Presiden Apresiasi Dukungan AIIB di Indonesia

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi peran Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Hal tersebut disampaikan saat Presiden menerima kunjungan delegasi AIIB di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Presiden menyatakan, tujuan AIIB memberikan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung perekonomian selaras dengan visi dan misi pemerintahan saat ini. Menurutnya, Indonesia adalah salah satu negara pertama di dunia yang mendukung sepenuhnya gagasan AIIB.

“Salah satu tindakan saya yang pertama saat menjadi Presiden Indonesia pada 2014 adalah untuk menyatakan dukungan penuh dan niat serius untuk bergabung dengan AIIB," kata Presiden di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengucapkan selamat karena peluncuran dan pengoperasian AIIB selama tahun pertama terbilang sukses. “Saya juga ingin mengucapkan terima kasih AIIB telah berpartisipasi dalam pembiayaan sejumlah proyek di Indonesia selama dua tahun pertama ini," paparnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengapreasiasi agenda kunjungan yang akan dilakukan delegasi AIIB di Indonesia. Mereka akan meninjau proyek mass rapid transit (MRT) di Jakarta, serta ke Solo dan ke Yogyakarta.

Pimpinan Delegasi AIIB Christopher Legg mengatakan, pertemuan tersebut merupakan kesempatan bagi AIIB untuk mengetahui apa yang diinginkan Indonesia. Menurutnya, pesan yang disampaikan Presiden Jokowi cukup jelas bagi AIIB.

“Sangat jelas pesannya. Pemerintah sangat menginginkan untuk membangun infrastruktur. Melihat tantangannya dan menginginkan AIIB bisa efisien dan efektif dalam membuat kesepakatan-kesepakatan dengan Indonesia,” katanya.

Legg juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mendanai tiga proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah Indonesia. Dia berharap, AIIB dapat lebih memberikan kontribusi bagi pembangunan di Indonesia.

"Sejauh ini kami sedang mendukung tiga proyek di sini. AIIB masih sangat muda, baru beroperasi selama dua tahun. Selama dua tahun itu kami telah membiayai 20 proyek di mana tiga di antaranya berasal dari Indonesia," tuturnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pada kerjasama tahun lalu Pemerintah menjalankan proyek Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP) dengan dana USD125 juta. Proyek ini adalah program jangka panjang Pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam hal pengelolaan bendungan di Indonesia.

"Proyek ini untuk memelihara dan merehabilitasi dam-dam yang telah dibangun sebelumnya. Bukan untuk membangun baru," ujarnya.

Saat ini, lanjut Basuki melanjutkan, pemerintah sedang mengusulkan agar sejumlah proyek irigasi di Indonesia dapat dimasukkan ke dalam agenda kerja sama antara Indonesia dengan AIIB. Menurutnya, dengan akan selesainya pembangunan bendungan yang menjadi program pemerintah, diperlukan tindak lanjut untuk pemanfaatan bendungan dimaksud agar lebih dapat dirasakan manfaatnya.

"Ada beberapa dam yang sedang kita bangun yang mulai di 2018 ini sudah ada yang selesai. Tentu harus dilanjutkan dengan pembangunan untuk memanfaatkan air di waduk-waduk. Sebagian sudah kita siapkan dengan APBN, tapi ini akan selesai lebih banyak lagi sehingga kita ajukan ke Bappenas untuk bisa diajukan ke AIIB," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, Indonesia merupakan salah satu anggota pendiri dari lembaga yang beroperasi sejak 16 Januari 2016 itu. Saat ini, Indonesia diketahui juga termasuk salah satu pemegang saham terbesar di dalam AIIB.

"Indonesia mendapatkan proyek pertama di dalam operasi mereka. Yaitu proyek National Slum Upgrading Program. Mereka memasukkan dana sebesar USD216 juta, bersama dengan lembaga-lembaga multilateral yang lain," ujarnya.

Pada 2017, Indonesia dan AIIB kembali bekerja sama di dalam dua proyek. Proyek tersebut adalah pembangunan infrastruktur daerah yang mencakup penyediaan air bersih dan sanitasi, penanganan banjir, pengelolaan limbah, serta penataan lingkungan kumuh. Proyek ini berjalan dengan biaya USD100 juta. (Dita Angga)