Optimalkan Wadah Pemikir Pemerintah untuk Mempercepat Pemulihan Pandemi
Sabtu, 17 April 2021 - 12:31 WIB
loading...
Strategi untuk mengimplementasikan cetak biru pengetahuan dan inovasi melalui tata kelola dan manajemen aparatur sipil negara (ASN) dibahas. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Strategi untuk mengimplementasikan cetak biru pengetahuan dan inovasi melalui tata kelola dan manajemen aparatur sipil negara (ASN) dibahas dalam webinar yang diselenggarakan oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Katadata. Cetak biru ini merupakan upaya Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan mitra ekosistem pengetahuan untuk mengembangkan strategi dan rekomendasi guna mengatasi tantangan pembangunan yang lebih besar dalam beberapa dekade mendatang melalui pengetahuan dan inovasi.
Baca Juga: Reformasi Birokrasi, ASN Naik Pangkat Tiap 2 Tahun dan Usia Pensiun Ditambah
Dalam webinar itu dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Muhammad Imanuddin, Staf Ahli bidang Administrasi Negara, yang mewakili Menteri KemenPAN-RB Tjahjo Kumolo beserta dengan jajaran Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, Kementerian PPN/Bappenas hingga KemenPAN-RB dan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI).
'Peran Penting Wadah Pemikir Pemerintah untuk Bangkit dari Pandemi' menjadi tema utama pada webinar ini. Webinar ini juga melibatkan lembaga riset kebijakan untuk mengidentifikasi strategi yang memungkinkan kolaborasi dan berbagi pengetahuan antar pejabat fungsional.
Knowledge-to-policy tidak hanya penting untuk pemulihan pandemi COVID-19, tetapi juga sejalan dengan “Visi Indonesia Maju” yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis birokrasi.
Mempercepat pembuatan kebijakan berbasis bukti sangat penting selama pandemi. Oleh karena itu, jabatan fungsional harus diperkuat dan dikonsolidasikan, terutama pada bagian penelitian dan pengembangan kementerian/lembaga yang berperan dalam merumuskan kebijakan strategis kelembagaannya.
Pada 2019, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan mandat untuk penyederhanaan birokrasi, di mana jabatan struktural akan disederhanakan menjadi dua level dan dialihkan ke jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Penyederhanaan birokrasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional guna mendukung kinerja pemerintah.
Baca Juga: Reformasi Birokrasi, ASN Naik Pangkat Tiap 2 Tahun dan Usia Pensiun Ditambah
Dalam webinar itu dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Muhammad Imanuddin, Staf Ahli bidang Administrasi Negara, yang mewakili Menteri KemenPAN-RB Tjahjo Kumolo beserta dengan jajaran Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, Kementerian PPN/Bappenas hingga KemenPAN-RB dan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI).
'Peran Penting Wadah Pemikir Pemerintah untuk Bangkit dari Pandemi' menjadi tema utama pada webinar ini. Webinar ini juga melibatkan lembaga riset kebijakan untuk mengidentifikasi strategi yang memungkinkan kolaborasi dan berbagi pengetahuan antar pejabat fungsional.
Knowledge-to-policy tidak hanya penting untuk pemulihan pandemi COVID-19, tetapi juga sejalan dengan “Visi Indonesia Maju” yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis birokrasi.
Mempercepat pembuatan kebijakan berbasis bukti sangat penting selama pandemi. Oleh karena itu, jabatan fungsional harus diperkuat dan dikonsolidasikan, terutama pada bagian penelitian dan pengembangan kementerian/lembaga yang berperan dalam merumuskan kebijakan strategis kelembagaannya.
Pada 2019, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan mandat untuk penyederhanaan birokrasi, di mana jabatan struktural akan disederhanakan menjadi dua level dan dialihkan ke jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Penyederhanaan birokrasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional guna mendukung kinerja pemerintah.
Lihat Juga :
