Biro Klasifikasi Indonesia Dukung Sustainable Industri Kemaritiman
Minggu, 21 Januari 2024 - 17:45 WIB
loading...
Sebagai induk Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey bersama seluruh stakeholders maritim bahas kemajuan industri kemaritiman Indonesia dalam pertemuan rutin Majelis BKI. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI sebagai induk Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey bersama seluruh stakeholders maritim bahas kemajuan industri kemaritiman Indonesia dalam pertemuan rutin Majelis BKI bertempat di Ballroom Ali Sadikin Graha BKI pada Selasa, 16 Januari 2024. Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh Jajaran Direksi BKI, Ketua dan seluruh anggota Majelis BKI.
Baca Juga: Kolaborasi Memajukan Potensi Kelautan dan Kemaritiman Lokal
Pertemuan ini diawali dengan sambutan dari Direktur Utama IDSurvey/BKI, Arisudono Soerono. Pada sambutannya, Arisudono mengatakan,1 bahwa dalam dua tahun terakhir, BKI berhasil menunjukkan kapabilitas sebagai Induk Holding BUMN Jasa Survei, yang beranggotakan SUCOFINDO dan Surveyor Indonesia.
BKI sebagai satu-satunya Badan Klasifikasi Nasional yang ditugaskan pemerintah Republik Indonesia pada tahun baru ini berfokus pada proses bergabungnya International Association of Classification Societies (IACS), mempertahankan predikat white-list di Tokyo MoU, sustainability dan peningkatan jasa serta layanan industri maritim.
“BKI sedang dalam proses bergabung menjadi anggota International Association of Classification Societies (IACS). November 2023, BKI berstatus sebagai applicant untuk keanggotaan IACS. Kita semua tentunya berharap proses yang dijalani oleh BKI dapat berbuah hasil terbaik di penghujung tahun ini atau awal tahun depan,” ujar Arisudono Soerono.
Baca Juga: Potensi Kemaritiman Harus Ditingkatkan untuk Kesejahteraan Masyarakat
“Saat ini dunia fokus kepada keberlanjutan (sustainability) dalam ekonomi, sosial dan lingkungan. Sektor maritim menjadi salah satu sektor yang berkontribusi terhadap ekonomi dunia karena 80% perdagangan internasional diangkut oleh transportasi laut. Ketergantungan kepada sektor maritim, terlebih Indonesia adalah negara kepulauan, membuat kita semua di sini sangat relevan untuk berkolaborasi dalam pencapaian keberlanjutan di industri maritim dalam rangka Empowering Maritime Industries towards Sustainable Shipping,” kata Arisudono Soerono.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Operasi BKI, R. Benny Susanto memaparkan, perkembangan dan fokus perusahaan di tahun 2024. “BKI mendukung memajukan pelayaran Indonesia yang sustainable, diantaranya kami akan menyiapkan target energy efficiency pada kapal berbendara Indonesia yang didukung oleh stakeholder, peningkatan kualitas safety, pencapaian Net Zero Emission, dan Road Map Dual Fuel and Ship Recycling, pencapaian mutu kualitas internasional bersama, kerjasama dalam melakukan awareness dan familiarisasi kondisi peraturan maritim internasional, dan mendorong upaya meminimalisir resiko kapal yang berlayar secara internasional,” bebernya.
“Kami berharap dengan hadirnya Bapak / Ibu majelis dapat mendukung BKI dan mensosialisasikan kepada para stakeholders. BKI terus melakukan pengembangan untuk kemajuan industri kemaritiman, kami terus melakukan riset dan melakukan beragam upaya untuk menghadirkan kualitas terbaik,” kata R. Benny Susanto.
Pada rapat yang dijalankan, jajaran Dewan Majelis BKI bahas perkembangan maritim di Indonesia, pengetahuan jasa klasifikasi dan tekankan kolaborasi antar organisasi dan instansi.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis BKI, Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio “Banyak pendapatan industri klasifikasi yang berasal dari luar negeri, padahal di balik itu adalah pengerjaan orang Indonesia. Kuncinya adalah ketidaktahuan, maka mari bersama-sama kita ketahui seperti TKDN dan peningkatan kompetensi SDM. BKI memiliki BKI Academy, untuk memfasilitasi pemahaman terkait jasa klasifikasi. Kehadiran dari seluruh stakeholders memiliki peran penting untuk mengetahui perkembangan terbaru BKI dan industri maritim,” ujar Marsetio.
Sesi diskusi tanya-jawab juga menyoroti white-list Tokyo MoU, bahwa kategori white-list secara konsiten dan berkelanjutan perlu terus dijaga agar kapal-kapal berbendara Indonesia tidak masuk black-list, dengan memperkuat pemenuhan kualifikasi para SDM kapal. Selain itu, juga turut menekankan pentingnya forum diskusi, majelis BKI untuk mengundang para stakeholders guna saling mengetahui informasi terkini BKI dan industri kemaritiman Indonesia serta luar negeri.
“Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak/Ibu anggota majelis serta mohon dukungan untuk memberikan motivasi kepada BKI, baik dalam aspek teknis, saran, dan masukan-masukan lainnya agar BKI terus tumbuh menjadi badan klasifikasi terbaik untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia,” tutup Arisudono Soerono.
Baca Juga: Kolaborasi Memajukan Potensi Kelautan dan Kemaritiman Lokal
Pertemuan ini diawali dengan sambutan dari Direktur Utama IDSurvey/BKI, Arisudono Soerono. Pada sambutannya, Arisudono mengatakan,1 bahwa dalam dua tahun terakhir, BKI berhasil menunjukkan kapabilitas sebagai Induk Holding BUMN Jasa Survei, yang beranggotakan SUCOFINDO dan Surveyor Indonesia.
BKI sebagai satu-satunya Badan Klasifikasi Nasional yang ditugaskan pemerintah Republik Indonesia pada tahun baru ini berfokus pada proses bergabungnya International Association of Classification Societies (IACS), mempertahankan predikat white-list di Tokyo MoU, sustainability dan peningkatan jasa serta layanan industri maritim.
“BKI sedang dalam proses bergabung menjadi anggota International Association of Classification Societies (IACS). November 2023, BKI berstatus sebagai applicant untuk keanggotaan IACS. Kita semua tentunya berharap proses yang dijalani oleh BKI dapat berbuah hasil terbaik di penghujung tahun ini atau awal tahun depan,” ujar Arisudono Soerono.
Baca Juga: Potensi Kemaritiman Harus Ditingkatkan untuk Kesejahteraan Masyarakat
“Saat ini dunia fokus kepada keberlanjutan (sustainability) dalam ekonomi, sosial dan lingkungan. Sektor maritim menjadi salah satu sektor yang berkontribusi terhadap ekonomi dunia karena 80% perdagangan internasional diangkut oleh transportasi laut. Ketergantungan kepada sektor maritim, terlebih Indonesia adalah negara kepulauan, membuat kita semua di sini sangat relevan untuk berkolaborasi dalam pencapaian keberlanjutan di industri maritim dalam rangka Empowering Maritime Industries towards Sustainable Shipping,” kata Arisudono Soerono.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Operasi BKI, R. Benny Susanto memaparkan, perkembangan dan fokus perusahaan di tahun 2024. “BKI mendukung memajukan pelayaran Indonesia yang sustainable, diantaranya kami akan menyiapkan target energy efficiency pada kapal berbendara Indonesia yang didukung oleh stakeholder, peningkatan kualitas safety, pencapaian Net Zero Emission, dan Road Map Dual Fuel and Ship Recycling, pencapaian mutu kualitas internasional bersama, kerjasama dalam melakukan awareness dan familiarisasi kondisi peraturan maritim internasional, dan mendorong upaya meminimalisir resiko kapal yang berlayar secara internasional,” bebernya.
“Kami berharap dengan hadirnya Bapak / Ibu majelis dapat mendukung BKI dan mensosialisasikan kepada para stakeholders. BKI terus melakukan pengembangan untuk kemajuan industri kemaritiman, kami terus melakukan riset dan melakukan beragam upaya untuk menghadirkan kualitas terbaik,” kata R. Benny Susanto.
Pada rapat yang dijalankan, jajaran Dewan Majelis BKI bahas perkembangan maritim di Indonesia, pengetahuan jasa klasifikasi dan tekankan kolaborasi antar organisasi dan instansi.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis BKI, Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio “Banyak pendapatan industri klasifikasi yang berasal dari luar negeri, padahal di balik itu adalah pengerjaan orang Indonesia. Kuncinya adalah ketidaktahuan, maka mari bersama-sama kita ketahui seperti TKDN dan peningkatan kompetensi SDM. BKI memiliki BKI Academy, untuk memfasilitasi pemahaman terkait jasa klasifikasi. Kehadiran dari seluruh stakeholders memiliki peran penting untuk mengetahui perkembangan terbaru BKI dan industri maritim,” ujar Marsetio.
Sesi diskusi tanya-jawab juga menyoroti white-list Tokyo MoU, bahwa kategori white-list secara konsiten dan berkelanjutan perlu terus dijaga agar kapal-kapal berbendara Indonesia tidak masuk black-list, dengan memperkuat pemenuhan kualifikasi para SDM kapal. Selain itu, juga turut menekankan pentingnya forum diskusi, majelis BKI untuk mengundang para stakeholders guna saling mengetahui informasi terkini BKI dan industri kemaritiman Indonesia serta luar negeri.
“Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak/Ibu anggota majelis serta mohon dukungan untuk memberikan motivasi kepada BKI, baik dalam aspek teknis, saran, dan masukan-masukan lainnya agar BKI terus tumbuh menjadi badan klasifikasi terbaik untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia,” tutup Arisudono Soerono.
(akr)
Lihat Juga :
