alexametrics

3 Tahun Jokowi-JK

Listrik Terpenuhi, Ekonomi Terakselarasi

loading...
Listrik Terpenuhi, Ekonomi Terakselarasi
Program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) digadang-gadang akan mampu mengatasi krisis listrik, sehingga dapat memacu ekonomi. Foto/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Salah satu proyek andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di bidang infrastruktur adalah proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Proyek tersebut digadang-gadang akan mampu mengatasi krisis listrik yang masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Saat diresmikan pada Mei 2015 lalu, Presiden Jokowi optimistis proyek prestisius ini akan tercapai selama lima tahun kepemimpinannya. Hal ini guna mewujudkan kemandirian energi nasional. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2015-2024 ada 109 proyek Program 35.000 MW di seluruh Indonesia.

Sebanyak 35 proyek berkapasitas 10.000 MW akan ditangani langsung PLN. Sementara sisianya sebanya 74 proyek berkapasitas 25.000 MW mengundang partisipasi swasta sebanyak 74 proyek. Tak kurang dari 14.593 MW pembangkit baru tengah dalam fase konstruksi.

Data yang dilansir PT Perusahaan Listrik Negara (persero)/PLN menyebutkan, hingga Juli 2017 pembangkit yang sudah dalam tahap commercial operation date (COD) mencapai 758 MW, disusul lebih dari 14.000 MW lainnya yang tengah dibangun dan segera masuk ke sistem.

Pembangunan pembangkit-pembangkit yang tersebar dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara hingga Papua itu membawa perubahan besar. Satu hal yang pasti, di sejumlah daerah, cadangan listrik saat ini sudah cukup besar sehingga yang tadinya mengalami defisit, kini mulai surplus pasokan listrik.

Sebagai contoh, di Jawa cadangan listrik kini mencapai 7.432 MW, di Sumatera bagian utara cadangan listrik tersedia hingga 413 MW, dan di Sumatera bagian selatan cadangannya mencapai 531 MW.

Jokowi kala itu mengaku memiliki ambisi untuk mengembangkan lebih besar energi baru terbarukan seperti angin, geothermal, hidropower, air, tumbuhan nabati dan bio massa. Dengan mengembangkan energi baru terbarukan tersebut, ketergantungan terhadap energi fosil bisa dikurangi.

"Selama hampir 70 tahun Indonesia merdeka, baru 50 ribu MW yang dibangun pemerintah. Sebab itu banyak yang menyangsikan dalam 35.000 MW, lima tahun dianggap ambisius," tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meyakini proyek kelistrikan tersebut dapat direalisasikan. Sebab, program itu juga ditunjang dengan kebijakan pendukung, seperti penyederhanaan dari sisi regulasi.

Namun, selang beberapa waktu berjalan, pemerintah akhirnya mengakui bahwa sulit untuk merealisasikan proyek tersebut hanya dalam jangka waktu lima tahun. Pemerintah memutuskan untuk merevisi target tersebut menjadi hanya sekitar 19.000 MW pada 2019. Sementara sisanya, dikerjakan setelah target pertama terselesaikan.

Perkembangan Proyek 35.000 MW

Terlepas dari berbagai polemik yang ada, proyek prestisius 35.000 MW terbukti menunjukkan progress yang signifikan. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, program 35.000 MW merupakan program infrastruktur strategis untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.

"Untuk merealisasikan 35 GW membutuhkan dana yang tidak sedikit dan memerlukan dukungan dari semua stakeholder," katanya.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak