Jokowi Minta Sri Mulyani Tambah Subsidi Pupuk Rp14 Triliun Tahun Ini
Kamis, 04 Januari 2024 - 11:35 WIB
loading...
Kementan memastikan Presiden Jokowi menyetujui penambahan anggaran subsidi pupuk tahun ini. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan usulan penambahan anggaran pupuk bersubsidi sebesar Rp14 triliun telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu sekaligus menjadi jawaban atas persoalan penyaluran pupuk bersubsidi.
"Kami terimakasih tak terhingga kepada presiden karena beliau sangat mencintai petani. Alhamdulillah hari ini anggaran ditambah Rp14 triliun. Kita doakan semoga beliau sehat selalu," ujar Mentan Amran dalam keterangan tertulisnya dikutip Kamis (4/1/2024).
Baca Juga: Ini Kriteria Petani yang Berhak Dapat Pupuk Bersubsidi
Menurut dia penambahan alokasi pupuk bersubsidi ini diharapkan mampu menggairahkan produktivitas para petani. Akhirnya produksi panganpun juga turut akan meningkat.
Lebih lanjut, Mentan menjelaskan anggaran pupuk selama ini besarannya hanya menjangkau petani secara terbatas dan tidak bisa memenuhi semua kebutuhan, mengingat anggaran yang tersedia sekitar Rp 25 triliun. Sehingga dengan adanya tambahan Rp14 triliun, maka alokasi pupuk bersubsidi menjadi Rp39 triliun.
Dengan anggaran tersebut pemerintah hanya bisa mengalokasikan 7,8 juta ton pupuk bersubsidi, atau sepertiga dari usulan seluruh kebutuhan pupuk di Kabupaten/Kota di Indonesia.
Namun menurutnya, semua persoalan tersebut bisa diatasi dalam waktu dekat karena Presiden setuju menambah anggaran pupuk sebesar 14 triliun. Dengan penambahan ini maka pemerataan pupuk dapat dilakukan hingga para petani di hutan sampai pelosok desa.
"Saudara kita yang di hutan desa itu juga mendapatkan jatah pupuk yang sama setelah sebelumnya tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi, bibit dan benih. Kami bahkan sudah mencabut permentan yang diterbitkan tahun 2020 karena dinilai menghambat pengambilan pupuk oleh petani-petani kita," sambung Mentan.
Baca Juga: Aturan Pupuk Subsidi Direvisi, Petani Bisa Tebus Hanya Bawa KTP
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengabulkan permohonan para petani dalam penambahan anggaran pupuk subsidi sebesar Rp14 triliun. Kepastian ini disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para petani dan penyuluh se Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas.
"Menteri pertanian sudah mengajukan dan dari kementerian keuangan saya harapkan agar segera direalisasikan. Kita akan berusaha untuk yang Rp14 triliun ini segera diproses. Tadi saya tanya langsung ke pak direktur PIHC ada 1,7 juta ton stok pupuk, dan 1,2 juta ton yang bersubsidi. Dengan begitu kita harapkan agar yang namanya pupuk sudah tidak bermasalah lagi," kata Presiden.
Dengan penambahan ini, Jokowi mengatakan bahwa produksi beras dapat dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Dia pun mengingatkan agar ke depan tidak ada lagi keluhan petani mengenai pupuk subsidi.
"Saya tidak ingin dengar itu tadi Menteri pertanian juga sudah menyampaikan belinya pupuk tidak usah memakai kartu tani boleh memakai KTP juga bisa, setuju. Target kita di Jawa Tengah ini produksi beras bisa kembali ke ranking dua lagi," tutupnya.
"Kami terimakasih tak terhingga kepada presiden karena beliau sangat mencintai petani. Alhamdulillah hari ini anggaran ditambah Rp14 triliun. Kita doakan semoga beliau sehat selalu," ujar Mentan Amran dalam keterangan tertulisnya dikutip Kamis (4/1/2024).
Baca Juga: Ini Kriteria Petani yang Berhak Dapat Pupuk Bersubsidi
Menurut dia penambahan alokasi pupuk bersubsidi ini diharapkan mampu menggairahkan produktivitas para petani. Akhirnya produksi panganpun juga turut akan meningkat.
Lebih lanjut, Mentan menjelaskan anggaran pupuk selama ini besarannya hanya menjangkau petani secara terbatas dan tidak bisa memenuhi semua kebutuhan, mengingat anggaran yang tersedia sekitar Rp 25 triliun. Sehingga dengan adanya tambahan Rp14 triliun, maka alokasi pupuk bersubsidi menjadi Rp39 triliun.
Dengan anggaran tersebut pemerintah hanya bisa mengalokasikan 7,8 juta ton pupuk bersubsidi, atau sepertiga dari usulan seluruh kebutuhan pupuk di Kabupaten/Kota di Indonesia.
Namun menurutnya, semua persoalan tersebut bisa diatasi dalam waktu dekat karena Presiden setuju menambah anggaran pupuk sebesar 14 triliun. Dengan penambahan ini maka pemerataan pupuk dapat dilakukan hingga para petani di hutan sampai pelosok desa.
"Saudara kita yang di hutan desa itu juga mendapatkan jatah pupuk yang sama setelah sebelumnya tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi, bibit dan benih. Kami bahkan sudah mencabut permentan yang diterbitkan tahun 2020 karena dinilai menghambat pengambilan pupuk oleh petani-petani kita," sambung Mentan.
Baca Juga: Aturan Pupuk Subsidi Direvisi, Petani Bisa Tebus Hanya Bawa KTP
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengabulkan permohonan para petani dalam penambahan anggaran pupuk subsidi sebesar Rp14 triliun. Kepastian ini disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para petani dan penyuluh se Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas.
"Menteri pertanian sudah mengajukan dan dari kementerian keuangan saya harapkan agar segera direalisasikan. Kita akan berusaha untuk yang Rp14 triliun ini segera diproses. Tadi saya tanya langsung ke pak direktur PIHC ada 1,7 juta ton stok pupuk, dan 1,2 juta ton yang bersubsidi. Dengan begitu kita harapkan agar yang namanya pupuk sudah tidak bermasalah lagi," kata Presiden.
Dengan penambahan ini, Jokowi mengatakan bahwa produksi beras dapat dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Dia pun mengingatkan agar ke depan tidak ada lagi keluhan petani mengenai pupuk subsidi.
"Saya tidak ingin dengar itu tadi Menteri pertanian juga sudah menyampaikan belinya pupuk tidak usah memakai kartu tani boleh memakai KTP juga bisa, setuju. Target kita di Jawa Tengah ini produksi beras bisa kembali ke ranking dua lagi," tutupnya.
(nng)
Lihat Juga :
