Tiga Efek Domino Kenaikan BI Rate Berujung Disinsentif Ekonomi
loading...
Kenaikan suku bunga acuan oleh BI disebut akan berimbas pada tiga disinsentif ekonomi. FOTO/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyebut ada tiga efek domino imbas kenaikan suku bunga acuan (BI Rate) oleh Bank Indonesia (BI) yang kini menjadi 6,25%.
Selain suku bunga acuan, BI pada Rabu (24/4) juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 5,50% dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 7,00%.
Menurut Ajib, efek domino pertama adalah naiknya ongkos produksi di sektor usaha, lantaran naiknya suku bunga kredit yang berimbas pada kenaikan biaya dana. Kenaikan ongkos produksi ini akan mendorong kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP).
"Inilah hal pertama yang perlu dimitigasi, yaitu timbulnya inflasi karena kenaikan harga pokok produksi atau cost push inflation," ungkap Ajib dalam keterangannya, Kamis (25/4/2024).
Efek kedua, ujar Ajib, yakni timbulnya tantangan lemahnya daya beli masyarakat. Efek ini timbul dikarenakan makin sedikitnya likuiditas dan potensi harga barang yang naik semakin tinggi. "Selain berimbas pada tekanan daya beli masyarakat, pemerintah juga mempunyai ruang fiskal yang relatif terbatas untuk menopang daya beli masyarakat dengan skema bantuan sosial (bansos)," tuturnya.
Efek domino ketiga, sambung Ajib, adalah pelambatan ekonomi. Ekonomi akan sulit mencapai target pertumbuhan yang dipatok pemerintah sebesar 5,2% di tahun 2024. Target pertumbuhan ini sebelummya didasari tren pertumbuhan ekonomi pascapandemi yang cukup bagus. Namun faktanya pertumbuhan ekonomi menurun dimana pada 2022 secara agregat hanya mencapai 5,31% dan tahun 2024 hanya mencapai 5,05%.
"Ketika pemerintah membuat kebijakan moneter dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan, semakin tidak mudah mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan," jelas Ajib lagi.
Oleh sebab itu, Ajib menjelaskan pemerintah perlu membuat program dan kebijakan yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Pemerintah perlu membuat ekosistem bisnis dengan nilai tambah yakni agar mampu mengendalikan inflasi dan bisa tetap dalam kisaran 2,5% plus-minus 1%.
"Pemerintah perlu membuat ekosistem bisnis yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah, dengan melibatkan semua stakeholder ekonomi yang ada. Termasuk untuk sektor pertanian, perkebunan, maritim, energi dan lainnya," tandasnya.
Selain suku bunga acuan, BI pada Rabu (24/4) juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 5,50% dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 7,00%.
Menurut Ajib, efek domino pertama adalah naiknya ongkos produksi di sektor usaha, lantaran naiknya suku bunga kredit yang berimbas pada kenaikan biaya dana. Kenaikan ongkos produksi ini akan mendorong kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP).
"Inilah hal pertama yang perlu dimitigasi, yaitu timbulnya inflasi karena kenaikan harga pokok produksi atau cost push inflation," ungkap Ajib dalam keterangannya, Kamis (25/4/2024).
Efek kedua, ujar Ajib, yakni timbulnya tantangan lemahnya daya beli masyarakat. Efek ini timbul dikarenakan makin sedikitnya likuiditas dan potensi harga barang yang naik semakin tinggi. "Selain berimbas pada tekanan daya beli masyarakat, pemerintah juga mempunyai ruang fiskal yang relatif terbatas untuk menopang daya beli masyarakat dengan skema bantuan sosial (bansos)," tuturnya.
Efek domino ketiga, sambung Ajib, adalah pelambatan ekonomi. Ekonomi akan sulit mencapai target pertumbuhan yang dipatok pemerintah sebesar 5,2% di tahun 2024. Target pertumbuhan ini sebelummya didasari tren pertumbuhan ekonomi pascapandemi yang cukup bagus. Namun faktanya pertumbuhan ekonomi menurun dimana pada 2022 secara agregat hanya mencapai 5,31% dan tahun 2024 hanya mencapai 5,05%.
"Ketika pemerintah membuat kebijakan moneter dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan, semakin tidak mudah mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan," jelas Ajib lagi.
Oleh sebab itu, Ajib menjelaskan pemerintah perlu membuat program dan kebijakan yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Pemerintah perlu membuat ekosistem bisnis dengan nilai tambah yakni agar mampu mengendalikan inflasi dan bisa tetap dalam kisaran 2,5% plus-minus 1%.
"Pemerintah perlu membuat ekosistem bisnis yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah, dengan melibatkan semua stakeholder ekonomi yang ada. Termasuk untuk sektor pertanian, perkebunan, maritim, energi dan lainnya," tandasnya.
(fjo)
Explore More