10 Juta Sertifikasi Halal UMKM Terkendala, Partai Perindo Beri Catatan Penting
loading...
Partai Perindo memberikan catatan pentig terkait tidak optimalnya sertifikasi halal bagi UMKM. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partai Perindo menyayangkan tidak terealisasikannya rencana pemerintah untuk menyediakan 10 juta sertifikasi halal produk UMKM makanan dan minuman (mamin) pada tahun depan.
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad mengatakan, pemberian sertifikasi halal tersebut sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM.
"Partai Perindo sangat menyesalkan, padahal sertifikasi tersebut sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk memberikan kepastian dan jaminan produk yang dihasilkan adalah halal dan layak dikonsumsi," ucap Abdul Khaliq, Sabtu (25/11/2023).
Sejatinya, untuk konsumen sertifikasi halal dapat memberikan keyakinan bahwa produk UMKM halal dikonsumsi dan sesuai dengan syariat Islam.
Abdul Khaliq, yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) ini, menilai, dengan adanya kepemilikan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM tentu dapat mendorong tingkat kepercayaan konsumen dan menambah nilai produk yang mereka jual.
"Begitupun dengan manfaat bagi sertifikasi ini, dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan daya saing bisnis. Dengan sertifikasi halal UMKM akan lebih diterima di pasaran terutama di kalangan konsumen muslim di pasar domestik maupun internasional," tuturnya.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menyebutkan, salah satu faktor yang menjadi penghambat realisasi pemberian 10 juta sertifikasi halal pada pelaku UMKM yakni tenggat waktu yang ditetapkan dinilai terlalu dekat.
Menurut Abdul Khaliq, kegagalan ini karena perencanaan yang kurang matang dan tidak mempertimbangkan faktor yang dapat berpengaruh secara langsung pada realisasi target sertifikasi halal. Untuk itu, lanjut Abdul Khaliq, agar akselerasi dari realisasi pemberian sertifikasi halal sesuai target, maka perlu dilakukan revisi kebijakan terhadap rencana realisasi sertifikasi ini dengan mempertimbangkan empat faktor.
Pertama, kata Abdul Khaliq, SDM yang tersedia, perlu tambahan tenaga relawan ganda transfumi (Transformasi Formal Usaha Mikro). Sebab, saat ini ada 150 relawan ganda transfumi yang telah berhasil menerbitkan lebih dari 370 ribu MIB dan 55 ribu sistem jaminan produk halal atau SYPH sepanjang tahun 2023. "Jadi penambahan relawan ini penting untuk percepatan target," ujarnya.
Kedua, pastikan tenggat waktu yang baru disertai dengan pengawasan yang tepat agar target bisa tercapai. Ketiga, perlunya biaya yang memadai untuk mendukung sertifikasi halal bisa selesai sesuai target yang ditentukan.
"Terakhir, birokrasi yang perlu disederhanakan dan tidak berbelit-belit. Dengan birokrasi yang sederhana, maka akan mempercepat proses pencapaian target, dan tentu harus dengan dukungan regulasi yang mendukung upaya percepatan sertifikasi halal," tandasnya.
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad mengatakan, pemberian sertifikasi halal tersebut sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM.
"Partai Perindo sangat menyesalkan, padahal sertifikasi tersebut sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk memberikan kepastian dan jaminan produk yang dihasilkan adalah halal dan layak dikonsumsi," ucap Abdul Khaliq, Sabtu (25/11/2023).
Sejatinya, untuk konsumen sertifikasi halal dapat memberikan keyakinan bahwa produk UMKM halal dikonsumsi dan sesuai dengan syariat Islam.
Abdul Khaliq, yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) ini, menilai, dengan adanya kepemilikan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM tentu dapat mendorong tingkat kepercayaan konsumen dan menambah nilai produk yang mereka jual.
"Begitupun dengan manfaat bagi sertifikasi ini, dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan daya saing bisnis. Dengan sertifikasi halal UMKM akan lebih diterima di pasaran terutama di kalangan konsumen muslim di pasar domestik maupun internasional," tuturnya.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menyebutkan, salah satu faktor yang menjadi penghambat realisasi pemberian 10 juta sertifikasi halal pada pelaku UMKM yakni tenggat waktu yang ditetapkan dinilai terlalu dekat.
Menurut Abdul Khaliq, kegagalan ini karena perencanaan yang kurang matang dan tidak mempertimbangkan faktor yang dapat berpengaruh secara langsung pada realisasi target sertifikasi halal. Untuk itu, lanjut Abdul Khaliq, agar akselerasi dari realisasi pemberian sertifikasi halal sesuai target, maka perlu dilakukan revisi kebijakan terhadap rencana realisasi sertifikasi ini dengan mempertimbangkan empat faktor.
Pertama, kata Abdul Khaliq, SDM yang tersedia, perlu tambahan tenaga relawan ganda transfumi (Transformasi Formal Usaha Mikro). Sebab, saat ini ada 150 relawan ganda transfumi yang telah berhasil menerbitkan lebih dari 370 ribu MIB dan 55 ribu sistem jaminan produk halal atau SYPH sepanjang tahun 2023. "Jadi penambahan relawan ini penting untuk percepatan target," ujarnya.
Baca Juga :
HT Tegaskan Alasan Masuk Politik: Untuk Melayani
Kedua, pastikan tenggat waktu yang baru disertai dengan pengawasan yang tepat agar target bisa tercapai. Ketiga, perlunya biaya yang memadai untuk mendukung sertifikasi halal bisa selesai sesuai target yang ditentukan.
"Terakhir, birokrasi yang perlu disederhanakan dan tidak berbelit-belit. Dengan birokrasi yang sederhana, maka akan mempercepat proses pencapaian target, dan tentu harus dengan dukungan regulasi yang mendukung upaya percepatan sertifikasi halal," tandasnya.
(nng)
Lihat Juga :
