi made in Indonesia yang laku di pasar domestik maupun global; terdapat kegagalan sistem pendidikan, di mana mayoritas lulusan hanya bisa menghafal, tetapi lemah dalam hal analytical capability and problem solving, kreativitas, inovasi, teamwork, dan etos kerja unggul/akhlak mulia; rendahnya status gizi dan kesehatan masyarakat; dan political commitment Pemerintah, DPR, dan elit pemimpin bangsa yang sangat rendah terhadap R & D dan inovasi.
"Memperhatikan tugas dan fungsi BRSDM, masih terdapat satu tugas dan fungsi yang perlu dilengkapi agar inovasi yang tugas fasilitasi hilirisasi atau komersialisasi hasil riset tahap prototipe yang technologically ready menjadi produk inovasi teknologi dan non-teknologi yang laku di pasar domestik maupun global," ungkap Rokhmin.
Sementara itu, Laode M Kamaluddin, menjelaskan bahwa kebijakan KP perlu memenuhi beberapa hal, diantaranya yakni, penguatan SDM dan inovasi riset KP; pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasab SDKP serta karantina ikan; membangkitkan industri KP melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri; peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan; memperbaiki komunikasi dengan nelayan; penyederhanaan perizinan; hingga optimalisasi penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
Lihat Juga :
