Tarif MRT Jakarta Masih Finalisasi, Usulan Sekitar Rp1.000/Km

JAKARTA - Tarif Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta hingga saat ini belum jelas, meskipun moda transportasi massal berbasis rel tersebut bakal segera diresmikan, akhir pekan ini. Sampai sekarang, Pemprov DKI Jakarta belum mengeluarkan kebijakan resmi besaran tarif MRT dari Bunderan HI ke Lebak Bulus.

Terkait hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya sedang melakukan finalisasi di DPRD DKI, yang mana arahnya berbasis kilomoter. "Jadi gimana tarifnya, misalnya naik dari stasiun Blok M ke stasiun Setiabudi beda dengan harga dari stasiun Blok M ke stasiun Bundaran HI. Sehingga ada harga perjarak, bukan satu tarif," jelasnya saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjajal MRT Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Lebih lanjut Anies menuturkan, hitungan usulan MRT Jakarta yang disepakati itu, kira-kira Rp1.000 per kilometer. "Perhitunganya seperti itu rata-rata," ungkapnya.

Pemprov DKI Jakarta, menurut Anies, juga akan membentuk suatu holding badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mengonsolidasikan seluruh proyek pembangunan transportasi publik di Jabodetabek beserta pengoperasiannya di masa depan.

"Supaya area operasionalnya tidak terbatas wilayah provinsi DKI Jakarta. Kalau dengan BUMD kan dia bisa beroperasi di Depok hingga Bogor," ujar mantan menteri pendidikan tersebut.Sementara itu Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menyerahkan sepenuhnya urusan tarif kepada Pemprov DKI Jakarta. "Untuk tarif kita serahkan kepada Pemprov DKI Jakarta," jelas Menhub.Setelah menjalani masa uji coba sejak 12 Maret lalu, MRT Jakarta dijadwalkan akan resmi beroperasi mulai 1 April mendatang. "Presiden Joko Widodo akan meresmikan MRT Jakarta pada Minggu, 24 Maret ini," ungkapnya.Terkait persiapan tersebut, Kemenhub telah melakukan evaluasi dan akan keluarkan sertifikasi ijin MRT Jakarta."Kita akan melakukan evaluasi dan akan keluarkan sertifikasi ijin kepada MRT Jakarta. Di mana secara umum MRT ini sudah difungsikan secara baik ada satu dua item sedang kita lakukan perbaikan, makanya kita kasih izin sementara, operasional resminya 1 April 2019," papar Menhub.