Viral Film Dirty Vote, Telanjangi Bansos Gentong Babi Jokowi Senilai Rp508 Triliun
Senin, 12 Februari 2024 - 09:07 WIB
loading...
Viral Film Dirty Vote, membongkar politik bansos Gentong Babi Jokowi. FOTO/Instagram/@bem_si
A
A
A
JAKARTA - Film Dirty Vote yang dirilis pada Minggu (11/2/2024) membongkar dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satu isu yang disorot dalam film ini adalah politik bansos Gentong Babi Jokowi yang nilainya sampai Rp508 triliun digelontorkan di tahun Pemilu.
Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengomentari soal pembagian bansos di tahun pemilu yang makin masif sejak 2009, 2014 kemudian 2024. Pembagian bansos yang dilakukan pemerintah ini menjadi sorotan beberapa waktu lalu karena diduga untuk mendongkrak elektabilitas capres pasangan calon (paslon) 02 Prabowo-Gibran.
Film dokumenter yang disutradarai Dandhy Laksono ini, Bivitri membahas desain kecurangan Pemilu 2024, melihat pembagian bansos menjadi bagian dalam praktik tersebut.
"Mengapa bansos juga dijadikan alat berpolitik dan lain sebagainya? ada satu konsep dalam ilmu politik yang bisa kita gunakan yang namanya gentong babi atau Pork Barrel. Jadi memang istilah ini mengacu pada masa perbudakan di Amerika Serikat yang gambarannya seburuk perbudakan itu sendiri," kata Bivitri.
Baca Juga: Cerita Dirty Vote, Film Dokumenter tentang Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Menurut Bivitri, perbudakan di AS pada saat itu mengharuskan budak berebut mengambil daging babi yang diawetkan dalam gentong. Dari sana muncul istilah untuk orang-orang yang berebut jatah resmi untuk sebuah kenyamanan diri.
"Jadi yang kita bicarakan di sini adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara untuk digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh para politisi agar dirinya bisa dipilih kembali. Tapi tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya melainkan penerusnya," jelasnya.
Film Dirty Vote juga menemukan fakta bahwa frekuensi pembagian bansos menjelang pemilu lebih banyak. Bahkan bila dibandingkan dengan pembagian bansos di masa pandemi COVID-19.
Dari data yang dipaparkan, pemberian Bansos di era pemerintahan Jokowi cenderung meroket jelang Pemilu.
"Tahun 2008 santai, kemudian 2009 terjadi kenaikan, 2013 menjelang 2014 mulai rapat, kemudian 2019 kelihatan kerapatannya. Kita semua bisa melihat di sini sampai dengan Pemilu 204 begitu rapat dan begitu banyak di sini, tiba-tiba keluar berbagai macam bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah," ungkap Bivitri.
Bivitri mengatakan, pada bulan Januari 2024, pemerintah telah menggelontorkan Rp78,06 triliun untuk bansos.
"Di sini kita juga bisa melihat beberapa detail bantuan sosial itu kita bisa lihat angkanya di atas dari Rp496,8 triliun menjadi Rp508 triliun. Sebagian memang belum dialokasikan, tapi sudah direncanakan untuk dialokasikan sampai dengan 2024 ini," jelasnya.
Baca Juga: Film Dirty Vote Soroti Bawaslu Tidak Kompeten Awasi Penyelenggaraan Pemilu
Dia menyinggung soal bansos sembako yang mencapai 18,8 juta per kepala keluarga (KK). Salah satu yang paling disorot adalah pembagian 10 kg beras yang meng-cover 22 juta KK, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 18 juta kepala keluarga.
"Kita lagi-lagi bisa melihat bagaimana bantuan sosial ini meroket menjelang Pemilu ya, dan kita bisa melihat bagaimana kemudian Bansos ini dipergunakan secara berlebih-lebihan dan melebihi Apa yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19," ujarnya.
Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo-Gibran merespons film dokumenter tersebut. Sebagaian besar yang disampaikan film tersebut dianggap bernada fitnah, penuh narasi kebencian yang bernada asumtif dan tidak ilmiah.
"Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film itu," jelas Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman saat konferensi pers, di Jakarta, kemarin.
Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengomentari soal pembagian bansos di tahun pemilu yang makin masif sejak 2009, 2014 kemudian 2024. Pembagian bansos yang dilakukan pemerintah ini menjadi sorotan beberapa waktu lalu karena diduga untuk mendongkrak elektabilitas capres pasangan calon (paslon) 02 Prabowo-Gibran.
Film dokumenter yang disutradarai Dandhy Laksono ini, Bivitri membahas desain kecurangan Pemilu 2024, melihat pembagian bansos menjadi bagian dalam praktik tersebut.
"Mengapa bansos juga dijadikan alat berpolitik dan lain sebagainya? ada satu konsep dalam ilmu politik yang bisa kita gunakan yang namanya gentong babi atau Pork Barrel. Jadi memang istilah ini mengacu pada masa perbudakan di Amerika Serikat yang gambarannya seburuk perbudakan itu sendiri," kata Bivitri.
Baca Juga: Cerita Dirty Vote, Film Dokumenter tentang Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Menurut Bivitri, perbudakan di AS pada saat itu mengharuskan budak berebut mengambil daging babi yang diawetkan dalam gentong. Dari sana muncul istilah untuk orang-orang yang berebut jatah resmi untuk sebuah kenyamanan diri.
"Jadi yang kita bicarakan di sini adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara untuk digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh para politisi agar dirinya bisa dipilih kembali. Tapi tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya melainkan penerusnya," jelasnya.
Film Dirty Vote juga menemukan fakta bahwa frekuensi pembagian bansos menjelang pemilu lebih banyak. Bahkan bila dibandingkan dengan pembagian bansos di masa pandemi COVID-19.
Dari data yang dipaparkan, pemberian Bansos di era pemerintahan Jokowi cenderung meroket jelang Pemilu.
"Tahun 2008 santai, kemudian 2009 terjadi kenaikan, 2013 menjelang 2014 mulai rapat, kemudian 2019 kelihatan kerapatannya. Kita semua bisa melihat di sini sampai dengan Pemilu 204 begitu rapat dan begitu banyak di sini, tiba-tiba keluar berbagai macam bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah," ungkap Bivitri.
Bivitri mengatakan, pada bulan Januari 2024, pemerintah telah menggelontorkan Rp78,06 triliun untuk bansos.
"Di sini kita juga bisa melihat beberapa detail bantuan sosial itu kita bisa lihat angkanya di atas dari Rp496,8 triliun menjadi Rp508 triliun. Sebagian memang belum dialokasikan, tapi sudah direncanakan untuk dialokasikan sampai dengan 2024 ini," jelasnya.
Baca Juga: Film Dirty Vote Soroti Bawaslu Tidak Kompeten Awasi Penyelenggaraan Pemilu
Dia menyinggung soal bansos sembako yang mencapai 18,8 juta per kepala keluarga (KK). Salah satu yang paling disorot adalah pembagian 10 kg beras yang meng-cover 22 juta KK, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 18 juta kepala keluarga.
"Kita lagi-lagi bisa melihat bagaimana bantuan sosial ini meroket menjelang Pemilu ya, dan kita bisa melihat bagaimana kemudian Bansos ini dipergunakan secara berlebih-lebihan dan melebihi Apa yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19," ujarnya.
Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo-Gibran merespons film dokumenter tersebut. Sebagaian besar yang disampaikan film tersebut dianggap bernada fitnah, penuh narasi kebencian yang bernada asumtif dan tidak ilmiah.
"Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film itu," jelas Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman saat konferensi pers, di Jakarta, kemarin.
(nng)
Lihat Juga :
