Prabowo Sebut Pemerintah Harus Belajar Pajak dari Zambia

Rabu, 21 November 2018 - 13:26 WIB
Prabowo Sebut Pemerintah...
Prabowo Sebut Pemerintah Harus Belajar Pajak dari Zambia
A A A
JAKARTA - Calon Presiden Indonesia (Capres) Prabowo Subianto menilai, pemerintah harus belajar mengenai perpajakan dari negara Zambia. Pasalnya, saat ini rasio pajak (tax ratio) Indonesia masih kalah jauh dibanding Zambia.

Dia mengatakan, tax ratio di salah satu negara bagian Afrika tersebut saat ini mencapai 18%. Sementara, Indonesia saat ini hanya sekitar 10,3%. "Zambia tax ratio nya jauh lebih baik dari kita. Dan mungkin kita perlu belajar dari Zambia," katanya dalam acara Indonesia Economic Forum di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Menurut Prabowo, banyak negara yang memiliki performa pajak jauh lebih baik dari Indonesia. Misalnya, Thailand saat ini tax ratio nya mencapai 15,5% dan Malaysia mencapai 13,7%. "Jadi, banyak negara yang performanya lebih baik dari kita," ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Prabowo menambahkan, rasio pajak Indonesia di era Presiden Soeharto bahkan jauh lebih baik dibanding saat ini. Meskipun Presiden Soeharto dianggap otoriter, namun dia bisa membuat rasio pajak Indonesia selalu di atas 14%. "Tax ratio kita 10,3%. Di era Soeharto yang otoriter katanya, tapi tax ratio selalu di atas 14%. Bahkan satu waktu bisa 16%," tandasnya.
(Baca Juga: Soal Pajak, Sri Mulyani Sebut Jangan Berpikir Segalanya Bisa GratisSebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyayangkan masih rendahnya kepatuhan membayar pajak di Indonesia. Padahal menurut Menkeu, pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat sangat tergantung dari uang yang dikumpulkan salah satunya melalui perpajakan.

Ironisnya, lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu banyak pihak yang menuntut Pemerintah menyediakan fasilitas dan kualitas hidup seperti negara maju lainnya. Menkeu mencontohkan negara-negara Nordik seperti Finlandia, Swiss, Norwegia dan Denmark ternyata masyarakat membayar pajak sampai sebesar 70% dari pendapatannya.
(akr)
Berita Terkait
Menyoal Korupsi Perpajakan
Menyoal Korupsi Perpajakan
Kesepakatan Baru Perpajakan...
Kesepakatan Baru Perpajakan Internasional, Apa Untungnya Bagi Indonesia?
Mengejar Reformasi Perpajakan
Mengejar Reformasi Perpajakan
Nilai Belanja Perpajakan...
Nilai Belanja Perpajakan 2019 Tembus Rp257,2 Triliun
Meninjau Ulang Undang-Undang...
Meninjau Ulang Undang-Undang Perpajakan
Polemik Pajak Sembako...
Polemik Pajak Sembako Muncul karena Ketidakpercayaan pada Berbagai Kebijakan Pemerintah
Berita Terkini
Mata Uang yang Paling...
Mata Uang yang Paling Banyak Dipalsukan di Dunia, Dolar AS Jadi Target Utama
5 jam yang lalu
Jasa Raharja Berikan...
Jasa Raharja Berikan Perlindungan buat Pemudik Lebaran
5 jam yang lalu
Diskon 20% Tarif Tol...
Diskon 20% Tarif Tol Jakarta-Semarang untuk Mudik Lebaran 2025, Ini Rinciannya
6 jam yang lalu
Trump Bangun Cadangan...
Trump Bangun Cadangan Bitcoin, Indonesia Tertarik Ikuti Jejak AS?
7 jam yang lalu
Resmikan Pabrik Emas...
Resmikan Pabrik Emas Freeport di Gresik, Prabowo: Kita Tidak Ingin hanya Jual Bahan Baku
7 jam yang lalu
Cek Rekening, THR PNS...
Cek Rekening, THR PNS Sudah Cair Rp9,36 Triliun
7 jam yang lalu
Infografis
Investor AI Sebut Chat...
Investor AI Sebut Chat GPT-4 Lebih Berbahaya dari Senjata Nuklir
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved