Bahlil Ngamuk di DPR Anggarannya Dipangkas, Ancam Turunkan Target Investasi 2025
Selasa, 11 Juni 2024 - 13:35 WIB
loading...
Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berbicara dengan intonasi tinggi saat membahas anggaran dalam Raker bersama Komisi VI DPR RI. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berbicara dengan intonasi tinggi saat membahas anggaran dalam Raker bersama Komisi VI DPR RI. Bahlil mengaku pagu indikatif yang disusun oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian PPN/Bappenas sangat kecil dan tidak sebanding dengan beban kerja untuk menarik investasi masuk ke Indonesia pada tahun 2025.
Baca Juga: Kasih Konsesi Tambang ke Ormas Keagamaan, Bahlil: Tabungan Akhirat
Pagu indikatif Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2025 sebesar Rp681 miliar, menurutnya angka itu jauh lebih sedikit dengan DIPA TA 2024 sebesar Rp1,2 triliun di tengah target investasi Rp1.600 triliun. Sedangkan dengan pagu indikatif tahun 2025 sebesar Rp600 miliar, Bahlil mengaku diberikan target kinerja untuk menarik investasi masuk RI sebesar Rp1.850 triliun.
"Namun apa yang terjadi, saya tidak bermaksud untuk mengeluh, saya hanya memberikan satu diskursus, kalau tanggung jawab naik, idealnya beban anggaran harus naik," ujar Bahlil dalam Raker bersama Komisi VI, Selasa (11/6/2024).
Baca Juga: Proyek Hilirisasi RI Jadi 'Mainan' Investor Asing, Bahlil Beri Respons Begini
Lebih lanjut Bahlil mengancam ,jika anggaran Kementerian Investasi dipangkas, maka target investasi yang akan masuk ke RI pada tahun 2025 tidak akan sampai Rp1.850 triliun. Dengan anggaran itu, menurutnya target investasi yang mungkin bisa masuk hanya sebesar Rp800 triliun saja.
"Saya minta kepada pimpinan tolong panggil Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas menjelaskan ini, karena itu dalam teori saya dengan basis anggaran yang ada, saya koreksi RKP (rencana kerja pemerintah) (target investasi) menjadi Rp800 triliun," kata Bahlil.
Sebab menurutnya RKP yang dibuat atau target investasi Rp1.850 triliun ini tidak berjalan lurus dengan anggaran yang diberikan kepada Kementerian Investasi/BKPM. Sehingga jika anggaran yang diberikan hanya Rp600 miliar, maka Bahlil menyarankan untuk merevisi target investasi yang masuk ke RI pada tahun 2025.
"Kalau kita lihat basis anggarannya, camat di DKI Jakarta anggaran lebih besar dari kementerian ini," tutup Bahlil.
Baca Juga: Kasih Konsesi Tambang ke Ormas Keagamaan, Bahlil: Tabungan Akhirat
Pagu indikatif Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2025 sebesar Rp681 miliar, menurutnya angka itu jauh lebih sedikit dengan DIPA TA 2024 sebesar Rp1,2 triliun di tengah target investasi Rp1.600 triliun. Sedangkan dengan pagu indikatif tahun 2025 sebesar Rp600 miliar, Bahlil mengaku diberikan target kinerja untuk menarik investasi masuk RI sebesar Rp1.850 triliun.
"Namun apa yang terjadi, saya tidak bermaksud untuk mengeluh, saya hanya memberikan satu diskursus, kalau tanggung jawab naik, idealnya beban anggaran harus naik," ujar Bahlil dalam Raker bersama Komisi VI, Selasa (11/6/2024).
Baca Juga: Proyek Hilirisasi RI Jadi 'Mainan' Investor Asing, Bahlil Beri Respons Begini
Lebih lanjut Bahlil mengancam ,jika anggaran Kementerian Investasi dipangkas, maka target investasi yang akan masuk ke RI pada tahun 2025 tidak akan sampai Rp1.850 triliun. Dengan anggaran itu, menurutnya target investasi yang mungkin bisa masuk hanya sebesar Rp800 triliun saja.
"Saya minta kepada pimpinan tolong panggil Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas menjelaskan ini, karena itu dalam teori saya dengan basis anggaran yang ada, saya koreksi RKP (rencana kerja pemerintah) (target investasi) menjadi Rp800 triliun," kata Bahlil.
Sebab menurutnya RKP yang dibuat atau target investasi Rp1.850 triliun ini tidak berjalan lurus dengan anggaran yang diberikan kepada Kementerian Investasi/BKPM. Sehingga jika anggaran yang diberikan hanya Rp600 miliar, maka Bahlil menyarankan untuk merevisi target investasi yang masuk ke RI pada tahun 2025.
"Kalau kita lihat basis anggarannya, camat di DKI Jakarta anggaran lebih besar dari kementerian ini," tutup Bahlil.
(akr)
Lihat Juga :
