Politisasi Bansos Jadi Sorotan, Puluhan Ekonom Minta Setop
Rabu, 31 Januari 2024 - 20:51 WIB
loading...
Sejumlah ekonom yang tergabung dalam Forum Ekonom Indonesia (FEI) menyoroti pemberian bantuan sosial (bansos) yang dipolitisasi menjelang Pemilu 2024. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah ekonom yang tergabung dalam Forum Ekonom Indonesia (FEI) menyoroti pemberian bantuan sosial ( bansos ) yang dipolitisasi menjelang Pemilu 2024 . Hal ini dibahas dalam diskusi yang dihadiri 29 ekonom, dimana menghasilkan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan para pasangan calon kandidat.
"Menghindarkan bantuan sosial (bansos) sebagai instrumen kepentingan politik dan mengembalikan program tersebut sebagai instrumen perlindungan sosial yang merupakan hak masyarakat miskin dan tanggungjawab negara serta evaluasi efektifitas penyaluran bansos tanpa data yang terintegrasi," jelas Pakar Ekonomi Syariah, Muhammad Syafii Antonio dalam konferensi hasil diskusi yang bertema Menggagas Strategi Pembangunan Ekonomi Baru untuk Indonesia di Hotel Wyndham Casablanca Jakarta, Rabu (31/1/2024).
Baca Juga: Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Politisasi Bansos Menjelang Pemilu 2024
Syafii menambahkan, catatan lainnya yaitu mengembalikan kebijakan dan program pembangunan populis menuju kebijakan dan program pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi rasional, realistis dan berkelanjutan. Kemudian, merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Melakukan revisi terhadap 4 UU yang tidak rasional dan banyak merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan termasuk menciptakan ketimpangan yang makin buruk di antaranya adalah yaitu UU Ciptaker, UU KPK, UU Kesehatan dan UU Minerba," katanya.
Baca Juga: Jokowi Salurkan BLT Rp11,25 Triliun di Februari 2024 untuk 18,8 Juta Keluarga
Lalu, mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai upaya mitigasi risiko yang merugikan keuangan negara. "Mengevaluasi strategi reindustrialisasi mencakup hilirisasi dan investasi yang menekankan pada padat modal dan sumber daya mineral telah merugikan kesejahteraan rakyat, keuangan negara dan merusak lingkungan," sebutnya.
Catatan selanjutnya adalah mereformasi pengelolaan fiskal termasuk manajemen utang untuk menjamin keberlanjutan fiskal untuk menaikan pendapatan negara dan mengurangi beban utang negara.
"Reformasi kebijakan ketahanan pangan termasuk food estate tidak memberikan manfaat karena kebijakan tersebut tidak melibatkan partisipasi petani. Kebijakan tersebut dinilai sarat penghamburan sumber daya APBN," lanjutnya.
Berikutnya, mengingatkan pentingnya ekonomi syariah dalam konstruksi kebijakan perekonomian nasional. Adapun 29 ekonom yang hadir yaitu:
1. Agus Widarjono
2. Didin S Damanhuri
3. Hermanto S
4. Indra Bastian
5. Suyanto Phd
6. Muhammad Syafii Antonio
7. Abdul Malik
8. Abdul Malik Gismar
9. Irfan Syauqi Beik
10. Amin Subekti
11. Anggito Abimanyu
12. Aries Muftie
13. Awalil Rizky
14. Fadhil Hasan
15. Hendri Saparini
16. Jilal Mardhani
17. Rizal Taufikurahman
18. Ninasapti Triaswati
19. Suryani Motik
20. Syaifulrahman
21. Umar Juoro
22. Yanuar Rizky
23. Said Didu
24. Achmad Nur Hidayat
25. Eko Listiyanto
26. Wijayanto Samirin
27. Mufidah Said Bawazier
28. Mufid Ashiddiq
29. Bima P Santosa.
"Menghindarkan bantuan sosial (bansos) sebagai instrumen kepentingan politik dan mengembalikan program tersebut sebagai instrumen perlindungan sosial yang merupakan hak masyarakat miskin dan tanggungjawab negara serta evaluasi efektifitas penyaluran bansos tanpa data yang terintegrasi," jelas Pakar Ekonomi Syariah, Muhammad Syafii Antonio dalam konferensi hasil diskusi yang bertema Menggagas Strategi Pembangunan Ekonomi Baru untuk Indonesia di Hotel Wyndham Casablanca Jakarta, Rabu (31/1/2024).
Baca Juga: Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Politisasi Bansos Menjelang Pemilu 2024
Syafii menambahkan, catatan lainnya yaitu mengembalikan kebijakan dan program pembangunan populis menuju kebijakan dan program pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi rasional, realistis dan berkelanjutan. Kemudian, merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Melakukan revisi terhadap 4 UU yang tidak rasional dan banyak merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan termasuk menciptakan ketimpangan yang makin buruk di antaranya adalah yaitu UU Ciptaker, UU KPK, UU Kesehatan dan UU Minerba," katanya.
Baca Juga: Jokowi Salurkan BLT Rp11,25 Triliun di Februari 2024 untuk 18,8 Juta Keluarga
Lalu, mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai upaya mitigasi risiko yang merugikan keuangan negara. "Mengevaluasi strategi reindustrialisasi mencakup hilirisasi dan investasi yang menekankan pada padat modal dan sumber daya mineral telah merugikan kesejahteraan rakyat, keuangan negara dan merusak lingkungan," sebutnya.
Catatan selanjutnya adalah mereformasi pengelolaan fiskal termasuk manajemen utang untuk menjamin keberlanjutan fiskal untuk menaikan pendapatan negara dan mengurangi beban utang negara.
"Reformasi kebijakan ketahanan pangan termasuk food estate tidak memberikan manfaat karena kebijakan tersebut tidak melibatkan partisipasi petani. Kebijakan tersebut dinilai sarat penghamburan sumber daya APBN," lanjutnya.
Berikutnya, mengingatkan pentingnya ekonomi syariah dalam konstruksi kebijakan perekonomian nasional. Adapun 29 ekonom yang hadir yaitu:
1. Agus Widarjono
2. Didin S Damanhuri
3. Hermanto S
4. Indra Bastian
5. Suyanto Phd
6. Muhammad Syafii Antonio
7. Abdul Malik
8. Abdul Malik Gismar
9. Irfan Syauqi Beik
10. Amin Subekti
11. Anggito Abimanyu
12. Aries Muftie
13. Awalil Rizky
14. Fadhil Hasan
15. Hendri Saparini
16. Jilal Mardhani
17. Rizal Taufikurahman
18. Ninasapti Triaswati
19. Suryani Motik
20. Syaifulrahman
21. Umar Juoro
22. Yanuar Rizky
23. Said Didu
24. Achmad Nur Hidayat
25. Eko Listiyanto
26. Wijayanto Samirin
27. Mufidah Said Bawazier
28. Mufid Ashiddiq
29. Bima P Santosa.
(akr)
Lihat Juga :
