BSD dan PIK 2 Masuk 14 PSN Baru, Begini Penjelasan Kemenko Perekonomian
Kamis, 28 Maret 2024 - 13:57 WIB
loading...
A
A
A
"Di mana di kawasan PIK 2 sudah ada hampir 200 ha lebih hutan mangrove, ke depan akan ditambah 200 ha lagi di pesisir pantai PIK 2," seru Bang Zaki.
Untuk nilai investasi PSN di PIK 2 diperkirakan mencapai Rp 65 triliun dengan harapan menyerap 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.
Melalui penetapan sebagai PSN, Ia meyakini pembangunan ini akan sangat membantu perekonomian masyarakat. Dengan begitu, ini akan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Justru dengan adanya pembangunan kota satelit ini sangat membantu pemda dengan infrastruktur yang dibangun, bayangkan jaringan jalan yang ada di BSD dan itu memudahkan akses kepada wilayah lain," ujarnya.
Dalam kawasan ini, Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak akan menggunakan dana APBN maupun APBD, melainkan berasal dari swasta. Jadi status PSN ini tidak memberikan bantuan pembiayaan seperti pada umumnya, hanya membantu percepatan proses penerimaan rekomendasi pembangunan dari kementerian terkait.
"Terlepas dari penunjukan PSN dan kemudahan proses administrasi, seluruh pembangunan infrastruktur dibangun oleh swasta, tidak menggunakan APBN dan APBD," tutup dia.
Untuk nilai investasi PSN di PIK 2 diperkirakan mencapai Rp 65 triliun dengan harapan menyerap 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.
Melalui penetapan sebagai PSN, Ia meyakini pembangunan ini akan sangat membantu perekonomian masyarakat. Dengan begitu, ini akan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Justru dengan adanya pembangunan kota satelit ini sangat membantu pemda dengan infrastruktur yang dibangun, bayangkan jaringan jalan yang ada di BSD dan itu memudahkan akses kepada wilayah lain," ujarnya.
Dalam kawasan ini, Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak akan menggunakan dana APBN maupun APBD, melainkan berasal dari swasta. Jadi status PSN ini tidak memberikan bantuan pembiayaan seperti pada umumnya, hanya membantu percepatan proses penerimaan rekomendasi pembangunan dari kementerian terkait.
"Terlepas dari penunjukan PSN dan kemudahan proses administrasi, seluruh pembangunan infrastruktur dibangun oleh swasta, tidak menggunakan APBN dan APBD," tutup dia.
(akr)
Lihat Juga :
