Mendesak! Butuh Langkah Konkret Meningkatkan SDM Ekonomi Perbankan dan Keuangan Syariah
Jum'at, 05 April 2024 - 08:49 WIB
loading...
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melaporkan dari data masterplan ekonomi keuangan syariah 2019 - 2024, tercatat masih minimnya jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi, yakni hanya 231 orang (2018). Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melaporkan dari data masterplan ekonomi keuangan syariah 2019 - 2024, tercatat masih minimnya jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi, yakni hanya 231 orang (2018).
Associate Peneliti INDEF & Guru Besar UIN Jakarta, Prof. Nur Hidayah mengatakan, statistik perbankan juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas, hanya sekira 9,1% pegawai keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.
Artinya, 90% supply tenaga kerja perbankan dan keuangan syariah bukan berasal dari prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah. Baca Juga: Perkuat Kepercayaan ke Bank Syariah, OJK Terbitkan Aturan Tata Kelola Syariah
"Pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkrit untuk program peningkatan SDM ekonomi perbankan dan keuangan syariah," kata Prof Nur Hidayah dalam diskusi publik Indef, Kamis (4/4/2024).
Baca Juga: Sulitnya Mendorong Pertumbuhan Perbankan Syariah di RI, Ekonom Buka-bukaan
Menurut dia, industri keuangan dan ekonomi syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan industri ekonomi dan keuangan syariah.
"Sangat perlu kemampuan teknologi digital yang mumpuni bagi alumni ekonomi dan keuangan/perbankan syariah agar bisa memenuhi tuntutan industri keuangan dan ekonomi syariah," jelasnya.
Selain itu, pemerintah diminta perlu diusulkan menghapus dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum, yang harus disatukan dalam satu atap di kementerian pendidikan agar standar keduanya menjadi sama.
"Perlu perombakan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah agar lebih match dengan kebutuhan industri keuangan dan ekonomi syariah," kata Prof Nur Hidayah.
Perombakan itu dilakukan antara lain dengan mendesain kurikulum yang memadai untuk mengintegrasikan bobot ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi keuangan dan perbankan murni sehingga lulusan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan, tidak hanya ilmu syariah tapi juga ilmu murni ekonomi keuangan dan perbankan.
Kemudian, perlu juga pengembangan dosen-dosen yang berkualifikasi di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah, yang akan mengisi kebutuhan tenaga-tenaga pendidik di prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah.
"Dibutuhkan policy yang memihak misalnya pos-pos anggaran yang diperbesar untuk beasiswa ke luar negeri pada prodi-prodi terbaik dunia, di bidang ekonomi dan keuangan syariah," pungkasnya.
Associate Peneliti INDEF & Guru Besar UIN Jakarta, Prof. Nur Hidayah mengatakan, statistik perbankan juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas, hanya sekira 9,1% pegawai keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.
Artinya, 90% supply tenaga kerja perbankan dan keuangan syariah bukan berasal dari prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah. Baca Juga: Perkuat Kepercayaan ke Bank Syariah, OJK Terbitkan Aturan Tata Kelola Syariah
"Pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkrit untuk program peningkatan SDM ekonomi perbankan dan keuangan syariah," kata Prof Nur Hidayah dalam diskusi publik Indef, Kamis (4/4/2024).
Baca Juga: Sulitnya Mendorong Pertumbuhan Perbankan Syariah di RI, Ekonom Buka-bukaan
Menurut dia, industri keuangan dan ekonomi syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan industri ekonomi dan keuangan syariah.
"Sangat perlu kemampuan teknologi digital yang mumpuni bagi alumni ekonomi dan keuangan/perbankan syariah agar bisa memenuhi tuntutan industri keuangan dan ekonomi syariah," jelasnya.
Selain itu, pemerintah diminta perlu diusulkan menghapus dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum, yang harus disatukan dalam satu atap di kementerian pendidikan agar standar keduanya menjadi sama.
"Perlu perombakan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah agar lebih match dengan kebutuhan industri keuangan dan ekonomi syariah," kata Prof Nur Hidayah.
Perombakan itu dilakukan antara lain dengan mendesain kurikulum yang memadai untuk mengintegrasikan bobot ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi keuangan dan perbankan murni sehingga lulusan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan, tidak hanya ilmu syariah tapi juga ilmu murni ekonomi keuangan dan perbankan.
Kemudian, perlu juga pengembangan dosen-dosen yang berkualifikasi di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah, yang akan mengisi kebutuhan tenaga-tenaga pendidik di prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah.
"Dibutuhkan policy yang memihak misalnya pos-pos anggaran yang diperbesar untuk beasiswa ke luar negeri pada prodi-prodi terbaik dunia, di bidang ekonomi dan keuangan syariah," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
