Pemerintah Bakal Ubah Metode Lelang Proyek, Tanah Harus Bebas 100%

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal merubah metode lelang untuk proyek-proyek yang akan dikerjakan lewat skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Salah satunya adalah menyoal pembebasannya lahan yang ditargetkan rampung seluruhnya, baru masuk proses lelang.

Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra mengatakan, saat ini memang mekanisme lelang proyek dilakukan sejalan dengan proses pembebasan lahan.

"Kita melakukan pengadaan setelah pelelangan atau penetapan lokasi, kedepan kita bahkan kalau bisa tanah itu 100% sebelum pelelangan," ujar Herry dalam acara Creative Infrastructure Financing Day di Kementerian PUPR, Rabu (13/12/2023).



Menurutnya, pembebasan lahan menjadi faktor utama dalam memberikan kepastian bagi proyek-proyek yang dibangun. Terutama untuk mengantisipasi adanya pembengkakan biaya konstruksi akibat harga tanah yang makin lama makin mahal.

"Ke depan kita harapkan, pelelangan tanah itu dilakukan 3 tahun sebelumnya," sambung Herry.

Herry mejelaskan, saat ini memang mekanisme lelang di Indonesia sendiri berjalan seiring proses pembebasan lahan. Hal itu untuk mempercepat proses konstruksi agar segera dilakukan dan diharapkan bisa terus berjalan seiring pembebasan lahan dilakukan.



Disatu sisi pertumbuhan populasi yang makin meningkat tentunya membutuhkan penambahan infrastruktur. Terutama peningkatan jaringan konektivitas jalan tol dalam rangka meningkatkam pertumbuhan dan sebagai instrumen pemerataan ekonomi.

"Kita itu tidak punya tanah hari ini, kalau nunggu semua tidak punya stok tanah, sedangkan infrastruktur harus dibangun," pungkas Herry.