Gibran Mau Bikin Dana Abadi Pesantren dan KIS Lansia, Sri Mulyani: Sudah Ada di APBN
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons cawapres Prabowo, Gibran Rakabuming terkait program capres-cawapres. FOTO/Antara Photo
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati buka suara soal program unggulan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 yang akan membuat program Dana Abadi Pesantren dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia.
Sri Mulyani memastikan menyebut bahwa kedua program itu sudah ada di APBN pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) meskipun KIS versi Gibran dikhususkan untuk kalangan lansia.
"Kita lihat, UU APBN 2024 kan sudah diketok, ya. Mengenai program-programnya, mungkin saya tidak sebut sebagai populis, tapi yang memihak kepada masyarakat," ujar Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Dia menyebut, anggaran perlindungan sosial dalam UU tersebut sebesar Rp487 triliun, mencakup PKH, PIP, KIP Kuliah, Kartu Sembako, juga Bantuan PBI untuk masyarakat tak mampu termasuk kelompok lansia. Tak hanya itu, ada juga program subsidi listrik, subsidi energi, BBM, hingga LPG. "Itu semuanya masih ada, dan juga terkait dana abadi. Dana abadi kita masih punya yang sekarang ini," sambung Sri.
Menyambung pernyataan Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata menimpali bahwa program KIS saat ini sebenarnya sudah meliputi kaum lansia, sehingga tidak memerlukan tambahan program khusus.
"Para lansia dari keluarga tidak mampu sebenarnya sudah tercover dalam daftar penerima program keluarga harapan (PKH), alias sudah dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Oleh karena itu, mereka otomatis terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan," jelas Isa.
Apabila masih ada kelompok lansia yang belum tercover, Isa menyebut itu kemudian memerlukan langkah pemerintah untuk perbaikan pendataan. "Jadi, seharusnya dengan program (KIS) yang sekarang sudah cukup," tandas Isa.
Sri Mulyani memastikan menyebut bahwa kedua program itu sudah ada di APBN pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) meskipun KIS versi Gibran dikhususkan untuk kalangan lansia.
"Kita lihat, UU APBN 2024 kan sudah diketok, ya. Mengenai program-programnya, mungkin saya tidak sebut sebagai populis, tapi yang memihak kepada masyarakat," ujar Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Dia menyebut, anggaran perlindungan sosial dalam UU tersebut sebesar Rp487 triliun, mencakup PKH, PIP, KIP Kuliah, Kartu Sembako, juga Bantuan PBI untuk masyarakat tak mampu termasuk kelompok lansia. Tak hanya itu, ada juga program subsidi listrik, subsidi energi, BBM, hingga LPG. "Itu semuanya masih ada, dan juga terkait dana abadi. Dana abadi kita masih punya yang sekarang ini," sambung Sri.
Menyambung pernyataan Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata menimpali bahwa program KIS saat ini sebenarnya sudah meliputi kaum lansia, sehingga tidak memerlukan tambahan program khusus.
"Para lansia dari keluarga tidak mampu sebenarnya sudah tercover dalam daftar penerima program keluarga harapan (PKH), alias sudah dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Oleh karena itu, mereka otomatis terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan," jelas Isa.
Apabila masih ada kelompok lansia yang belum tercover, Isa menyebut itu kemudian memerlukan langkah pemerintah untuk perbaikan pendataan. "Jadi, seharusnya dengan program (KIS) yang sekarang sudah cukup," tandas Isa.
(nng)
Explore More