Jokowi Panggil Semua Menteri Bahas Program APBN Presiden Baru

Senin, 26 Februari 2024 - 11:53 WIB
loading...
Jokowi Panggil Semua...
Jokowi mengumpulkan semua menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Istana Negara pada hari ini Senin 26 Februari 2024. FOTO/Raka Dwi Novianto
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa rencana kerja pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal 2025 harus mengakomodasi program-program presiden terpilih dalam RAPBN 2025. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Istana Negara pada hari ini Senin 26 Februari 2024.

"Kemudian yang ketiga terkait rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembagunan dan mengkomodasi program-program presiden terpilih hasil pilpres 2024. Tapi ini juga kita sambil tunggu hasil perhitungan resmi dari KPU," kata Jokowi dalam arahannya.

Baca Juga: Jokowi Respons Harga Pangan Naik Ugal-ugalan Jelang Ramadan

Jokowi juga meminta kepada menteri dan kepala lembaga untuk mempersiapkan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dengan memperhatikan program dari presiden terpilih.

"Maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres. Karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," kata Jokowi.

Terkait kerangka ekonomi makro 2025, Jokowi meminta agar para menteri dan kepala lembaga memahami, serta mengikuti situasi dan ketidakpastian ekonomi global.

"Kita tau semuanya beberapa negara sudah masuk ke ekonominya masuk ke resesi seperti Jepang, inggris yang baru saja masuk resesi itu. Sehingga antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian tapi optimisme dan kredibilitas juga harus tetap kita jaga," ungkapnya.

Dalam sidang tersebut, Jokowi juga mengingatkan kepada menteri dan kepala lembaga agar waspada dan memastikan masyarakat dapat beribadah dengan baik pada bulan Ramadhan nanti.

"Pertama bulan Maret kita akan memasuki bulan ramadhan dan di bulan April kita akan merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah. Saya minta seluruh kementerian lembaga yang terkait agar waspada dan memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk," kata Jokowi.

Baca Juga: Siap-siap! Subsidi BBM Bakal Dipangkas demi Wujudkan Program Prabowo Makan Siang Gratis

Agar masyarakat dapat khusyuk dalam beribadah di bulan Ramadhan, Jokowi pun meminta menteri dan kepala lembaga untuk memastikan persediaan persediaan dan stabilitas harga pangan

"Oleh sebab itu saya minta utamanya menjaga persediaan pangan dan jaga stabilitas harga pangan terutama bahan pokok. Dan juga percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta untuk melakukan pengecekan infrastruktur dan moda transportasi untuk persiapan mudik masyarakat pada Idul Fitri nanti.

"Cek betul persiapan infrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan mudik oleh masyarakat. Saya kira ini setiap tahun kita selalu persiapkan karena ini adalah event tahunan," ungkapnya.
(nng)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
APBN Semester I 2026...
APBN Semester I 2026 Defisit Rp196,5 Triliun, Purbaya: Kinerja Fiskal Tetap Kuat
Purbaya Segera Temui...
Purbaya Segera Temui Kepala BGN, Bahas Pemotongan Anggaran MBG
Pangkas 250 BUMN, Prabowo...
Pangkas 250 BUMN, Prabowo Sebut Negara Hemat Rp50 Triliun
Ekonom Beberkan Utang...
Ekonom Beberkan Utang Pemerintah Indonesia, Nilainya Tembus Segini
Bukan Cuma Harga Minyak,...
Bukan Cuma Harga Minyak, Tata Kelola APBN yang Buruk Jadi Biang Kerok Lemahnya Rupiah
Utang Luar Negeri Indonesia...
Utang Luar Negeri Indonesia Naik Tembus Rp8.030 Triliun di Akhir Mei 2026
PN Jakarta Selatan Tunda...
PN Jakarta Selatan Tunda Sidang Praperadilan Roy Suryo Jilid 3 Pekan Depan
Sidang Praperadilan...
Sidang Praperadilan Jilid 3 Roy Suryo Digelar di PN Jakarta Selatan Hari Ini
Pakar Hukum Didit Wijayanto...
Pakar Hukum Didit Wijayanto Sebut Dian Sandi Harusnya Terkena Pasal 32 UU ITE, Bukan Roy Suryo
Rekomendasi
Ruko di Pasar Ciputat...
Ruko di Pasar Ciputat Tangsel Terbakar, Api Masih Berkobar
Serangan AS ke Iran...
Serangan AS ke Iran Tak Punya Strategi, Apakah Trump Sudah Putus Asa?
Mendagri Tito: Pelibatan...
Mendagri Tito: Pelibatan Sektor Swasta Akan Optimalkan Realisasi Program Perumahan Rakyat
Berita Terkini
Relevansi Jadi Kunci...
Relevansi Jadi Kunci Utama Membangun Kekuatan Merek di Era Digital
Eropa Mulai Terbelah,...
Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia
GAPKI Tegaskan Industri...
GAPKI Tegaskan Industri Sawit RI Terapkan Standar Keselamatan Kerja Berkelanjutan
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
Airlangga Bocorkan Lahan...
Airlangga Bocorkan Lahan BUMN di Bali Jadi Opsi Calon Lokasi PFII
Soal Pindar, KPPU Didorong...
Soal Pindar, KPPU Didorong Utamakan Tindakan Pencegahan
Infografis
4 Presiden Indonesia...
4 Presiden Indonesia Lahir Bulan Juni, Soekarno hingga Jokowi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved