Pentingnya Literasi Keuangan dalam Penegakan Hukum Sektor Keuangan

Minggu, 19 Mei 2024 - 10:47 WIB
loading...
Pentingnya Literasi...
Pilar hukum dalam menata sektor keuangan yang unggul membutuhkan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan literasi. Foto/Dok
A A A
PURWOKERTO - Pilar hukum dalam menata sektor keuangan yang unggul membutuhkan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan literasi. Ini penting untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan untuk penegakan hukum yang akuntabel.

Hal ini mengemuka dalam seminar literasi keuangan oleh IFG, holding BUMN Asuransi, Penjaminan dan Investasi, di Dies Natalis Fakultas Hukum (FH) Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) 2024, bertempat di Auditorium Prof. ST Burhanuddin, UNSOED, Purwokerto.

Hadir dalam Dies Natalis FH UNSOED tersebut Jaksa Agung RI Prof. ST. Burhanuddin, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN Robertus Billitea, Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko dan PLH Dekan FH UNSOED Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.H.



Burhanuddin menyatakan, kolaborasi Kejaksaan RI bersama Kementerian BUMN dan IFG sebagai holding BUMN ditujukan untuk terciptanya kompetensi ahli dan profesional hukum di Indonesia dalam pencegahan hukum melalui penindakkan yang konsisten.

Literasi tersebut diharapkan dapat menjadi suatu landasan yang tepat untuk peningkatan kompetensi dan gagasan terbaik mengenai praktik terbaik dalam penegakan hukum di Indonesia, baik dari sisi institusi, perusahaan dan pelaku industri.

“Saya berharap penegakan hukum ke depan itu tidak melulu tentang penangkapan, penahanan, atau penindakkan, tetapi lebih pada penegakan hukum humanis yang menitikberatkan tentang penyelamatan, pengembalian dan pemulihan aset negara," ujar Burhanuddin, Jumat (17/5).



Sebagai informasi, Dies Natalis FH UNSOED 2024 dimeriahkan dengan pelaksanaan rangkaian kegiatan seminar dan forum diskusi yang salah satu tujuan dari kegiatan adalah menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk memperkuat sinergitas Kementerian BUMN dan Kejaksaan RI dalam penguatan tata kelola BUMN.

Robertus Billitea menegaskan, sinergi antara Kejaksaan RI bersama dengan Kementerian BUMN adalah bukti komitmen institusi negara untuk peningkatan kompetensi dan literasi dalam terwujudnya penegakan hukum yang akuntabel.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2062 seconds (0.1#10.140)