Ketidakpastian Ekonomi Global Bikin Pemerintah Hati-hati

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yaitu peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk pertumbuhan berkualitas. Untuk mencapainya, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, ketidakpastian ekonomi global yang makin dalam menuntut pemerintah untuk berhati-hati dalam merumuskan bauran kebijakan yang tepat. Seperti dikutip dari beberapa lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan IMF, yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2019.

World Bank menurunkan proyeksi dari 3,0% menjadi 2,9% sedangkan IMF menurunkan proyeksinya dari 3,7% menjadi 3,5%, kemudian 3,3%. Lalu pada Maret 2019, OECD juga mengoreksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,6% menjadi 3,3%. Perlambatan ekonomi juga diprediksi terjadi di kawasan ASEAN pada 2019 dari 5,2% menjadi 5,1%.

“Penyebab perlambatan tersebut di antaranya berasal dari perang dagang AS–China yang masih berlanjut, normalisasi suku bunga, isu Brexit, fluktuasi harga komoditas, dan lain-lain,” ujar Susiwijono di Jakarta, Rabu (10/4/2019)..

Pada 2018, lanjut Susiwijono, ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% yoy. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 5,03% ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus meningkat.

“Pertumbuhan ekonomi tersebut diiringi kualitas yang semakin membaik sebagaimana tercermin dari inflasi yang rendah, menurunnya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan rasio gini,” sambungnya.

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Paket-paket kebijakan pemerintah berupa pembangunan infrastruktur, memperkuat daya saing, memperkuat kawasan ekonomi, membangun kawasan pariwisata di seluruh wilayah Indonesia dengan didukung kebijakan pemerataan ekonomi.

“Belajar dari negara-negara yang berhasil keluar dari middle income trap, kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan adalah memperkuat daya saing dengan mendorong ekspor dan investasi,” tandasnya

Sebagai informasi, dalam jangka pendek pemerintah menitikberatkan pada perbaikan iklim usaha melalui Online Single Submission (OSS), fasilitas insentif perpajakan dan pengembangan program vokasi, serta pengembangan pariwisata. Selain itu, ada kebijakan peningkatan ekspor yang dilakukan melalui pemilihan komoditas ekspor unggulan, mengurangi biaya dan simplifikasi prosedural ekspor, serta diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pasar.

Sementara di jangka menengah-panjang, Pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM. Terkait dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah, Susiwijono menyampaikan apresiasinya karena pelaksanaan OSS dapat terlaksana dengan didukung oleh Pemerintah Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, termasuk di DKI Jakarta.

Kemudian, di tengah keterbatasan APBN/APBD dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang tinggi, Susiwijono berpesan agar daerah perlu mencari sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari pasar modal dan lembaga keuangan. Pemda DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang diharapkan menjadi pionir penerbitan obligasi daerah.

Selain itu, sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, daerah diwajibkan untuk mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)-E-Gov yang terintegrasi dalam waktu 3 tahun.