Dukung Petani Raih Sertifikasi ISPO dan RSPO, Provinsi Aceh Luncurkan Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan
loading...
Provinsi Aceh membentuk peta jalan untuk meningkatkan produktivitas sawit secara berkelanjutan. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Provinsi Aceh resmi meluncurkanPeta Jalan Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Peta Jalan KSB Aceh). Peluncuran ini dilakukandalam acara konferensi RSPO Roundtable 2023, 22 November 2023 di Hotel Mulia, Jakarta.Roadmap.Gubernur Provinsi Aceh, Achmad Marzuki mengatakan bahwa Peta Jalan ini bertujuan sebagai kerangka kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan produksi kelapa sawit berkelanjutan yang bebas deforestasi dan berdampak kepada penghidupan masyarakat.
Dia mengatakan peta jalan ini sejalan dengan rencana pertumbuhan hijau yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Aceh sejak tahun 2020. Sebagaimana diketahui, Aceh merupakan sentra produksi utama komoditas kunci yang terkoneksi dengan pasar global termasuk kelapa sawit, cocoa, kopi arabika, rempah-rempah, danproduk aromatik.
Terlebih, sebagian besar produksi dilakukan oleh petani kecil sehingga peta jalan menuju kondisi pasokan berkelanjutan menjadi sebuah keharusan dalam kerangka pembangunan Berkelanjutan di Aceh.
"Tentunya, peta jalan ini membutuhan kerjasama bergagai pihak termasuk investasi swasta dan kami telah dan berkomitment untuk membangun suatu platform yang dapat mengakomdasi kolaborasi multi-pihak," kata dia.
Lebih lanjut, sistem partisipasi ini akan didukung sistem monitoring, evaluasi dan greivence respons yang dapat mendukung jaminan produk berkelanjutan yang berdampak kepada permintaan pasar berkelanjutan yang semakin luas di Provinsi Aceh.
Peta jalan tersebut mencakup target produksi berkelanjutan melalui intensifikasi dan penerapan pertanian regeneratif, restorasi kawasan untuk mengoptmalisasi fungsi lanskap dan mengurangi resiko deforestasi, perlindungan area nilai konservasi tinggi (NKT) terutuma di wilayah produksi, dan inklusif masyarakat dalam pembangunan.
Dalam pencapaian target tersebut teridentifikasi isu-isu strategis yang menjadi tantangan dalam pencapaian peta jalan antara lain, tata kelola, produktivitas, rantai pasok, konflik sosial dan lahan, serta pembiayaan.
"Untuk mengatasi tantangan ini, Peta Jalan KSB menetapkan tiga program strategis utama melalui peningkatan tata kelola, kemitraan multi-pihak, serta pembiayaan dan investasi berkelanjutan guna mencapai visi kelapa sawit berkelanjutan," kata dia.
Staf Ahli Bidang Konektivitas Pengembangan Jasa dan Sumber Daya Alam Kemenko Perekenomian Musdalifah Machmud mengatakan, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian (Kemenko) mendukung penyusunan Peta Jalan KSB sebagai bagian dari upaya mencapai target nasional untuk memberikan sertifikasi ISPO kepada 1 juta petani kelapa sawit pada tahun 2025.
"Produksi komoditas yang berkelanjutan adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO dan menjadi prioritas untuk merespons permintaan pasar global yang terus meningkat," jelasnya.
Langkah Provinsi Aceh melalui kebijakan Peta Jalan yang telah disusun ini akan mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akan meningkatkan ketersediaan produk-produk kelapa sawit Indonesia dan turunananyayang berkelanjutan di pasar global.
Dibangunnya peta jalan kelapa sawit berkelanjutan ini tidak terlepas dari keberhasilan yang telah dicapai oleh kelompok petani swadaya di Kabupaten Aceh Tamiang, yang menjadi model yang akan diadopsi pemerintah Aceh di 13 kabupaten. Akhir tahun 2023 ini, Kabupaten Aceh Tamiang meraih sukses dengan pemberian sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, ISPO & RSPO, kepada lebih dari 2200 petani swadaya dari 4 koperasi dan 1 perkumpulan petani swadaya di Kabupaten Aceh Tamiang.
"Keberhasilan ini tidak hanya membuktikan kemampuan petani swadaya dalam memenuhi persyaratan sertifikasi internasional sawit bekelanjutan, tetapi juga menunjukkan harmonisasi antara sertifikasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, ISPO, dan sertifikasi internasional, RSPO," kata dia.
Sukses yang diraih oleh petani sawit di Aceh Tamiang ini tak lepas dari dukungan berbagai pemangku kepentingan. Ada Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH), Forum Konservasi Leuser (FKL), dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) yang memfasilitasi kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta. Tak hanya itu, mereka juga membangun kolaborasi multi-pihak melalui Pusat Unggulan Perkebunan Lestari (PUPL) di Kabupaten Aceh Tamiang.
PUPL terdiri dari perwakilan pemerintah, sektor swasta, kelompok petani, dan organisasi masyarakat sipil. IDH bersama mitra pendukung yakni FKL, LTKL, YEL, dan pihak swasta lantas membangun kemitraan dengan pihak pemerintah untuk mewujudkan visi berkelanjutan Aceh yang salah satunya digambar oleh Peta Jalan KSB.
"Untuk mencapai tujuan dalam Peta Jalan KSB Provinsi Aceh, butuh kerjasama multi-pihak dan komitmen jangka panjang. Peta Jalan KSB telah memberikan kerangka dan ruang kerjasama serta sinergi berbagai kebijakan pendukung untuk mewujudkan visi produksi berkelanjutan, proteksi, dan iklusi," kata Nassat Idris, Country Director IDH Indonesia di acarakonferensi RSPO Roundtable 2023.
Dia mengatakan peta jalan ini sejalan dengan rencana pertumbuhan hijau yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Aceh sejak tahun 2020. Sebagaimana diketahui, Aceh merupakan sentra produksi utama komoditas kunci yang terkoneksi dengan pasar global termasuk kelapa sawit, cocoa, kopi arabika, rempah-rempah, danproduk aromatik.
Terlebih, sebagian besar produksi dilakukan oleh petani kecil sehingga peta jalan menuju kondisi pasokan berkelanjutan menjadi sebuah keharusan dalam kerangka pembangunan Berkelanjutan di Aceh.
"Tentunya, peta jalan ini membutuhan kerjasama bergagai pihak termasuk investasi swasta dan kami telah dan berkomitment untuk membangun suatu platform yang dapat mengakomdasi kolaborasi multi-pihak," kata dia.
Lebih lanjut, sistem partisipasi ini akan didukung sistem monitoring, evaluasi dan greivence respons yang dapat mendukung jaminan produk berkelanjutan yang berdampak kepada permintaan pasar berkelanjutan yang semakin luas di Provinsi Aceh.
Peta jalan tersebut mencakup target produksi berkelanjutan melalui intensifikasi dan penerapan pertanian regeneratif, restorasi kawasan untuk mengoptmalisasi fungsi lanskap dan mengurangi resiko deforestasi, perlindungan area nilai konservasi tinggi (NKT) terutuma di wilayah produksi, dan inklusif masyarakat dalam pembangunan.
Dalam pencapaian target tersebut teridentifikasi isu-isu strategis yang menjadi tantangan dalam pencapaian peta jalan antara lain, tata kelola, produktivitas, rantai pasok, konflik sosial dan lahan, serta pembiayaan.
"Untuk mengatasi tantangan ini, Peta Jalan KSB menetapkan tiga program strategis utama melalui peningkatan tata kelola, kemitraan multi-pihak, serta pembiayaan dan investasi berkelanjutan guna mencapai visi kelapa sawit berkelanjutan," kata dia.
Staf Ahli Bidang Konektivitas Pengembangan Jasa dan Sumber Daya Alam Kemenko Perekenomian Musdalifah Machmud mengatakan, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian (Kemenko) mendukung penyusunan Peta Jalan KSB sebagai bagian dari upaya mencapai target nasional untuk memberikan sertifikasi ISPO kepada 1 juta petani kelapa sawit pada tahun 2025.
"Produksi komoditas yang berkelanjutan adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO dan menjadi prioritas untuk merespons permintaan pasar global yang terus meningkat," jelasnya.
Langkah Provinsi Aceh melalui kebijakan Peta Jalan yang telah disusun ini akan mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akan meningkatkan ketersediaan produk-produk kelapa sawit Indonesia dan turunananyayang berkelanjutan di pasar global.
Dibangunnya peta jalan kelapa sawit berkelanjutan ini tidak terlepas dari keberhasilan yang telah dicapai oleh kelompok petani swadaya di Kabupaten Aceh Tamiang, yang menjadi model yang akan diadopsi pemerintah Aceh di 13 kabupaten. Akhir tahun 2023 ini, Kabupaten Aceh Tamiang meraih sukses dengan pemberian sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, ISPO & RSPO, kepada lebih dari 2200 petani swadaya dari 4 koperasi dan 1 perkumpulan petani swadaya di Kabupaten Aceh Tamiang.
"Keberhasilan ini tidak hanya membuktikan kemampuan petani swadaya dalam memenuhi persyaratan sertifikasi internasional sawit bekelanjutan, tetapi juga menunjukkan harmonisasi antara sertifikasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, ISPO, dan sertifikasi internasional, RSPO," kata dia.
Sukses yang diraih oleh petani sawit di Aceh Tamiang ini tak lepas dari dukungan berbagai pemangku kepentingan. Ada Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH), Forum Konservasi Leuser (FKL), dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) yang memfasilitasi kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta. Tak hanya itu, mereka juga membangun kolaborasi multi-pihak melalui Pusat Unggulan Perkebunan Lestari (PUPL) di Kabupaten Aceh Tamiang.
PUPL terdiri dari perwakilan pemerintah, sektor swasta, kelompok petani, dan organisasi masyarakat sipil. IDH bersama mitra pendukung yakni FKL, LTKL, YEL, dan pihak swasta lantas membangun kemitraan dengan pihak pemerintah untuk mewujudkan visi berkelanjutan Aceh yang salah satunya digambar oleh Peta Jalan KSB.
"Untuk mencapai tujuan dalam Peta Jalan KSB Provinsi Aceh, butuh kerjasama multi-pihak dan komitmen jangka panjang. Peta Jalan KSB telah memberikan kerangka dan ruang kerjasama serta sinergi berbagai kebijakan pendukung untuk mewujudkan visi produksi berkelanjutan, proteksi, dan iklusi," kata Nassat Idris, Country Director IDH Indonesia di acarakonferensi RSPO Roundtable 2023.
Lihat Juga :
(nng)
