Perang Iran-Israel Pecah, Ekonom: Lupakan Target Ekonomi Tinggi dan Angan-angan Kampanye

JAKARTA - Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Ekonom Indef Didik J Rachbini mengatakan, eskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah pasti menimbulkan dampak luas pada perekonomian nasional dan global, terlebih dengan pecahnya perang Iran vs Israel . Kondisi ini menjadi mutlak harus diantisipasi dengan kebijakan ekonomi dan politik.



Menurutnya, meskipun ekslasi lanjutan masih belum dapat dipastikan, tetapi faktor yang mendamaikan hampir tidak ada sama sekali sehingga mustahil akan segera berhenti."Antisipasi mitigasi kebijakan perlu dirumuskan dan dijalankan dengan kondisi lingkungan yang tegang," jelas Didik dalam keterangan resminya, Kamia (18/4/2024).

Didik menilai, ketidakpastian yang saat ini terjadi juga pasti berpengaruh terhadap Presiden terpilih dalam Pilpres 2024. "Bagi Indonesia, bagi Presiden baru terpilih, kondisi tidak pasti ini bisa dan akan membuat berantakan dalam menjalankan kebijakan ekonomi nya dan sekaligus menambah beban baru bagi masyarakat," ungkapnya.

"Sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga angan-angan dalam kampanye, lupakan saja, fokus pada daya tahan masyarakat, daya beli mereka, menahan agar tidak terjadi pengangguran yang besar. Karena itu, kebijakan menjaga inflasi dan harga2 kebutuhan pokok merupakan kebijakan utama untuk melindungi golongan bawah yang rentan," tuturnya menambahkan.



Namun demikian, Didik menyebutkan, setidaknya ada 3 kebijakan yang harus diutamakan untuk menjaga dan melindungi golongan bawah dan rentan.

"Untuk menjaga daya beli tidak turun, maka pemerintah harus sekuat tenaga dan segala kemampuan mengendalikan harga-harga atau menjaga inflasi. Ini merupakan duet pemerintah dan Bank Indonesia," terang Didik.

Oleh sebab itu, Didik menilai, dalam kebijakan ini Bank Indonesia berperan penting untuk mengendalikan hal ini dari sisi moneter. "Sejauh ini BI cukup baik dalam melaksanakan pengendalian inflasi dan lebih keras lagi menjalankannya pada saat dunia dalam ketegangan yang memuncak," imbuhnya.

Lebih lanjut Didik berpendapat, pada sisi sektor riil pemerintah pusat dan daerah sudah wajib memantau harga2 kebutuhan pokok rakyat dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam. Di daerah ada TPID, lembaga yang prabowo tidak dalam menjawab pertanyaan jokowi dalam debat.