Alasan Pemerintah Bersikeras Alihkan Dana Haji ke Infrastruktur

SURABAYA - Usulan agar dana calon jamaah haji dikelola untuk proyek infrastruktur sempat mencuat beberapa waktu lalu, lantaran dinilai lebih produktif ketimbang dana tersebut hanya mengendap di bank bertahun-tahun. Seperti diketahui pemerintah saat ini masih membutuhkan dana besar untuk menggenjot proyek infrastruktur.

Anggota Badan Pelaksana Investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Beny Witjaksono mengungkapkan, pihaknya sepakat dengan rencana pemerintah untuk menginvestasikan dana jamaah haji ke proyek infrastruktur. Sebab, biaya ibadah haji sejatinya jauh lebih tinggi dari dana yang disetorkan jamaah.

Biaya riil ibadah haji pada tahun ini sejatinya mencapai Rp70 juta. Namun, calon jamaah hanya menyetorkan sekitar Rp35 juta, dan sisanya disubsidi oleh imbal hasil (return) penempatan dana haji.

"Dana haji itu atau biaya PPIH itu kan sebenarnya dua kali lipat dari yang dibayar. Jadi Rp70 juta itu yang dibayar cuma Rp35 juta," katanya saat ditemui di Grand City Convention Center, Surabaya, Jumat (10/11/2017).

Jadi, kata dia, tiap tahun BPKH harus mencari dana tambahan sebesar Rp35 juta per orang. Oleh sebab itu, investasi di proyek infrastruktur menjadi salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mencari tambahan dana tersebut.

Asalkan dengan catatan, proyek infrastruktur yang dipilih harus bagus dan risiko kegagalannya kecil. "Kan ini memberikan hasil. Diputar, makanya perputarannya harus bagus. Sehingga cukup untuk membiayai itu," pungkasnya.