BPH Migas Buka Suara Soal Wacana Subsidi BBM Selain Pertalite
Rabu, 15 Mei 2024 - 07:55 WIB
loading...
A
A
A
"Kalau Itu kebijakan bagus, kalau mau dijadikan JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan) menggantikan Pertalite juga bagus. Tapi pemerintah perlu mempertimbangkan harga, kesiapan infrastruktur dalam negeri, bioetanol terutama 5 sampai 7% bioetanol, menurut saya itu bagus ya secara personal," pungkasnya.
Sementara itu, pemerintah saat ini juga tengah melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No.191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Kelak, aturan itu memuat siapa saja kendaraan yang berhak memakai BBM bersubsidi dilihat berdasarkan kriterianya.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, aturan anyar itu hingga kini masih diproses. "Masih di proses ya, mungkin nanti aja deh kalau sudah keluar putusannya. Masih dibahas antar kementerian, jadi ada beberapa kementerian terkait yang kita bahas bersama-sama termasuk dengan Kemenko," urai Erika.
Erika pun memastikan, revisi aturan tersebut masih berfokus pada kriteria konsumen yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi. "Ya betul, fokusnya kan ke sana ya," imbuh Erika.
"Kalau Juni mungkin belum ya karena masih ada beberapa hal yang harus dibahas bersama. Saya belum bisa memperkirakan karena keputusannya di Menko," pungkas Erika, ketika ditanya target penyelesaian revisi Perpres 191 tersebut.
Sementara itu, pemerintah saat ini juga tengah melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No.191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Kelak, aturan itu memuat siapa saja kendaraan yang berhak memakai BBM bersubsidi dilihat berdasarkan kriterianya.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, aturan anyar itu hingga kini masih diproses. "Masih di proses ya, mungkin nanti aja deh kalau sudah keluar putusannya. Masih dibahas antar kementerian, jadi ada beberapa kementerian terkait yang kita bahas bersama-sama termasuk dengan Kemenko," urai Erika.
Erika pun memastikan, revisi aturan tersebut masih berfokus pada kriteria konsumen yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi. "Ya betul, fokusnya kan ke sana ya," imbuh Erika.
"Kalau Juni mungkin belum ya karena masih ada beberapa hal yang harus dibahas bersama. Saya belum bisa memperkirakan karena keputusannya di Menko," pungkas Erika, ketika ditanya target penyelesaian revisi Perpres 191 tersebut.
(akr)
Lihat Juga :
