75 Tahun Merdeka, Ekonom Titip 10 Masalah Ekonomi Ini
Senin, 17 Agustus 2020 - 07:58 WIB
loading...
Meski telah 75 tahun merdeka, harus diakui masih banyak pekerjaan rumah, serta beragam tantangan yang harus diselesaikan untuk menuju Indonesia maju. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Indonesia hari ini merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-75 . Namun, meski telah 75 tahun merdeka, harus diakui masih banyak pekerjaan rumah, serta beragam tantangan yang harus diselesaikan untuk menuju Indonesia maju .
Salah satu tantangan terberat yang dihadapi bangsa ini terletak di sektor ekonomi . Secara khusus, sejumlah ekonom merangkum tantangan serta pekerjaan rumah di bidang ekonomi yang perlu diatasi negara ini.
Berikut wawancara SINDOnews dengan beberapa ekonom mengenai permasalahan yang perlu dituntaskan pemerintah di bidang ekonomi:
1. Kemiskinan
Kemiskinan menjadi masalah yang terus muncul dan belum bisa diselesaikan. Padahal, Indonesia ditargetkan bakal menjadi negara maju pada tahun 2045. Artinya, Indonesia harus segera mengurangi tingkat kemiskinan yang saat ini masih tinggi.
Namun, Indonesia dinilai memiliki modal dan potensi yang lebih dari cukup untuk mengatasi masalah ini. "Indonesia adalah negara besar dengan potensi ekonomi yang berlimpah. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara lima besar dunia dibutuhkan sinergi semua pihak," tegas Ekonom Piter Abdullah.
(Baca Juga: Jokowi: Ekonomi RI Memang Anjlok, Tapi Tidak Separah Negara Tetangga)
2. Pengangguran
Pandemi corona (Covid-19) diperkirakan menyebabkan penurunan angka pengangguran Indonesia dalam 10 tahun terakhir berbalik arah. Ekonom Institute for Development on Economic and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, program kartu prakerja belum bisa mengurangi pengangguran yang diperkirakan terus melonjak. Pemerintah, saran dia, mengoptimalkan pemberian stimulus untuk dunia usaha guna mendongkrak investasi.
"Investasi kan related ke penyerapan tenaga kerja, kalau misalnya enggak ada investasi ya enggak ada pembukaan lowongan pekerjaan. Jadi pemerintah sekarang ya bagaimana strateginya mengundang investor seluas-luasnya, terutama (untuk investasi) yang padat karya," katanya.
3. Daya beli stagnan
Daya beli menjadi kunci utama dalam membangun fondasi ekonomi Indonesia. Daya beli juga yang diyakini bisa membuat pertumbuhan ekonomi bergerak pada kuartal ketiga. Ekonom Indef Eko Listiyanto mengakui, tren inflasi saat ini terbilang sangat rendah karena daya beli masih lemah, belum mampu mendorong gelait ekonomi.
"Karena itu, berhenti saling menyalahkan. Nyalakan kembali semangat proklamasi, bersama-bersama membangun negeri. Tujuan kita semua sama, perbedaan jangan jadi hambatan. Tidak Ada program ekonomi dari pemerintah yang sempurna. Siapapun presidennya, tugas kita semua anak bangsa untuk menyempurnakannya," tandasnya.
4. Daya saing investasi
Indonesia sebagai negara tujuan investasi langsung (foreign direct investment/FDI) dinilai masih belum menarik. Dalam tiga tahun terakhir ini peringkat Indonesia terus turun. Selain itu jumlah perusahaan di Indonesia juga mulai berkurang.
"Investasi perlu ditingkatkan karena kita tahu daya saing invetasi kita masih rendah. Kalau investasi meningkat pertumbuhan ekonomi juga terdongkrak," jelas Ekonom Indef Bhima Yudistira.
5. Kualitas sumber daya manusia
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci dalam memajukan Indonesia, selain percepatan pembangunan dalam bidang ekonomi dan infrastruktur.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, peningkatan kualitas SDM ini adalah fokus utama Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Pasalnya, Indonesia harus dapat memanfaatkan periode bonus demografi pada 2030-2040 mendatang.
"Jangan sampai bonus demografi berubah menjadi bencana demografi karena tidak optimalnya pemerintah dalam mempersiapkan strategi. Saya kira dalam jangka panjang, pekerjaan rumah meningkatkan kualitas SDM merupakan hal esensial yang perlu diperhatikan pemerintah," tegasnya.
6. Pertumbuhan ekonomi
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, ekonomi nasional mengalami penyusutan atau kontraksi pada triwulan kedua, yakni minus 5,32%. Kontraksi ini lebih besar dari prediksi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang masing-masing memprediksi PDB triwulan II sebesar -3,8% dan -4,8%.
"Memperbaiki ekonomi artinya tidak hanya sekadar mengejar tingginya pertumbuhan ekonomi, namun juga kualitasnya," ujar Ekonom CORE Yusuf Rendy mengingatkan.
7. Ancaman Resesi
Ancaman resesi ekonomi pada tahun ini semakin santer setelah negara-negara maju di dunia mengonfirmasi masuk dalam krisis tersebut akibat pandemi Covid-19. Teranyar, Malaysia mengonfimrasi terjadinya resesi setelah ekonominya anjlok dua periode berturut.
(Baca Juga: Ekonom: Secara Teknikal Indonesia Sudah Masuk Resesi)
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, ada sejumlah langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk menghindari resesi. Pertama, keseriusan dan ketegasan dalam menangani pandemi Covid-19. "Pemerintah harus serius dan tegas dalam melakukan tracing, testing, isolating dan curing," tuturnya.
Kemudian, berbagai insentif dan bantuan sosial (bansos) harus terus digalakkan. Dia juga menyarankan nilai bansos juga harus diperbesar setidaknya menjadi Rp1-1,5 juta agar pemenuhan kebutuhan per keluarga bisa terpenuhi.
8. Perbaiki logistik
Frekuensi perdagangan di Indonesia masih rendah dibandingkan negara sebaya (peers) di ASEAN. Indonesia hanya memiliki rasio nilai perdagangan terhadap PDB sebesar 39,54%, sementara negara ASEAN seperti Malaysia memiliki 135,9% dan Thailand sebesar 121,66%.
"Logistik punya peran penting dalam jalur perdagangan ekspor. Kalau logistik dibenahi biaya akan lebih murah," kata Ekonom Indef Bhima Yudistira.
9. Pengelolaan utang
Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan utang luar negeri (ULN) per triwulan kedua meningkat menjadi 5,0% (yoy), dari triwulan pertama yang tercatat 0,6% (yoy). Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu mengandalkan utang dalam memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia.
(Baca Juga: Didominasi SBN, Utang Pemerintah Juni 2020 Tembus Rp5.264,07 Triliun)
"Seiring dengan peningkatan utang secara umum. Peningkatan DSR ini dapat berarti bahwa meskipun transaksi berjalan mencatatkan defisit yang rendah pada kuartal I/2020, namun pertumbuhan utang yang tinggi menggerus dampak dari defisit transaksi berjalan, pemerintah harus punya cara lain," paparnya.
10. Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial
Stabilitas makroekonomi perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dua kebijakan penting.
Pertama, pemenuhan berbagai faktor pendukung (enablers) bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, khususnya percepatan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun lunak. Kemudian, mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.
Salah satu tantangan terberat yang dihadapi bangsa ini terletak di sektor ekonomi . Secara khusus, sejumlah ekonom merangkum tantangan serta pekerjaan rumah di bidang ekonomi yang perlu diatasi negara ini.
Berikut wawancara SINDOnews dengan beberapa ekonom mengenai permasalahan yang perlu dituntaskan pemerintah di bidang ekonomi:
1. Kemiskinan
Kemiskinan menjadi masalah yang terus muncul dan belum bisa diselesaikan. Padahal, Indonesia ditargetkan bakal menjadi negara maju pada tahun 2045. Artinya, Indonesia harus segera mengurangi tingkat kemiskinan yang saat ini masih tinggi.
Namun, Indonesia dinilai memiliki modal dan potensi yang lebih dari cukup untuk mengatasi masalah ini. "Indonesia adalah negara besar dengan potensi ekonomi yang berlimpah. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara lima besar dunia dibutuhkan sinergi semua pihak," tegas Ekonom Piter Abdullah.
(Baca Juga: Jokowi: Ekonomi RI Memang Anjlok, Tapi Tidak Separah Negara Tetangga)
2. Pengangguran
Pandemi corona (Covid-19) diperkirakan menyebabkan penurunan angka pengangguran Indonesia dalam 10 tahun terakhir berbalik arah. Ekonom Institute for Development on Economic and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, program kartu prakerja belum bisa mengurangi pengangguran yang diperkirakan terus melonjak. Pemerintah, saran dia, mengoptimalkan pemberian stimulus untuk dunia usaha guna mendongkrak investasi.
"Investasi kan related ke penyerapan tenaga kerja, kalau misalnya enggak ada investasi ya enggak ada pembukaan lowongan pekerjaan. Jadi pemerintah sekarang ya bagaimana strateginya mengundang investor seluas-luasnya, terutama (untuk investasi) yang padat karya," katanya.
3. Daya beli stagnan
Daya beli menjadi kunci utama dalam membangun fondasi ekonomi Indonesia. Daya beli juga yang diyakini bisa membuat pertumbuhan ekonomi bergerak pada kuartal ketiga. Ekonom Indef Eko Listiyanto mengakui, tren inflasi saat ini terbilang sangat rendah karena daya beli masih lemah, belum mampu mendorong gelait ekonomi.
"Karena itu, berhenti saling menyalahkan. Nyalakan kembali semangat proklamasi, bersama-bersama membangun negeri. Tujuan kita semua sama, perbedaan jangan jadi hambatan. Tidak Ada program ekonomi dari pemerintah yang sempurna. Siapapun presidennya, tugas kita semua anak bangsa untuk menyempurnakannya," tandasnya.
4. Daya saing investasi
Indonesia sebagai negara tujuan investasi langsung (foreign direct investment/FDI) dinilai masih belum menarik. Dalam tiga tahun terakhir ini peringkat Indonesia terus turun. Selain itu jumlah perusahaan di Indonesia juga mulai berkurang.
"Investasi perlu ditingkatkan karena kita tahu daya saing invetasi kita masih rendah. Kalau investasi meningkat pertumbuhan ekonomi juga terdongkrak," jelas Ekonom Indef Bhima Yudistira.
5. Kualitas sumber daya manusia
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci dalam memajukan Indonesia, selain percepatan pembangunan dalam bidang ekonomi dan infrastruktur.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, peningkatan kualitas SDM ini adalah fokus utama Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Pasalnya, Indonesia harus dapat memanfaatkan periode bonus demografi pada 2030-2040 mendatang.
"Jangan sampai bonus demografi berubah menjadi bencana demografi karena tidak optimalnya pemerintah dalam mempersiapkan strategi. Saya kira dalam jangka panjang, pekerjaan rumah meningkatkan kualitas SDM merupakan hal esensial yang perlu diperhatikan pemerintah," tegasnya.
6. Pertumbuhan ekonomi
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, ekonomi nasional mengalami penyusutan atau kontraksi pada triwulan kedua, yakni minus 5,32%. Kontraksi ini lebih besar dari prediksi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang masing-masing memprediksi PDB triwulan II sebesar -3,8% dan -4,8%.
"Memperbaiki ekonomi artinya tidak hanya sekadar mengejar tingginya pertumbuhan ekonomi, namun juga kualitasnya," ujar Ekonom CORE Yusuf Rendy mengingatkan.
7. Ancaman Resesi
Ancaman resesi ekonomi pada tahun ini semakin santer setelah negara-negara maju di dunia mengonfirmasi masuk dalam krisis tersebut akibat pandemi Covid-19. Teranyar, Malaysia mengonfimrasi terjadinya resesi setelah ekonominya anjlok dua periode berturut.
(Baca Juga: Ekonom: Secara Teknikal Indonesia Sudah Masuk Resesi)
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, ada sejumlah langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk menghindari resesi. Pertama, keseriusan dan ketegasan dalam menangani pandemi Covid-19. "Pemerintah harus serius dan tegas dalam melakukan tracing, testing, isolating dan curing," tuturnya.
Kemudian, berbagai insentif dan bantuan sosial (bansos) harus terus digalakkan. Dia juga menyarankan nilai bansos juga harus diperbesar setidaknya menjadi Rp1-1,5 juta agar pemenuhan kebutuhan per keluarga bisa terpenuhi.
8. Perbaiki logistik
Frekuensi perdagangan di Indonesia masih rendah dibandingkan negara sebaya (peers) di ASEAN. Indonesia hanya memiliki rasio nilai perdagangan terhadap PDB sebesar 39,54%, sementara negara ASEAN seperti Malaysia memiliki 135,9% dan Thailand sebesar 121,66%.
"Logistik punya peran penting dalam jalur perdagangan ekspor. Kalau logistik dibenahi biaya akan lebih murah," kata Ekonom Indef Bhima Yudistira.
9. Pengelolaan utang
Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan utang luar negeri (ULN) per triwulan kedua meningkat menjadi 5,0% (yoy), dari triwulan pertama yang tercatat 0,6% (yoy). Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu mengandalkan utang dalam memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia.
(Baca Juga: Didominasi SBN, Utang Pemerintah Juni 2020 Tembus Rp5.264,07 Triliun)
"Seiring dengan peningkatan utang secara umum. Peningkatan DSR ini dapat berarti bahwa meskipun transaksi berjalan mencatatkan defisit yang rendah pada kuartal I/2020, namun pertumbuhan utang yang tinggi menggerus dampak dari defisit transaksi berjalan, pemerintah harus punya cara lain," paparnya.
10. Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial
Stabilitas makroekonomi perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dua kebijakan penting.
Pertama, pemenuhan berbagai faktor pendukung (enablers) bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, khususnya percepatan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun lunak. Kemudian, mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.
(fai)
Lihat Juga :
