Titah Jokowi Ingin Groundbreaking Tiap Bulan di IKN, Dimulai Lagi pada 20 Desember 2023

JAKARTA - Badan Otorita IKN atau Ibu Kota Nusantara menerangkan, bakal ada groundbreaking proyek di IKN pada bulan ini yang bakal dilangsungkan mulai 20 Desember 2023 mendatang. Pemilihan waktu tersebut mengikuti jadwal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga menginginkan setiap bulan ada groundbreaking dari para pelaku usaha atau lembaga.



Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN , Agung Wicaksono juga menerangkan, hal itu juga untuk memacu proses pembangunan yang ditargetkan rampung sebagian pada tahun depan untuk penyelenggaraan upacara 17 Agustus.

"Insya Allah minggu depan sekitar tanggal 20-an, kalau jadwal tentu akan ikut dari istana bagaiaman jadwal pak Presiden," ujar Agung saat ditemui MNC Portal usai acara Work Shop Internasional Financial Center IKN di Jakarta, Senin (11/12/2023).



Namun demikian, Agung menjelaskan, groundbreaking dilakukan untuk mengejar sebelum masuk dalam periode libur Natal dan Tahun Baru 2024. Sehingga kemungkinan sebagian ada yang dilakukan pada bulan berikutnya.

"Insyaallah minggu depan tanggal 20 an kita berharap semaksimal mungkin bisa tercapai, karena mungkin sebagian sudah ada yang libur, tapi kita maksimalkan dulu sebelum libur harus sudah ada groundbreaking sebelum liburan," sambungnya.

Adapun pada groundbreaking yang ketiga pada bulan Desember ini setidaknya ada 3 sektor yang rencananya akan dibangun. Pertama melakukan pembangunan untuk mendukung perwujudan forest city dengan melakukan penghijauan.

Kemudian investasi untuk menguatkan pertumbuhan ekositem terutama di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) lewat pembangunan hunian, hotel, hingga rumah sakit pada groundbreaking bulan Desember ini.

"Kita kan sudah ada 3 RS yang groundbreaking dari swasta, nah ini 1 ada dari pemerintah dan kita sudah melakukan pembagian antara 4 RS ini bidangnya apa saja," lanjutnya.

Kemudian groundbreaking yang akan dilakukan pada bulan Desember ini juga untuk membangun kantor-kantor lembaga pemerintah. Misalnya kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kantor Otoritas Jasa Keunagan (OJK), hingga Kantor BPJS Kesehatan.

"Juga ada kategori ketiga, ada lembaga-lembaga pemerintah yang akan mulai membangun, tadi kan sudah ada BI, kali ini ada LPS, juga kalau gak salah dari sektor Pertahanan TNI polri juga sedang diupayakan untuk memulainya," pungkas Agung.