Holding Tambang Selamatkan 9,36% Saham Pemerintah di Freeport

JAKARTA - Pemerintah dalam waktu dekat akan segera merealisasikan pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertambangan. Dengan terbentuknya holding ini, maka 9,36% saham pemerintah yang ada di PT Freeport Indonesia akan dialihkan ke holding tambang.

(Baca Juga: Ini Misi Pemerintah Bentuk Holding BUMN Tambang
Deputi bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengungkapkan, pemerintah akan menempuh jalur inbreng untuk mengalihkan saham tersebut. Nantinya, 9,36% saham pemerintah di Freeport akan menjadi saham PT Inalum (Persero) selaku induk holding.

"Kita selamatkan 9,36% nya. Kita inbreng-kan, alihkan, serahkan ke holding tambang dulu. Itu sudah ditandatangani Freeport segala macam," katanya di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Selanjutnya, mengenai sisa sekitar 41% saham yang akan didivestasikan Freeport, dia menyatakan bahwa holding BUMN tambang akan menyerapnya. Namun, 10% dari saham tersebut tetap akan diserap oleh pemerintah daerah. "Yang pasti, dari total 51% itu ada 10% untuk daerah. Pemda itu ada dua, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika," imbuh dia.

(Baca Juga: Pembentukan Holding BUMN Tambang Dipastikan Tak Rugikan Investor
Mengenai penyerapan divestasi Freeport, Fajar mengaku ingin langsung menyerap seluruhnya. Namun, sejauh ini masih akan dirundingkan lebih detail mengenai teknis penyerapan divestasi Freeport.

"Kita, Indonesia, maunya divestasi langsung 51%, bahwa kemudian nanti 40% dulu lalu sisanya belakangan, itu teknisnya nanti. Tapi kita sekarang berundingnya, sesuai kesepakatan maunya langsung 51%. Ini lagi dirundingkan tiap minggu," tandasnya.