DKI Jakarta Resmi Terapkan Pajak Hiburan 40%, SPA hingga Karaoke Terdampak
Selasa, 16 Januari 2024 - 11:45 WIB
loading...
Pemprov DKI Jakarta menaikkan pajak hiburan yang semula 25% menjadi 40%. FOTO/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menaikkan pajak hiburan yang semula 25% menjadi 40%. Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PRD) telah disahkan Pj. Gubernur Heru Budi Hartono.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang diteken pada 5 Januari 2024. Dalam dokumen rancangan Perda PRD pajak hiburan tercantum masuk jenis pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dan masuk subjenis jasa kesenian dan hiburan.
Baca Juga: Hotman Paris Protes Pajak Hiburan Naik 40% Bisa Matikan Usaha, Cek Aturan Lengkapnya
Pasal 51 ayat 2 menyebutkan tarif PBJT jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 40%. Sementara tarif PBJT atas makanan dan/atau minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan, ditetapkan sebesar 10%
Adapun beleid tersebut merupakan turunan dari UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menggabungkan seluruh jenis pajak daerah yang berbasis konsumsi ke dalam 1 jenis pajak baru, yaitu pajak baru dan jasa tertentu.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang diteken pada 5 Januari 2024. Dalam dokumen rancangan Perda PRD pajak hiburan tercantum masuk jenis pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dan masuk subjenis jasa kesenian dan hiburan.
Baca Juga: Hotman Paris Protes Pajak Hiburan Naik 40% Bisa Matikan Usaha, Cek Aturan Lengkapnya
Pasal 51 ayat 2 menyebutkan tarif PBJT jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 40%. Sementara tarif PBJT atas makanan dan/atau minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan, ditetapkan sebesar 10%
Adapun beleid tersebut merupakan turunan dari UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menggabungkan seluruh jenis pajak daerah yang berbasis konsumsi ke dalam 1 jenis pajak baru, yaitu pajak baru dan jasa tertentu.
Lihat Juga :
