Tol Jakarta-Cikampek II Dikebut

JAKARTA - Proyek jalan tol Jakarta-Cikampek II Evelated (melayang) terus dikebut pengerjaannya. Langkah ini diambil demi mencapai target pembangunan selesai pada pertengahan tahun depan.

Pengembangan jalan tol terpadat di Indonesia itu sengaja dipercepat karena merupakan bagian dari ruas tol Trans Jawa yang pada akhir tahun ini dioperasikan. Jakarta-Cikampek memiliki posisi strategis karena merupakan penghubung dan pertemuan arus dari arah selatan dan utara Jawa bagian barat.

Salah satu upaya percepatan proyek Jakarta-Cikampek II dilakukan dengan "mengorbankan" pembangunan light rail transit (LRT) dan kereta cepat Jakarta-Bandung yang sebagian konstruksinya berdekatan dengan Jakarta-Cikampek elevated. Ketiga proyek inilah yang menjadi penyebab kemacetan panjang hampir setiap waktu terutama di km 11-17.

Menurut Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Desi Arryani, target penyelesaian pengerjaan proyek tol Jakarta-Cikampek elevated memang sangat ketat. Hal ini dikarenakan tol Trans Jawa tidak lama lagi akan segera dioperasikan.

“Tidak lama lagi trans jawa akan beroperasi tetapi ditahan di Jakarta-Cikampek karena Jakarta-Cikampek belum selesai. Oleh karena itu manfaatnya masih kurang optimal, sehingga dari Jakarta ke Surabaya itu masih tersendat hanya di Jakarta-Cikampek. Untuk itu kita ingin memaksimalkan supaya Trans Jawa ini bisa betul-betul termanfaatkan segera,” ujar Desi.

Dia pun menghimbau kepada masyarakat yang hendak melalui ruas tol Jakarta-Cikampek agar melakukan perjalanan pada siang hari. Hal ini mengingat pengerjaan proyek di ruas tol tersebut pada pukul 22.00 - 06.00 WIB.

Sekadar diketahui, jalan tol Jakarta-Cikampek II dibangun dengan sistem melayang di atas tol oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Jasa Marga sejauh 36 km. Terdapat sembilan seksi dalam proyek pembangunan ini yang membentang dari Karawang Barat hingga Cikunir. Simpang susun Cikunir bahkan menjadi salah satu titik kemacetan terparah karena merupakan pertemuan antara lajur dari arah tol dalam kota, JORR dan dari arah Tanjung Priok. Di sini kemacetan sudah mulai terasa sejak km 9 dari arah Jakarta. Sementara ke arah Cikampek kemacetan juga kerap terjadi hingga km 57 menjelang Cipularang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kedua titik antara KM 11-17 merupakan area terpadat yang menyumbang kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek. Untuk itu, Budi Karya meminta untuk sementara tidak ada pekerjaan di wilayah tersebut.

“Kami juga akan mengevaluasi kegiatan Waskita Karya interchange di kilometer 24,” ujar Budi Karya.

Dia menambahkan, penghentian sementara proyek LRT dan kereta cepat di jalur Jakarta-Cikampek dimaksudkan agar pengerjaan tol elevated II bisa diutamakan. Untuk diketahui, saat ini progress pembangunan proyek milik Jasa Marga ini sudah mencapai 57,5%. Adapun penghentian sementara proyek LRT dan Kereta Cepat ini diperkirakan berjalan selama 3-4 bulan ke depan.

Masifnya pengerjaan proyek Jakarta-Cikampek elevated bersama LRT dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan lebih dari setahun terakhir ini juga dikeluhkan masyarakat yang biasa melintas di wilayah tersebut. Hal ini karena dampak kemacetan tidak saja di lajur tol tetapi juga terasa hingga ke jalan arteri. Menanggapi kemacetan parah di tol Jakarta-Cikampek dan sekitarnya, Kementerian Perhubungan berencana menggelar rapat hari ini.

Aldean Firmandi, warga Bekasi Timur mengatakan, saat ini kemacetan di Jakarta-Cikampek semakin parah, bahkan cenderung tidak bergerak di jam-jam tertentu. Dia mengakui, setiap pulang kerja dari daerah Cikarang Pusat ke rumahnya di Bekasi Timur, yang biasanya paling lambat ditempuh satu setengah jam, kini bisa lima jam perjalanan.

”Sekarang macetnya nambah parah, bisa lebih dari empat jam tidak bergerak,” kata Aldean. Dia menambahkan, seringkali kecepatan mobilnya di jalan tol Jakarta-Cikampek hanya maksimal 10 km per jam.

Jalur Alternatif
Dihubungi terpisah, Sekretaris pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno mengatakan, sejumlah proyek infrastruktur yang dikerjakan di jalan tol Jakarta-Cikampek harus tetap memperhatikan kepetingan konsumen.

Menurutnya, proyek-proyek tersebut jangan sampai malah menyebabkan kerugian akibat kemacetan parah.

“Kalau SOP (standard operational procedure) tidak tercapai, operator perlu memberikan kompensasi kepada konsumen misalnya pembebasan biaya karena dampaknya cukup signifikan hingga menyebabkan kemacetan parah,” kata Agus saat dihubungi KORAN SINDO di Jakarta tadi malam.

Bahkan, kata Agus, konsumen yang merasa dirugikan dengan kemacetan parah di jalur tol Jakarta-Cikampek bisa menuntut kepada operator jalan tol tersebut. Pasalnya, pengguna jalan tol sebagai konsumen yang berbayar tidak memperoleh standar pelayanan minimum atau SOP yang dijanjikan pelaku usaha yaitu operator jalan tol.

“Konsumen bisa menggugat ke operator, karena ini tidak sesuai dengan SOP, pembangunan infrastruktur menyebabkan waktu tempuh menjadi lebih lama akibat kemacetan,” terangnya.

Terkait langkah Kemenhub yang menghentikan sementara dua proyek di jalur tol Jakarta-Cikampek, YLKI menilai keputusan yang diambil harus punya dasar kuat terkait kepentingan pengguna jalan tol.

Menurut Agus, konsumen jalan tol sebenarnya punya hak meminta kejelasan perihal kondisi yang saat ini terjadi di jalan tol Jakarta-Cikampek.

"Dari tiga proyek ini mestinya bisa koordinasi, mana yang lebih urgent. Kemenhub pasti punya pertimbangan, tapi konsumen juga harus didahulukan," urainya.

Oleh karena itu, Agus meminta berbagai elemen yang punya andil mengatur tol Jakarta-Cikampek untuk berembuk mengambil keputusan terbaik. Di sisi lain, sejumlah pemangku kepetingan juga harus bisa mengambil keputusan agar tidak merugikan konsumen baik itu pengguna jalan tol ataupun masyarakat yang akan tertunda menggunakan transportasi masal LRT dan kereta cepat.

"Apapun keputusannya, itu seharusnya tidak merugikan pengguna jalan tol. Harus ada koordinasi antara pihak pengembang, operator, kepolisian, sampai Kementerian PUPR," tutup Agus.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman mengatakan, kebijakan penghentian sementara dua proyek besar yakni Proyek Kereta Cepat dan LRT dinilai sudah cukup.

Kendati demikian, dia tak setuju jika ada tambahan pembatasan jam operasional untuk angkutan truk logistik. “Saya tidak tahu kebijakan ini akan seperti apa penerapannya di lapangan. Sebab, pembatasan yang berlangsung sejak pukul 06.00 hingga pukul 09.00 seharusnya sudah cukup. Jangan lagi ditambah dari pukul 05.00 hingga pukul 10.00,” ucapnya.

Menurut dia, letak permasalahan bukan pada batasan jam operasional logistik truk. Tapi, karena kurangnya holding area atau tempat penampungan sementara untuk truk-truk.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Sukantono memandang, perencanaan proyek infrastruktur pemerintah kurang matang sehingga menimbulkan penumpukan proyek di jalur tol Cikampek yang berdampak pada penumpukan kendaraan yang luar biasa di dalam tol tersebut.

"Pemerintah tidak matang dalam melakukan perencanaan proyek-proyek infratrsuktur ini," kata Bambang saat dihubungi Koran SINDO di Jakarta, kemarin.

Semestinya, kata Bambang, sebelum pemerintah membangun proyek-proyek tersebut, terlebih dulu menyediakan dan memperlebar jalur alternatif non tol. Atau, menyediakan transportasi alternatif lain seperti misalnya kereta dengan memperbanyak armadanya dan mrnambah jadwal. Untuk kendaraan yang memuat logistik juga dipikirkan bagaimana caranya agar logistik itu bisa sampai ke tujuan.

Anggota Komisi V lainnya Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, karena proyek-proyek ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan. Maka masyarakat juga harus bersabar, karena proyek ini membutuhkan wajtu penyelesaiannya.

"Ini kan antara (waktu) saja, kemacetan jni karena ada pekerjaam. Sehingga ada badan jalan yang digunakan. Kita diminta sementara waktu bjsa menerima sesuai kondisi yang ada," kata Syarif saat dihubungi.

Namun, Syarif juga meminta agar pemerintah juga bisa menyediakan jalur alternatif non tol meskipun beberapa sudah digunakan. Dan harus ada tindakan radikal berupa pengurangan volume kendaraan meskipun hal itu akan menimbulkan konsekuensi.

Pakar transportasi Universitas Indonesia (UI) Tri Cahyono menilai, operator yang mengerjakan proyek tol Jakarta-Cikampek elevated harus memikirkan solusi jika terjadi kemacetan parah.

"Solusinya ya proyek harus selesai. Tidak perlu bahas ideal karena sudah berjalan. Jasa Marga dan kontraktor harus bekerja dengan orientasi prioritas lalu lintas dan bukan proyek," tukasnya.

Dia menilai, proyek yang baik dikerjakan dengan mempertimbangkan studi mamajemen lalu lintas selama proses konstruksi. Tri mencontohkan, proyek yang manajeman lalu lintasnya baik adalah MRT Jakarta di Sudirman.

Pada proyek tersbeut, kata dia, operator memberikan informasi detil mengenai jadwal penyempitan jalan dengan baik, makan malam dan lainnya. (Ichsan Amin/Heru Febrianto/ R Ratna Purnama/Kiswondari /Abdullah M Surjaya)