Pemerintah Resmikan Hunian Berbasis TOD di Pondok Cina

DEPOK - Pemerintah bersama Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas), PT Bank Tabungan Negara Tbk, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) hari ini meresmikan pembangunan rumah susun dengan konsep transit oriented development (TOD) di Stasiun Pondok Cina.

Proyek ini dalam rangka percepatan pembangunan program satu juta rumah dan mengurangi angka backlog perumahan. Peresmian proyek hunian TOD ini merupakan peresmian TOD kedua setelah sebelumnya TOD Perumnas-KAI di Stasiun Tanjung Barat.

Direktur Utama Perumnas Bambang Triwibowo mengungkapkan, Perumnas dan KAI akan mengoptimalisasi pemanfaatan lahan strategis KAI untuk pengembangan kawasan yang terintegrasi dan inklusif berbasis TOD. Terutama, untuk ruang-ruang vertikal yang belum dimanfaatkan.

"Proyek TOD Depok ini merupakan Proyek TOD kedua setelah TOD Tanjung Barat. Kami melihat animo luar biasa pada TOD Tanjung Barat, sehingga kami menyegerakan terealisasikannya TOD Depok ini. Selain untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat guna mendapatkan hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi massal, kami juga mengusung terciptanya berkurangnya polusi di Jabodetabek," tuturnya di Stasiun Pondok Cina, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku sangat berterimakasih kepada Menteri BUMN Rini Soemarno yang memberikan instruksi kepada Perumnas untuk selalu mengalokasikan hunian untuk rakyat. Untuk diketahui, Perumnas mengalokasikan 30% atas pembangunan proyek TOD ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini saya kira tidak hanya regulasi, tapi niat kita sebagai pemerintah kabinet kerja ingin memberikan priorias hunian kepada rakyat. Apa gunanya 1 juta rumah untuk rakyat? Itu semata program kabinet kerja dalam rangka memenuhi hunian untuk rakyat," terangnya.

Hadir dalam peresmian ini, Menteri BUMN Rini Soemarno, Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Maryono, pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta perwakilan dari beberapa perusahaan pelat merah.