BI Agresif Naikkan Suku Bunga Acuan 50 Bps Kejar Stabilitas Ekonomi

JAKARTA - Pemerintah melakukan respon cepat terkait perang dagang Amerika Serikat dengan China yang berdampak pada terus melemahnya nilai tukar rupiah. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 28-29 Juni 2018, bank sentral menaikkan suku bunga acuan, BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 50 basis point (bps) menjadi 5,25%.

Begitu pula suku bunga Deposit Facility turut naik sebesar 50 bps menjadi 4,50%, serta suku bunga Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 6,00%. Kebijakan ini berlaku efektif sejak 29 Juni 2018.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, langkah menaikkan suku bunga merupakan langkah lanjutan dari BI yang menerapkan strategi pre-emptive, front-loading, dan ahead of the curve. Semuanya demi menjaga daya saing pasar keuangan domestik terhadap perubahan kebijakan moneter sejumlah negara. Selain itu merespon masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

"Kami meyakini sejumlah kebijakan yang ditempuh tersebut dapat memperkuat stabilitas ekonomi, khususnya stabilitas nilai tukar rupiah," ujar Perry dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Dia mengatakan, kebijakan tersebut tetap ditopang dengan kebijakan intervensi ganda di pasar valas dan di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Strategi lainnya termasuk operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas khususnya di pasar uang rupiah dan pasar swap antarbank.

"Ke depan, BI akan terus mencermati perkembangan dan prospek perekonomian, baik domestik maupun global untuk memperkuat respon bauran kebijakan yang perlu ditempuh," ujarnya.

Perry menambahkan, keputusan bank sentral untuk menaikkan suku bunga acuan juga untuk melanjutkan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya, dengan tetap mendorong bekerjanya mekanisme pasar. Upaya stabilisasi tersebut ditopang oleh pelaksanaan operasi moneter yang diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas baik di pasar valas maupun pasar uang.

BI juga menyiapkan kebijakan makroprudensial yaitu relaksasi Loan to Value Ratio (LTV) demi menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan ini diterapkan pada sektor properti dan berlaku 1 Agustus 2018. Stimulus yang dilakukan dalam bentuk pelonggaran rasio LTV untuk kredit properti dan rasio FTV untuk pembiayaan properti.

Kemudian juga pelonggaran jumlah fasilitas kredit atau pembiayaan melalui mekanisme inden. Serta penyesuaian tahapan dan besaran pencairan kredit atau pembiayaan. "Kebijakan ini diharapkan mendukung sektor properti yang memiliki potensi akselerasi. Kemudian ada dampak pendongkrak cukup besar terhadap perekonomian nasional," ujarnya.

Nilai tukar rupiah pada Juni 2018 mendapat tekanan, terutama sejak pertengahan bulan dipicu penguatan dolar AS yang terjadi dalam skala global. Kurs rupiah sempat berada dalam tren menguat sampai dengan pertengahan Juni 2018, bahkan sempat tercatat Rp13.853 per USD pada 6 Juni 2018 sebagai respon atas kebijakan pre-emptive, front-loading, dan ahead of the curve Bank Indonesia pada akhir Mei 2018.

Namun, perubahan stance kebijakan the Fed pada FOMC pertengahan Juni 2018 yang lebih agresif, respon kebijakan bank sentral lain yang berubah khususnya bank sentral Uni Eropa dan China, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang kembali meningkat, memicu pelemahan hampir seluruh mata uang dunia tidak terkecuali rupiah.

Pada 28 Juni 2018, rupiah tercatat Rp14.390 per USD, melemah 3,44% (ptp) dibandingkan dengan level akhir Mei 2018. Sementara dibandingkan akhir Desember 2017, rupiah melemah 5,72% (ytd), lebih rendah dibandingkan dengan pelemahan mata uang negara berkembang lainnya seperti Filipina, India, Afrika Selatan, Brazil, dan Turki.

Inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran ditopang oleh stabilnya harga pangan dan ekspektasi yang terjaga. Inflasi IHK pada Mei 2018 mencapai 0,21% (mtm), meningkat dibandingkan inflasi bulan lalu sebesar 0,10% (mtm) seiring datangnya bulan Ramadhan. Meskipun meningkat, inflasi IHK pada Mei 2018 secara historis lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi IHK bulan Ramadhan empat tahun terakhir.

Secara tahunan, inflasi mencapai 3,23% (yoy), lebih rendah dari inflasi bulan lalu sebesar 3,41% (yoy). Terkendalinya inflasi IHK didukung oleh stabilnya inflasi inti yang tidak terlepas dari konsistensi kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, termasuk dalam menjaga pergerakan nilai tukar rupiah agar sesuai dengan fundamentalnya.

Selain itu, kelompok volatile food mengalami inflasi, namun lebih rendah dibandingkan dengan pola historis inflasi volatile food bulan Ramadhan. Hal tersebut didukung terjaganya pasokan dan harga pangan global yang menurun. Sementara itu, inflasi kelompok administered prices meningkat bersumber dari tarif angkutan udara. Ke depan, inflasi diprakirakan tetap terkendali dan berada pada sasaran inflasi 2018, yaitu 3,5±1% (yoy).

Koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi akan terus diperkuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2018 tetap baik didukung oleh permintaan domestik. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap terjaga didukung perbaikan pendapatan dari stimulus fiskal dan inflasi yang terjaga, serta kenaikan keyakinan konsumen menengah atas. Konsumsi yang kuat tercermin dari penjualan kendaraan bermotor dan penjualan ritel yang membaik.

Sementara itu, investasi diperkirakan tetap kuat terutama didukung investasi bangunan swasta dan proyek infrastruktur, serta investasi nonbangunan terkait infrastruktur dan pertambangan. Investasi yang tetap kuat tergambar pada indikator penjualan semen dan alat berat yang meningkat. Kuatnya permintaan domestik kemudian mendorong pertumbuhan impor, khususnya impor barang modal dan bahan baku. Sementara itu, ekspor tetap tumbuh seiring dengan perbaikan ekonomi global. Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2018 tetap berada pada kisaran 5,1%-5,5%.

Pengamat ekonomi dari Asian Development Bank (ADB) Institute Eric Sugandi menilai langkah BI tersebut sementara dapat meredam tekanan terhadap rupiah. Pelaku pasar melihat otoritas siap menggunakan instrumen suku bunga dan intervensi valas demi stabilkan rupiah.

"Kedepannya, saya pikir BI perlu memperhatikan apakah tekanan eksternal yang datang hanya persepsi pelaku pasar atau memang punya pengaruh fundamental. Sehingga BI 7DRR tidak perlu direvisi setiap kali menjelang FOMC," ujar Eric saat dihubungi SINDOnews, Jumat (29/6).

Dia mengaku ada dampak negatif kenaikan BI 7DRR dalam pertumbuhan kredit dari sisi suplai kredit perbankan. Namun stabilitas nilai tukar dan ekonomi jauh lebih penting. "Tentu ada dampak suku bunga kredit bisa naik. Tapi yang saya lihat lebih mendesak bagi BI adalah menjaga stabilitas rupiah dan inflasi. Karena itu Pemerintah dan BI mesti lakukan intervensi di pasar SBN atau buy jika terjadi aksi jual SBN secara masif. BUMN juga bisa diarahkan membeli sahamnya sendiri kalau harga saham mereka anjlok tajam," ujarnya.

Sedangkan Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada mengatakan, kenaikan suku bunga acuan bersifat sementara untuk menahan agar rupiah tidak melemah lebih dalam. Sedangkan dari sisi makro, inflasi masih cukup rendah yang menandakan kenaikan harga barang-barang akibat permintaan di masyarakat tidak terlalu signifikan.

"Hal krusial yaitu pemerintah harus menjaga kondisi makro dengan lebih baik. Terutama memperbaiki neraca perdagangan yang hingga Mei masih mencatatkan defisit. Serta terus memperbaiki struktur APBN untuk mencegah defisit kian melebar," ujar Reza.

Kepala Riset dan Edukasi PT Monex Investindo Futures Ariston Tjendra menilai dalam jangka pendek pemerintah harus membenahi komunikasi ke publik dan investor soal perkembangan positif ekonomi Indonesia. Ini bisa memberikan keyakinan ke investor.

"Meskipun secara teknikal pembalikan arah belum terlihat. Namun berdasarkan kebijakan kenaikan suku bunga acuan BI, harusnya nilai tukar bisa balik turun. Proyeksi rupiah pekan depan mungkin di kisaran Rp14.100-Rp14.400 per USD," ujar Ariston.