Pelindo Genjot Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di Jawa Timur

JAKARTA - Pelindo terus mengembangkan kawasan industri terpadu di berbagai penjuru Nusantara. Salah satunya Java Integrated Industrial and Ports Estate ( JIIPE ) yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, Jawa Timur.



Trailer kaki seribu (multi axle trailer) itu perlahan mengangkut perlengkapan dan peralatan seberat 325 ton yang akan dipasang di pabrik pemurnian logam PT Freeport Indonesia di kawasan industri Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Manyar, Gresik, Jawa Timur. Barang dengan panjang 55 meter, lebar tujuh meter dan tinggi delapan meter itu diangkut pada bulan September kemarin.

Sebelumnya, pengelola pelabuhan JIIPE, yakni PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS) juga telah membongkar dan berhasil memobilisasi dua muatan kargo raksasa lain untuk kebutuhan PT Freeport Indonesia seberat 125 ton dan 300 ton.



Muatan kargo dengan berat setara dua pesawat Boeing-777 dengan mudahnya dipindahkan menuju lokasi dengan jarak yang hanya dua kilometer dari pelabuhan dimana lokasi pabrik juga berada di satu kawasan, yakni di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, JIIPE, yang dikelola PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), keseluruhan proses berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti.

Kawasan Ekonomi Khusus Gresik yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), dimana terdapat dua entitas di dalamnya yaitu PT BKMS selaku pengembang dan pengelola kawasan industri (Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola) merupakan usaha patungan antara PT Pelindo (Persero) dengan PT AKR Corporindo Tbk, dengan komposisi kepemilikan sebesar 40% dan 60%, PT BMS sebagai pengelola kawasan pelabuhan (Badan Usaha Pelabuhan) dengan komposisi 60% dan 40%.

Sebelum 1 Oktober 2021 ketika empat perusahaan pengelola pelabuhan merger menjadi PT Pelindo (Persero), dua perusahaan tersebut merupakan afiliasi dari PT Pelindo 3. Sedangkan untuk kawasan residensial di kembangkan dan dikelola langsung oleh PT AKR Surabaya Land Corporindo.

“JIIPE merupakan bagian dari strategi PT Pelindo mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan,” kata Direktur Utama PT Pelindo (Persero) Arif Suhartono di Jakarta.

Integrasi itu, kata Arif, menyelesaikan berbagai masalah konektivitas antara kawasan industri dengan pelabuhan seperti delays trucking, keterbatasan moda transportasi, waktu tempuh yang tinggi, dan keterbatasan infrastruktur jalan.

Dibangun sejak 2012, kawasan industri JIIPE resmi ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2021 tertanggal 28 Juni 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, dengan kegiatan usaha yang terdiri atas produksi dan pengolahan; logistik dan distribusi; riset, ekonomi digital, pengembangan teknologi; dan pengembangan energi dengan didukung industri 4.0.

Kawasan dengan luas total 3.000 hektare ini, terdiri dari pengembangan kawasan industri seluas 1.761 hektare dan pelabuhan seluas 406 hektare dimana kedua area tersebut merupakan Kawasan Ekonomi Khusus dengan didukung kawasan residensial seluas 800 hektare.

Dengan berbagai kluster yaitu metal, electronic, chemical, energy, support dan logistic yang berorientasi ekspor, kawasan yang terintegrasi dengan pelabuhan laut dalam memiliki fasilitas dermaga multipurpose seluas 500X50 meter, dengan panjang dermaga 1.000m dan didukung kedalaman laut hingga -14 LWS, pelabuhan JIIPE memiliki kemampuan untuk menampung kapal hingga 100ribu DWT.

Kawasan JIIPE tidak hanya terintegrasi dengan pelabuhan, tapi juga adanya akses tol, yaitu tol Surabaya-Manyar dan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) yang saat ini dalam tahap penyelesaian ruas Bunder-Manyar yang nantinya ruas Tol KLBM akan terintegrasi dengan Tol Trans Jawa dan memiliki akses langsung dari kawasan.

“Jarak JIIPE ke pintu tol Surabaya-Manyar hanya tiga kilometer yang terhubung dengan jalan provinsi yang dikenal dengan jalan Daendels,” ungkap Direktur HR dan Logistik PT BKMS Agung P. Guritno, akhir Oktober lalu.

Pemerintah Kabupaten dan Provinsi telah menyelesaikan sebagian pelebaran jalan provinsi yang merupakan salah satu akses menuju JIIPE. “Tinggal akses tol Bunder-Manyar yang masih dalam tahap penyelesaian,” kata Agung lagi.

Nantinya, proyek sepanjang 9,39 kilometer ini akan memiliki akses pintu tol langsung dari JIIPE. Tak hanya akses jalan dan berbagai infrastruktur seperti air, jaringan gas, dan listrik yang sudah dan sedang dibangun di JIIPE. Pemerintah pun memberikan berbagai fasilitas perpajakan dan perijinan satu atap melalui administrator KEK.

Sejak ditetapkan sebagai KEK, kata Agung, investasi yang masuk ke JIIPE sudah mencapai sekitar Rp52 triliun dan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan pengembangan kawasan. “Pemerintah menargetkan kami investasi asing (Foreign Direct Investment) sebesar USD16 miliar atau sekitar Rp250 triliun.”

Agung optimistik target tersebut akan terpenuhi karena berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah dan kawasan industri, terutama konektivitas antarwilayah di sekitar Gresik dan dengan pelabuhan.

Pencapaian target diawali dengan masuknya fasilitas pengolahan hasil tambang atau dikenal dengan istilah Smelter yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia merupakan salah satu industri unggulan di JIIPE. Sebagai bagian dari program hilirisasi industri pemerintah, Freeport menjadi anchor tenant JIIPE dengan lahan seluas 100 hektare.

Sampai akhir Agustus 2023, Direksi PT Freeport Indonesia menyampaikan kepada media bahwa pembangunan pabrik tersebut sudah mencapai 76%. Freeport bergegas mengejar permintaan Presiden Joko Widodo agar pabrik ini sudah beroperasi pada Mei 2024.

Pabrik smelter Freeport yang dibangun dengan investasi USD3 miliar merupakan salah satu dari 21 perusahaan yang telah bergabung di JIIPE. Semenjak JIIPE dikukuhkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, lima tenan besar telah bergabung dan diharapkan dapat memacu minat para investor asing selanjutnya untuk berinvestasi di KEK Gresik