Kebijakan Antidumping Keramik 199,88% Bisa Bikin Jutaan Pekerja Industri Hilir Sengsara

Jum'at, 05 Juli 2024 - 10:34 WIB
loading...
A A A
Lebih lanjut, dirinya menyebut bahwa dengan berlakunya Antidumping maka akan mengurangi devisa negara dari sektor penerimaan pajak impor bernilai sekitar Rp10 triliun per tahun, belum termasuk Ppn penjualan dan PPh badan atas Penjualan di tingkat pasar ke masyarakat Indonesia semuanya.

"Sedangkan program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan tentunya memerlukan anggaran negara yang sangat besar," tandasnya.

Antonius mengungkapkan bahwa saat ini, produk yang banyak diproduksi oleh produsen dalam negeri yaitu ubin keramik body merah dengan standar penyerapan air di atas 10%, sedangkan produk impor adalah ubin porcelain body putih dengan standar penyerapan air dibawah 5%.

"Produk ini masih sangat kurang diproduksi di dalam negeri, sedangkan pangsa pasarnya sudah terbentuk sejak tahun 1993," jelas Antonius.

Menurutnya, produsen dalam negeri dalam kurun waktu 30 tahun lebih tidak melakukan modernisasi teknologi mesin.

"Mereka merasa nyaman dengan pasar keramik body merah dan mereka tidak sadari permintaan pasar semakin meningkat dan maju mengikuti perkembangan zaman, akhirnya pangsa pasar yang tidak ada barang di dalam negeri diisi oleh importir selama 30 tahun lebih," jelasnya.

Antonius menyebut bahwa baru dalam kurun waktu 2 tahun belakangan, produsen dalam negeri mulai bangkit memproduksi ubin porcelain, akan tetapi varian ukurannya hanya 60x60 cm saja.

"Yang produksi ukuran 80x80 dan 60x120 hanya baru 3-4 pabrik saja dan itupun desainnya menurut pasar dan permintaan konsumen kurang bersaing dari segi motif. Sedangkan, produsen dalam negeri yang memproduksi lempengan besar ukuran 1,2 x 2,4 meter dan 1,6 x 3,2 meter hanya ada dua pabrik di Tanah Air," paparnya.

Sebelumnya, Pemerhati Industri, Achmad Widjaja menyebut bahwa produk keramik impor yang masuk ke pasar dalam negeri merupakan produk yang belum banyak diproduksi oleh industri dalam negeri.

"Produk yang masuk ke dalam pasar dalam negeri itu produk yang sudah berbeda spesifikasinya dengan yang diproduksi dalam negeri," tegas Achmad Widjaja.

Artinya, lanjutnya, jika pemerintah memberlakukan antidumping, artinya pemerintah harus tahu bahwa industri keramik nasional belum siap.

"Kalau anti dumping diberlakukan, apakah setahun atau tiga tahun berikutnya industri ini akan berubah, pastinya tidak, kenapa? Karena industri itu bisa dilihat bertumbuh itu dari lima tahun sebelumnya. Pertanyaannya? Pemerintah harus cek lima tahun sebelum terjadi safeguard dua sampai tiga kali ini apa yang telah dilakukan oleh industri, agar semua perdagangan bisa dinetralisir," tukasnya.

Anti Dumping Ubin Keramik saat ini dilakukan ditengah tengah Masih berlakunya BMTP tahun ke 6, dan saat ini KPPI melakukan Penyelidikan BMTP kembali untuk diperpanjang yang ketiga kalinya.

Saat ini impor Indonesia dari Cina berdasarkan dataBadan Pusat Statistik (BPS)tahun 2023 adalah USD62,18 miliar sedangkan ekspor Indonesia USD60 miliar. Untuk 2024, BPSmencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali surplus sebesar USD3,56 miliar pada April 2024 ini. Surplus ini lebih rendah dibandingkan Maret 2024 yang sebesar USD4,58 miliar.
(nng)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Potensi Sensus Ekonomi...
Potensi Sensus Ekonomi Melahirkan Ribuan Keputusan
6 Kebijakan Baru di...
6 Kebijakan Baru di Tahun 2026: Dari Pajak, Pertanahan, hingga Transportasi
PMI Manufaktur Kontraksi,...
PMI Manufaktur Kontraksi, Pelaku Usaha Butuh Kebijakan Pro-industri
IHSG Longsor hingga...
IHSG Longsor hingga 6%, Wamen Investasi Soroti Soal Konsistensi Kebijakan Pemerintah
APJATI Minta DPR Tinjau...
APJATI Minta DPR Tinjau Ulang Kenaikan Jaminan Deposito P3MI
Mulai Hari Ini LPG 3...
Mulai Hari Ini LPG 3 Kg Tidak Boleh Lagi Dijual di Warung
Satu Atap Tiga Solusi:...
Satu Atap Tiga Solusi: Intip Keseruan Pameran Megabuild, Keramika dan Megaproperty 2026
Jaga Stabilitas, Relawan...
Jaga Stabilitas, Relawan Prabowo-Gibran Jabar Komitmen Kawal Kebijakan Pemerintah
JK Sampaikan Rekomendasi...
JK Sampaikan Rekomendasi Aktivis hingga Akademisi Terkait Kebijakan Pemerintah ke Prabowo
Rekomendasi
Topan Bavi Terjang China,...
Topan Bavi Terjang China, Paksa Hampir 2 Juta Orang Mengungsi
AS Serang Iran Lagi...
AS Serang Iran Lagi untuk Ketiga Kalinya
72 Tahun Menunggu, Xhaka:...
72 Tahun Menunggu, Xhaka: Saatnya Swiss Menulis Sejarah Baru
Berita Terkini
Masa Transisi ke B50...
Masa Transisi ke B50 Berlangsung hingga September, Penyaluran Dilakukan Bertahap
Selat Hormuz Dikunci...
Selat Hormuz Dikunci Rapat Iran, Jalur Minyak Terpenting Dunia Kembali Mandek
Bendungan Sidan dan...
Bendungan Sidan dan Keureuto Diresmikan, Brantas Abipraya Perkuat Ketahanan Air dan Pangan
Listrik Padam Berhari-hari,...
Listrik Padam Berhari-hari, Becak Tenaga Surya Jadi Penyelamat dari Krisis Energi
Next Step Bangun Jembatan...
Next Step Bangun Jembatan Dagang UMKM Indonesia ke China
Orang Super Kaya Indonesia...
Orang Super Kaya Indonesia Diramal Melonjak Tercepat di Dunia, tapi Kelas Menengah Menyusut
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved