Pasar Modal Jadi Alternatif Pendanaan UMKM
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 09:06 WIB
loading...
A
A
A
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2020 mengalami kontraksi -5,32%. Jika pada kuartal III mau selamat, kata Sandi, maka pemerintah pusat harus menjadikan pemda dan UMKM sebagai garda terdepan dalam penyerapan anggaran untuk menggerakkan sektor riil.
Dia menilai, penyaluran dana PEN melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangungan Daerah (BPD) sudah berjalan baik. Tapi nilainya masih terlalu kecil, karena hanya Rp30 triliun. Jumlah tersebut belum mampu menopang secara menyeluruh daya beli masyarakat yang terus menurun saat pandemi ini.
Karena itu, Sandi mendesak pemerintah segera mempercepat realisasi program PEN agar terhindar dari resesi. Adapun percepatan yang harus dikebut dari program PEN adalah penyaluran anggaran kesehatan, bantuan sosial (bansos) untuk mendongkrak konsumsi masyarakat, dan dorongan di sektor UMKM serta korporasi pada industri padat karya. (Lihat Videonya: Melanggar Protokol Kesehatan, 31 Perkantoran Ditutup Sementara)
Anggota Komisi XI Kamrussamad menambahkan, Tim PEN harusnya dipimpin oleh Menteri Keuangan karena skema kebijakan keuangan negara serta industri keuangan untuk mengatasi dampak Covid yang menyiapkan adalah Menteri Keuangan. “Ini sesuai UU No 2/2020,” ujar Kamrussamad yang juga Founder KAHMIPreneur ini.
Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak Rp600.000 pekerja non-PNS dan non-BUMN bergaji di bawah Rp5 juta bisa meningkatkan daya beli pekerja. “Namun, belum tentu bisa menyelamatkan resesi ekonomi,” katanya. (Sudarsono)
Dia menilai, penyaluran dana PEN melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangungan Daerah (BPD) sudah berjalan baik. Tapi nilainya masih terlalu kecil, karena hanya Rp30 triliun. Jumlah tersebut belum mampu menopang secara menyeluruh daya beli masyarakat yang terus menurun saat pandemi ini.
Karena itu, Sandi mendesak pemerintah segera mempercepat realisasi program PEN agar terhindar dari resesi. Adapun percepatan yang harus dikebut dari program PEN adalah penyaluran anggaran kesehatan, bantuan sosial (bansos) untuk mendongkrak konsumsi masyarakat, dan dorongan di sektor UMKM serta korporasi pada industri padat karya. (Lihat Videonya: Melanggar Protokol Kesehatan, 31 Perkantoran Ditutup Sementara)
Anggota Komisi XI Kamrussamad menambahkan, Tim PEN harusnya dipimpin oleh Menteri Keuangan karena skema kebijakan keuangan negara serta industri keuangan untuk mengatasi dampak Covid yang menyiapkan adalah Menteri Keuangan. “Ini sesuai UU No 2/2020,” ujar Kamrussamad yang juga Founder KAHMIPreneur ini.
Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak Rp600.000 pekerja non-PNS dan non-BUMN bergaji di bawah Rp5 juta bisa meningkatkan daya beli pekerja. “Namun, belum tentu bisa menyelamatkan resesi ekonomi,” katanya. (Sudarsono)
(ysw)
Lihat Juga :
