Erick Thohir Buka-bukaan Soal Fokusnya di Sisa Masa Jabatan
loading...
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka-bukaan apa yang menjadi fokusnya, terutama di sisa masa jabatannya hingga 2024 mendatang. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Program 'Bersih-bersih' perusahaan pelat merah untuk menjaga kinerja perseroan terus dilakukan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir , terutama di sisa masa jabatannya hingga 2024 mendatang. Langkah 'Bersih-bersih' itu tidak hanya pada induk perusahaan BUMN , tetapi juga anak perusahaan.
Erick menyebut salah satu yang dibenahi adalah dana pensiun (dapen) . Dia memastikan, tidak hanya mengusut empat dapen saja yang terindikasi merugikan negara sebesar Rp300 miliar, namun dilanjutkan ke tujuh dapen lainnya.
"Bekerjasama dengan Jaksa Agung dan BPKP kami terus melanjutkan program 'Bersih-bersih' ini," ucap Erick Thohir di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Dia mengatakan, telah membentuk tim khusus yang menyertakan Wakil Menteri BUMN, Sekretaris Kementerian BUMN, dan Deputi Bidang Hukum Kementerian BUMN untuk meneliti ulang adanya indikasi kecurangan terhadap dana pensiun yang dikelola perseroan negara.
"Ternyata hasil koordinasi kami dengan BPKP dan Kejaksaan Agung, dari 48 dana pensiun yang dikelola BUMN, 70 persen dalam kondisi sakit, di mana 34 dana pensiun dinyatakan tidak sehat. Kita berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan kami sepakat untuk mendorong tindak lanjutnya kepada BPKP untuk memastikan angka-angka ini," bebernya.
Bukan soal dapen saja, peta jalan atau roadmap BUMN 2020-2024 juga jadi fokusnya. Erick juga mengupayakan agar Kebijakan dan strategi BUMN berkelanjutan.
Dari peta jalan itu, ekspansi bisnis BUMN diarahkan agar tetap berkesinambungan, menciptakan nilai ekonomis, dan memperhatikan posisi keuangan yang berkesinambungan.
"Restrukturisasi BUMN juga telah dilakukan dengan membentuk klasterisasi, dengan fokus selaras dengan best practice global, menjaga span of control pada enam klaster per Wakil Menteri," tuturnya.
Erick menyebut salah satu yang dibenahi adalah dana pensiun (dapen) . Dia memastikan, tidak hanya mengusut empat dapen saja yang terindikasi merugikan negara sebesar Rp300 miliar, namun dilanjutkan ke tujuh dapen lainnya.
"Bekerjasama dengan Jaksa Agung dan BPKP kami terus melanjutkan program 'Bersih-bersih' ini," ucap Erick Thohir di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Dia mengatakan, telah membentuk tim khusus yang menyertakan Wakil Menteri BUMN, Sekretaris Kementerian BUMN, dan Deputi Bidang Hukum Kementerian BUMN untuk meneliti ulang adanya indikasi kecurangan terhadap dana pensiun yang dikelola perseroan negara.
"Ternyata hasil koordinasi kami dengan BPKP dan Kejaksaan Agung, dari 48 dana pensiun yang dikelola BUMN, 70 persen dalam kondisi sakit, di mana 34 dana pensiun dinyatakan tidak sehat. Kita berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan kami sepakat untuk mendorong tindak lanjutnya kepada BPKP untuk memastikan angka-angka ini," bebernya.
Bukan soal dapen saja, peta jalan atau roadmap BUMN 2020-2024 juga jadi fokusnya. Erick juga mengupayakan agar Kebijakan dan strategi BUMN berkelanjutan.
Dari peta jalan itu, ekspansi bisnis BUMN diarahkan agar tetap berkesinambungan, menciptakan nilai ekonomis, dan memperhatikan posisi keuangan yang berkesinambungan.
"Restrukturisasi BUMN juga telah dilakukan dengan membentuk klasterisasi, dengan fokus selaras dengan best practice global, menjaga span of control pada enam klaster per Wakil Menteri," tuturnya.
(akr)
Lihat Juga :
