Beras Asal Kamboja Tahap Awal Tiba di RI, Partai Perindo Minta Bansos Daerah Rawan Pangan Ditambah

Minggu, 05 November 2023 - 11:52 WIB
loading...
Beras Asal Kamboja Tahap...
Juru Bicara Nasional Partai Perindo, Yerry Tawalujan menyambut, baik impor beras tahap awal dari Kamboja sebanyak 3.500 ton. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Juru Bicara Nasional Partai Perindo , Yerry Tawalujan menyambut, baik impor beras tahap awal dari Kamboja sebanyak 3.500 ton. Menurutnya, yang paling utama adalah terjaminnya ketersediaan beras nasional untuk mencukupi kebutuhan rakyat.

"Impor beras itu harus dilakukan mengingat musim kemarau panjang dan kekeringan akibat fenomena El Nino telah menurunkan produksi beras nasional. Petani gagal tanam dan gagal panen, akibatnya stok beras turun. Jadi memang harus impor," ujar Yerry kepada wartawan, Sabtu (4/11/2023).

Baca Juga: Bulog Kantongi Kontrak Impor 1 Juta Ton Beras, Darimana Sumbernya?

Berdasarkan data yang diperoleh Tim Litbang Partai Perindo, sebanyak 3.500 ton beras impor asal Kamboja dilaporkan sudah masuk wilayah RI, lewat pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Disebutkan, realisasi impor ini adalah salah satu hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet pada 4 September 2023 lalu.

Baca Juga: 700 Ribu Ton Beras Impor Bakal Kembali Masuk

Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, ini merupakan pertama kalinya Kamboja mengirimkan berasnya setelah adanya MoU sejak 11 tahun yang lalu. Sebab, selama 11 tahun tidak ada yang bisa mengeksekusi MoU (Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman) itu dan tidak satu butir pun beras masuk. Hari ini beras dari Kamboja bisa masuk dan berasnya sangat baik.

"Partai Perindo tentu mendukung langkah Presiden Jokowi untuk pengadaan beras dari Kamboja. Tetapi kami juga meminta Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk secara reguler turun ke lapangan dan lakukan operasi pasar agar harga beras turun," desak Yerry.

Yerry -yang maju sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini- juga meminta Pemerintah menambah bantuan sosial pangan berupa beras ke daerah-daerah yang paling terdampak kekeringan dan menderita kekurangan pangan.

"Kami minta Pemerintah untuk menambah bantuan sosial pangan berupa beras ke daerah-daerah seperti Papua Pegunungan, Papua, Papua Barat, dan NTT. Daerah-daerah itu yang paling kekurangan pangan dan paling menderita karena kemarau panjang," pungkas Yerry.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Serap Beras Petani,...
Serap Beras Petani, Kapasitas Gudang Bulog Ditambah hingga 7 Juta Ton
Stok Beras Indonesia...
Stok Beras Indonesia Nyaris 5 Juta Ton, Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah
Bantuan Pangan Mulai...
Bantuan Pangan Mulai Disalurkan ke 33 Juta Penerima! Beras 10 Kg, Minyak Goreng 2 Liter
Bagian dari Negosiasi...
Bagian dari Negosiasi Tarif Trump, Indonesia Bakal Impor Beras AS 1.000 Ton
Jelang Ramadan, 35 Juta...
Jelang Ramadan, 35 Juta Keluarga Bakal Menerima Bansos Beras 10 Kg
Berbahayanya 1.000 Ton...
Berbahayanya 1.000 Ton Beras Ilegal, Mentan Amran: Penghianatan Terhadap Petani
Dorong Kualitas Keterwakilan...
Dorong Kualitas Keterwakilan Perempuan 30%, Partai Perindo Siap Bersinergi Lahirkan Kebijakan yang Inklusif
PHK Massal Berisiko...
PHK Massal Berisiko Gerus Kelas Menengah, Sekjen Perindo Ferry Kurnia Dorong Insentif Dunia Usaha
Perindo Ajak Tokoh Muda...
Perindo Ajak Tokoh Muda Indonesia Timur Ambil Peran Menuju 2029
Rekomendasi
KPK Berharap Tindakan...
KPK Berharap Tindakan Medis terhadap Gus Yaqut Segera Dilakukan
Lelang Hasil Rampasan...
Lelang Hasil Rampasan Korupsi Periode Juni 2026, KPK Bukukan Rp39,8 Miliar
Sidang Perdana Praperadilan...
Sidang Perdana Praperadilan Roy Suryo Digelar Besok Pagi di PN Jaksel
Berita Terkini
Genderang Perang Dagang,...
Genderang Perang Dagang, Trump Ancam Tarif 100% yang Berani Pajaki Google, Meta, dan Apple!
Pacu Kinerja Bisnis,...
Pacu Kinerja Bisnis, Indo Artha Multitek Kenalkan Teknologi Layanan Haji
INDEF: Pemerintah Perlu...
INDEF: Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Ekonomi dan Perkuat Kolaborasi
Panaskan Mesin Ekonomi,...
Panaskan Mesin Ekonomi, Purbaya Tawarkan Bunga Kredit 4% untuk UKM Eksportir
BPS: Sensus Ekonomi...
BPS: Sensus Ekonomi 2026 Bukan untuk Penetapan Pajak Pribadi
Semarak HUT ke-58, BPJS...
Semarak HUT ke-58, BPJS Kesehatan Ajak Masyarakat Budayakan Hidup Sehat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved