Rupiah Terus Melemah, Ini Dampaknya ke Kondisi Fiskal dan Harga Energi
Jum'at, 28 Juni 2024 - 11:12 WIB
loading...
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berdampak langsung pada kondisi fiskal dan harga energi di dalam negeri. FOTO/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah belakangan ini dipastikan berdampak terhadap keseimbangan fiskal karena mempengaruhi pos pendapatan dan belanja di APBN dan juga akan berdampak secara langsung terhadap harga energi di Indonesia.Pada bulan Mei, rupiah tercatat telah melemah sebanyak 6,58% ke level Rp16.431 per dolar AS (USD) sejak awal tahun.
Dalam kajiannya mengenai dampak pelemahan rupiah terhadap kondisi fiskal dan harga energi, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, untuk APBN 2024, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per USD berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp4 triliun. Tapi di sisi lain, pelemahan tersebut memiliki konsekuensi meningkatnya belanja negara sekitar Rp10,20 triliun.
"Artinya, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per USD berpotensi meningkatkan defisit APBN sekitar Rp6,20 triliun," ungkapnya dalam catatan yang diterima SINDOnews, Jumat (28/6/2024).
Baca Juga: Sinyal Kenaikan Harga BBM Makin Kuat, Menteri Arifin: Tanya Bu Sri Kapan Kumpulnya
Selain pelemahan rupiah, lanjut dia, peningkatan harga minyak Indonesia (ICP) juga memberikan dampak negatif terhadap kondisi fiskal. Setiap peningkatan harga minyak sebesar USD1 per barel menurutnya berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp3,6 triliun. Akan tetapi, peningkatan tersebut memberikan dampak terhadap meningkatnya belanja negara sekitar Rp10,10 triliun. Hal itu berarti setiap peningkatan harga minyak sebesar USD1 per barel berpotensi meningkatkan defisit APBN 2024 sekitar Rp6,50 triliun.
Lebih lanjut Komaidi mengatakan, kebijakan moneter ketat yang diberlakukan oleh sejumlah negara, pelemahan rupiah, dan kecenderungan peningkatan harga minyak memberikan dampak terhadap kinerja APBN 2024. Sampai dengan kuartal I-2024, pendapatan negara dilaporkan lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Sementara, belanja negara justru lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai dengan kuartal I-2024, pendapatan negara dilaporkan sekitar 7,57 % lebih rendah dibandingkan kuartal I-2023. Penerimaan pajak dilaporkan turun 9,29% dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dilaporkan turun 6,69 %. Di bagian lain, realisasi belanja negara baik untuk pemerintah pusat dan transfer ke daerah pada periode yang sama justru dilaporkan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Komaidi menegaskan, pelemahan rupiah dan/atau peningkatan harga minyak (ICP) memberikan dampak langsung terhadap meningkatnya biaya pengadaan energi, baik listrik, BBM, dan gas di Indonesia. Peningkatan biaya pengadaan energi itu dapat disebabkan karena meningkatnya harga bahan baku dan/atau akibat selisih kurs rupiah.
Berdasarkan simulasi keterkaitan antara biaya pengadaan BBM dengan harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah, jelas dia, ditemukan bahwa setiap peningkatan harga minyak mentah sebesar USD1 per barel akan meningkatkan biaya pengadaan BBM sekitar Rp150 per liter. Sementara, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per USD, akan meningkatkan biaya pengadaan BBM sekitar Rp100 per liter.
"Berdasarkan data, rata-rata realisasi kurs tengah Bank Indonesia selama 1 Januari-26 Juni 2024 adalah Rp15.892 per USD atau lebih tinggi Rp892 per USD dibandingkan asumsi APBN 2024. Jika mengacu pada hasil simulasi itu, pelemahan rupiah tersebut memberikan dampak terhadap meningkatnya biaya pengadaan BBM sekitar Rp705 untuk setiap liternya," cetusnya. Komaidimenambahkan, peningkatan biaya pengadaan BBM akan lebih besar lagi jika memperhitungkan realisasi rata-rata ICP pada periode yang sama tercatat lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN 2024.
Komaidi melanjutkan, dampak pelemahan nilai tukar terhadap harga energi, khususnya BBM, terpantau juga dialami oleh hampir semua negara. Sebagai gambaran, rata-rata harga BBM untuk jenis bensin RON 95 selama Januari-Juni 2024 dari sejumlah negara seperti Singapura, Filipina, Thailand, Laos, dan Vietnam masing-masing adalah Rp33.850/liter, Rp19.302/liter, Rp16.850/liter, Rp23.650/liter, dan Rp15.033/liter.
Baca Juga: Ironi Arab Saudi, Tangkapi Pengkritik Israel tapi Benderanya Diinjak-injak Tentara Zionis
Terkait dengan itu, tegas Komaidi, jika mempertimbangkan kondisi realisasi APBN sampai kuartal I-2024 serta memperhatikan aspek keberlanjutan ketersediaan BBM di dalam negeri, penyesuaian harga BBM kemungkinan akan menjadi opsi yang cukup logis di tengah relatif terbatasnya opsi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah.
"Kebijakan harga yang kurang proporsional dan terbatasnya anggaran subsidi berpotensi menimbulkan risiko ekonomi dan sosial yang besar akibat terganggunya keberlanjutan pasokan BBM di dalam negeri," tuturnya. "Kendati menjadi opsi kebijakan yang cukup logis, emerintah perlu mengantisipasi potensi risiko yang dapat ditimbulkan dari kebijakan kenaikan harga BBM".
Komaidi mengatakan, produk domestik bruto (PDB) Indonesia baik berdasarkan pendekatan sektoral maupun kelompok pengeluaran memiliki keterkaitan yang kuat dengan harga energi. Berdasarkan kelompok pengeluaran, sekitar 55% PDB Indonesia merupakan kontribusi dari sektor konsumsi yang relatif sensitif terhadap tingkat inflasi
Level harga energi yang optimal memiliki peran penting dalam mencapai target makro ekonomi termasuk target penerimaan negara di APBN. Hal itu karena sekitar 82% pendapatan negara pada APBN 2024 direncanakan berasal dari penerimaan perpajakan yang sangat ditentukan oleh realisasi pertumbuhan ekonomi (PDB). Sekitar 50% penerimaan perpajakan dikontribusikan oleh sektor industri dan sektor perdagangan yang memiliki keterkaitan cukup kuat dengan ketersediaan energi.
"Mencermati permasalahan yang ada tersebut, ReforMiner menilai saat ini pemerintah menghadapi tantangan yang relatif sulit untuk dapat memformulasikan kebijakan fiskal dan kebijakan harga energi yang optimal untuk mengantisipasi dampak negatif yang berpotensi ditimbulkan dari pelemahan nilai tukar rupiah," tutupnya.
Dalam kajiannya mengenai dampak pelemahan rupiah terhadap kondisi fiskal dan harga energi, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, untuk APBN 2024, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per USD berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp4 triliun. Tapi di sisi lain, pelemahan tersebut memiliki konsekuensi meningkatnya belanja negara sekitar Rp10,20 triliun.
"Artinya, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per USD berpotensi meningkatkan defisit APBN sekitar Rp6,20 triliun," ungkapnya dalam catatan yang diterima SINDOnews, Jumat (28/6/2024).
Baca Juga: Sinyal Kenaikan Harga BBM Makin Kuat, Menteri Arifin: Tanya Bu Sri Kapan Kumpulnya
Selain pelemahan rupiah, lanjut dia, peningkatan harga minyak Indonesia (ICP) juga memberikan dampak negatif terhadap kondisi fiskal. Setiap peningkatan harga minyak sebesar USD1 per barel menurutnya berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp3,6 triliun. Akan tetapi, peningkatan tersebut memberikan dampak terhadap meningkatnya belanja negara sekitar Rp10,10 triliun. Hal itu berarti setiap peningkatan harga minyak sebesar USD1 per barel berpotensi meningkatkan defisit APBN 2024 sekitar Rp6,50 triliun.
Lebih lanjut Komaidi mengatakan, kebijakan moneter ketat yang diberlakukan oleh sejumlah negara, pelemahan rupiah, dan kecenderungan peningkatan harga minyak memberikan dampak terhadap kinerja APBN 2024. Sampai dengan kuartal I-2024, pendapatan negara dilaporkan lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Sementara, belanja negara justru lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai dengan kuartal I-2024, pendapatan negara dilaporkan sekitar 7,57 % lebih rendah dibandingkan kuartal I-2023. Penerimaan pajak dilaporkan turun 9,29% dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dilaporkan turun 6,69 %. Di bagian lain, realisasi belanja negara baik untuk pemerintah pusat dan transfer ke daerah pada periode yang sama justru dilaporkan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Komaidi menegaskan, pelemahan rupiah dan/atau peningkatan harga minyak (ICP) memberikan dampak langsung terhadap meningkatnya biaya pengadaan energi, baik listrik, BBM, dan gas di Indonesia. Peningkatan biaya pengadaan energi itu dapat disebabkan karena meningkatnya harga bahan baku dan/atau akibat selisih kurs rupiah.
Berdasarkan simulasi keterkaitan antara biaya pengadaan BBM dengan harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah, jelas dia, ditemukan bahwa setiap peningkatan harga minyak mentah sebesar USD1 per barel akan meningkatkan biaya pengadaan BBM sekitar Rp150 per liter. Sementara, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per USD, akan meningkatkan biaya pengadaan BBM sekitar Rp100 per liter.
"Berdasarkan data, rata-rata realisasi kurs tengah Bank Indonesia selama 1 Januari-26 Juni 2024 adalah Rp15.892 per USD atau lebih tinggi Rp892 per USD dibandingkan asumsi APBN 2024. Jika mengacu pada hasil simulasi itu, pelemahan rupiah tersebut memberikan dampak terhadap meningkatnya biaya pengadaan BBM sekitar Rp705 untuk setiap liternya," cetusnya. Komaidimenambahkan, peningkatan biaya pengadaan BBM akan lebih besar lagi jika memperhitungkan realisasi rata-rata ICP pada periode yang sama tercatat lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN 2024.
Komaidi melanjutkan, dampak pelemahan nilai tukar terhadap harga energi, khususnya BBM, terpantau juga dialami oleh hampir semua negara. Sebagai gambaran, rata-rata harga BBM untuk jenis bensin RON 95 selama Januari-Juni 2024 dari sejumlah negara seperti Singapura, Filipina, Thailand, Laos, dan Vietnam masing-masing adalah Rp33.850/liter, Rp19.302/liter, Rp16.850/liter, Rp23.650/liter, dan Rp15.033/liter.
Baca Juga: Ironi Arab Saudi, Tangkapi Pengkritik Israel tapi Benderanya Diinjak-injak Tentara Zionis
Terkait dengan itu, tegas Komaidi, jika mempertimbangkan kondisi realisasi APBN sampai kuartal I-2024 serta memperhatikan aspek keberlanjutan ketersediaan BBM di dalam negeri, penyesuaian harga BBM kemungkinan akan menjadi opsi yang cukup logis di tengah relatif terbatasnya opsi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah.
"Kebijakan harga yang kurang proporsional dan terbatasnya anggaran subsidi berpotensi menimbulkan risiko ekonomi dan sosial yang besar akibat terganggunya keberlanjutan pasokan BBM di dalam negeri," tuturnya. "Kendati menjadi opsi kebijakan yang cukup logis, emerintah perlu mengantisipasi potensi risiko yang dapat ditimbulkan dari kebijakan kenaikan harga BBM".
Komaidi mengatakan, produk domestik bruto (PDB) Indonesia baik berdasarkan pendekatan sektoral maupun kelompok pengeluaran memiliki keterkaitan yang kuat dengan harga energi. Berdasarkan kelompok pengeluaran, sekitar 55% PDB Indonesia merupakan kontribusi dari sektor konsumsi yang relatif sensitif terhadap tingkat inflasi
Level harga energi yang optimal memiliki peran penting dalam mencapai target makro ekonomi termasuk target penerimaan negara di APBN. Hal itu karena sekitar 82% pendapatan negara pada APBN 2024 direncanakan berasal dari penerimaan perpajakan yang sangat ditentukan oleh realisasi pertumbuhan ekonomi (PDB). Sekitar 50% penerimaan perpajakan dikontribusikan oleh sektor industri dan sektor perdagangan yang memiliki keterkaitan cukup kuat dengan ketersediaan energi.
"Mencermati permasalahan yang ada tersebut, ReforMiner menilai saat ini pemerintah menghadapi tantangan yang relatif sulit untuk dapat memformulasikan kebijakan fiskal dan kebijakan harga energi yang optimal untuk mengantisipasi dampak negatif yang berpotensi ditimbulkan dari pelemahan nilai tukar rupiah," tutupnya.
(fjo)
Lihat Juga :
