E-Government Akan Topang Pengembangan Smart City
Senin, 22 April 2019 - 20:28 WIB
E-Government Akan Topang Pengembangan Smart City
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus menggenjot pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara progresif dan masif. Apalagi di era revolusi teknologi saat ini, SPBE dibutuhkan untuk menopang pengembangan kota pintar (Smart City).
"Membangun e-Goverment akan mendorong terciptanya Smart City dengan menghadirkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin adaptif sehingga mampu menopang berbagai kebijakan publik yang strategis dalam membangun kemajuan negara. Kita Bersaing untuk itu," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Syafruddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/4/2019).
E-Government merupakan pondasi dari sebuah Smart City. Banyak dampak positif yang akan dirasakan pemerintahan Indonesia saat menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik diantaranya menciptakan efisiensi yang signifikan.
"Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini akan membuat biaya untuk penyimpanan data jauh lebih efisien. Dengan adanya perbaikan dalam sistem pemerintahan maka pengelolaan anggaran dapat difokuskan pada kegiatan yang mendukung pembangunan yang sejalan dengan prioritas arah pengembangan kualitas SDM Indonesia jelang hadirnya bonus demografi," tegas Syafruddin.
Mantan Wakapolri ini mengatakan, perkembangan teknologi yang terjadi saat ini telah mengubah tata kelola administrasi pemerintahan, sehingga banyak negara telah beradaptasi dengan menerapkan teknologi dalam sistem pemerintahannya. "Teknologi demikian dahsyat mengubah tata kelola administrasi pemerintahan negara," tegasnya.
Seluruh negara dunia berlomba mengembangkan dan mengintegrasikan teknologi untuk membangun pemerintahan yang efektif dan efisien. Penerapan sistem elektronik dalam pemerintahan membuat semua keputusan terkait kebijakan publik akan tepat sasaran.
Sebab keputusan tersebut akan dianalisa secara komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dampaknya kepuasan dan kebahagiaan masyarakat meningkat dan kepercayaan diri pemerintah menguat dalam menjalankan pembangunan.
Syafruddin menegaskan, e-Goverment di bidang kearsipan juga merupakan suatu kewajiban dan kebutuhan. Perubahan tata laksana manajemen kearsipan melalui open government dibangun untuk mendukung sistem kerasipan yang terbuka dan partisipatif.
"Pengelolaan arsip yang terintegrasi dalam sistem e-Office merupakan bagian penting dalam Perpres SPBE. Kearsipan merupakan unsur utama, menjadi bagian integral dari suatu upaya membangun pemerintahan modern untuk menyangga kemajuan bangsa yang melandasi penyempurnaan peradaban," paparnya.
Saat ini, beberapa kota besar di Indonesia sudah mengembangkan platform Smart City. Platform-platform tersebut berupaya memotong rantai distribusi yang panjang untuk meningkatkan efisiensi dan membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital.
Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana pengembangan digital ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Membangun e-Goverment akan mendorong terciptanya Smart City dengan menghadirkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin adaptif sehingga mampu menopang berbagai kebijakan publik yang strategis dalam membangun kemajuan negara. Kita Bersaing untuk itu," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Syafruddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/4/2019).
E-Government merupakan pondasi dari sebuah Smart City. Banyak dampak positif yang akan dirasakan pemerintahan Indonesia saat menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik diantaranya menciptakan efisiensi yang signifikan.
"Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini akan membuat biaya untuk penyimpanan data jauh lebih efisien. Dengan adanya perbaikan dalam sistem pemerintahan maka pengelolaan anggaran dapat difokuskan pada kegiatan yang mendukung pembangunan yang sejalan dengan prioritas arah pengembangan kualitas SDM Indonesia jelang hadirnya bonus demografi," tegas Syafruddin.
Mantan Wakapolri ini mengatakan, perkembangan teknologi yang terjadi saat ini telah mengubah tata kelola administrasi pemerintahan, sehingga banyak negara telah beradaptasi dengan menerapkan teknologi dalam sistem pemerintahannya. "Teknologi demikian dahsyat mengubah tata kelola administrasi pemerintahan negara," tegasnya.
Seluruh negara dunia berlomba mengembangkan dan mengintegrasikan teknologi untuk membangun pemerintahan yang efektif dan efisien. Penerapan sistem elektronik dalam pemerintahan membuat semua keputusan terkait kebijakan publik akan tepat sasaran.
Sebab keputusan tersebut akan dianalisa secara komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dampaknya kepuasan dan kebahagiaan masyarakat meningkat dan kepercayaan diri pemerintah menguat dalam menjalankan pembangunan.
Syafruddin menegaskan, e-Goverment di bidang kearsipan juga merupakan suatu kewajiban dan kebutuhan. Perubahan tata laksana manajemen kearsipan melalui open government dibangun untuk mendukung sistem kerasipan yang terbuka dan partisipatif.
"Pengelolaan arsip yang terintegrasi dalam sistem e-Office merupakan bagian penting dalam Perpres SPBE. Kearsipan merupakan unsur utama, menjadi bagian integral dari suatu upaya membangun pemerintahan modern untuk menyangga kemajuan bangsa yang melandasi penyempurnaan peradaban," paparnya.
Saat ini, beberapa kota besar di Indonesia sudah mengembangkan platform Smart City. Platform-platform tersebut berupaya memotong rantai distribusi yang panjang untuk meningkatkan efisiensi dan membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital.
Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana pengembangan digital ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Sumber Daya Manusia (SDM).
(ven)
Lihat Juga :
