Beban Keuangan Negara Disebut Terkena Pukulan Ganda Sekaligus, Apa Itu?
Minggu, 02 Juni 2024 - 16:50 WIB
loading...
Wacana pemerintah yang akan memangkas subsidi BBM pada 2025, dinilai masih perlu pertimbangan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Wacana pemerintah yang akan memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2025, dinilai masih perlu pertimbangan. Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menerangkan, banyak faktor yang mempengaruhi bengkaknya subsidi BBM .
"Banyak faktor yang mempengaruhi bengkaknya subsidi BBM sehingga rencana itu masih perlu ditimbang, apakah akan sangat mempengaruhi beban keuangan negara ke depan atau tidak," jelas Sugeng dalam keterangan resminya, dikutip Munggu (2/6/2024).
Baca Juga: Wanti-wanti Soal Pembatasan BBM Bersubsidi, Legislator Beri Catatan Ini
Pasalnya, lanjut Sugeng, saat ini Indonesia terkena double hit (pukulan ganda). Di antaranya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang jatuh ke angka 16 ribuan, serta nilai impor minyak mentah maupun BBM yang diprediksi akan naik.
"Saat ini, Indonesia mengalami pukulan ganda sekaligus, yaitu nilai tukar rupiah yang terus turun terhadap dolar, serta nilai impor minyak mentah maupun BBM yang akan terus naik sebagai dampak dari geopolitik global," urainya.
Baca Juga: Imbas Perang Iran vs Israel, Subsidi BBM dan LPG Bisa Membengkak hingga Rp213 Triliun
Oleh karena itu, Sugeng berpendapat, ada 3 aspek yang harus diperhatikan mengenai harga BBM. Pertama, adalah kemampuan atau daya beli masyarakat. Kedua, kemampuan keuangan negara .
"Dan ketiga, jangan salah, kemampuan juga BUMN yang mendapat penugasan," tegasnta.
Diakui Sugeng, dirinya memang sepakat apabila ke depan subsidi energi lambat laun akan dikurangi. Namun demikian, berbagai pertimbangan harus dipikirkan secara matang. Salah satu cara untuk mengurangi subsidi ini adalah dengan penyaluran yang tepat sasaran.
" Subsidi energi ini cepat atau lambat memang harus kita kurangi. Bukan dihapus. Mengurangi dengan cara apa? Dengan penyaluran BBM subsidinya tepat sasaran. Itu juga sudah mengurangi volume," urainya.
Di sisi lain, Sugeng meminta Pertamina sebagai BUMN yang ditunjuk dalam persoalan Migas, untuk bisa menaikkan lifting atau produksi minyak siap pakai dalam negeri yang bisa melebihi angka 60%. "Hal itu karena target lifting migas 630 ribu barel per hari saat ini belum tercapai," tutupnya.
"Banyak faktor yang mempengaruhi bengkaknya subsidi BBM sehingga rencana itu masih perlu ditimbang, apakah akan sangat mempengaruhi beban keuangan negara ke depan atau tidak," jelas Sugeng dalam keterangan resminya, dikutip Munggu (2/6/2024).
Baca Juga: Wanti-wanti Soal Pembatasan BBM Bersubsidi, Legislator Beri Catatan Ini
Pasalnya, lanjut Sugeng, saat ini Indonesia terkena double hit (pukulan ganda). Di antaranya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang jatuh ke angka 16 ribuan, serta nilai impor minyak mentah maupun BBM yang diprediksi akan naik.
"Saat ini, Indonesia mengalami pukulan ganda sekaligus, yaitu nilai tukar rupiah yang terus turun terhadap dolar, serta nilai impor minyak mentah maupun BBM yang akan terus naik sebagai dampak dari geopolitik global," urainya.
Baca Juga: Imbas Perang Iran vs Israel, Subsidi BBM dan LPG Bisa Membengkak hingga Rp213 Triliun
Oleh karena itu, Sugeng berpendapat, ada 3 aspek yang harus diperhatikan mengenai harga BBM. Pertama, adalah kemampuan atau daya beli masyarakat. Kedua, kemampuan keuangan negara .
"Dan ketiga, jangan salah, kemampuan juga BUMN yang mendapat penugasan," tegasnta.
Diakui Sugeng, dirinya memang sepakat apabila ke depan subsidi energi lambat laun akan dikurangi. Namun demikian, berbagai pertimbangan harus dipikirkan secara matang. Salah satu cara untuk mengurangi subsidi ini adalah dengan penyaluran yang tepat sasaran.
" Subsidi energi ini cepat atau lambat memang harus kita kurangi. Bukan dihapus. Mengurangi dengan cara apa? Dengan penyaluran BBM subsidinya tepat sasaran. Itu juga sudah mengurangi volume," urainya.
Di sisi lain, Sugeng meminta Pertamina sebagai BUMN yang ditunjuk dalam persoalan Migas, untuk bisa menaikkan lifting atau produksi minyak siap pakai dalam negeri yang bisa melebihi angka 60%. "Hal itu karena target lifting migas 630 ribu barel per hari saat ini belum tercapai," tutupnya.
(akr)
Lihat Juga :
