Sri Mulyani Dicecar DPR Soal Makan Siang Gratis, Duit dari Mana?
Selasa, 19 Maret 2024 - 17:30 WIB
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapatkan banyak pertanyaan soal makan siang gratis program Prabowo-Gibran dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Anggota Komisi XI DPR dari PKS, Anis Byarwati dengan tegas mempertanyakan soal anggaran tersebut. Pasalnya anggaran yang dibutuhkan sangat besar.
"Ini anggarannya dari mana Bu Menteri? Ini sampai sekarang belum masuk di kepala saya, sementara anggaran dibutuhkan sangat besar," ujarnya.
Baca Juga: Wapres Beberkan Soal Anggaran Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS
Anggota DPR dari Anggota Fraksi PPP Wartiah juga mempertanyakan hal senada. Pihaknya meminta penjelasan anggaran dari program tersebut yang mana salah satu opsi akan menggunakan dana BOS.
"Ini jadi pertanyaan kami di daerah tentang satu hal yaitu program makan siang gratis yang akan menggerus dana BOS. Apakah isu itu benar?karena banyak penolakan dari guru-guru, itu yang beredar di daerah kami di Nusa Tenggara Barat," tandasnya.
Sri Mulyani menjelaskan alokasi anggaran program tersebut belum dibahas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahkan dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPK) 2025.
Anggota Komisi XI DPR dari PKS, Anis Byarwati dengan tegas mempertanyakan soal anggaran tersebut. Pasalnya anggaran yang dibutuhkan sangat besar.
"Ini anggarannya dari mana Bu Menteri? Ini sampai sekarang belum masuk di kepala saya, sementara anggaran dibutuhkan sangat besar," ujarnya.
Baca Juga: Wapres Beberkan Soal Anggaran Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS
Anggota DPR dari Anggota Fraksi PPP Wartiah juga mempertanyakan hal senada. Pihaknya meminta penjelasan anggaran dari program tersebut yang mana salah satu opsi akan menggunakan dana BOS.
"Ini jadi pertanyaan kami di daerah tentang satu hal yaitu program makan siang gratis yang akan menggerus dana BOS. Apakah isu itu benar?karena banyak penolakan dari guru-guru, itu yang beredar di daerah kami di Nusa Tenggara Barat," tandasnya.
Sri Mulyani menjelaskan alokasi anggaran program tersebut belum dibahas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahkan dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPK) 2025.
Lihat Juga :
