Digitalisasi Sektor Transportasi Harusnya Mempermudah Bukan Menyulitkan
Sabtu, 06 Juli 2024 - 11:22 WIB
loading...
A
A
A
Dimana agen tersebut terkesan tidak resmi atau asal-asalan. Bahkan agen tersebut meminta imbalan yang jauh lebih besar dari harga jasa pelayaran ataupun jasa kepelabuhanan yang ada diharga tiket tersebut.
Sebagai contoh, di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, dijual tiket bagi penumpang pejalan kaki seharga Rp17 ribu dari agen. Rinciannya adalah jasa pelayaran Rp5.100, jasa kepelabuhanan ASDP Rp4.200, asuransi Jasa Raharja Rp400, dan asuransi Jasa Raharja Putra Rp900. Jadi total harga tiket Rp10.600.
Sedangkan sisa dari Rp17 ribu, sebesar Rp6.400 rupiah adalah kutipan jasa agen yang memanfaatkan kesulitan masyarakat. Padahal kutipan agen ada di dalam jasa kepelabuhanan ASDP Rp4.200 tersebut.
Karena besaran jasa kepelabuhanan tersebut termasuk jasa penjualan tiket, maka agen sudah tidak perlu menambah kutipan lagi. Seharusnya yang membayar agen adalah PT. ASDP yang bertanggung jawab terhadap penjualan tiket di loket sebelum adanya digitalisasi sesuai PM no 84 th 2018. Akhirnya masyarakat saat ini sangat dirugikan dengan membayar lebih atau mahal akibat digitalisasi yang tidak wajar.
"Masak jasa kutipan agen lebih mahal daripada jasa pelayarannya? Ini yang harus diluruskan. Lagipula kutipan agen tersebut, tidak ada dasar hukumnya. Ada istilah agen ini mirip sebagai calo tiket yang ada disekitar pelabuhan, padahal praktik percaloan di moda transportasi lain seperti KAI dan penerbangan sudah diberantas dengan baik,” ucapnya lagi.
Atas dasar itu, BHS menyatakan Ferizy ini cukup menyusahkan dan memberatkan masyarakat. Karena, walaupun melakukan pembelian online, tidak ada kepastian untuk mendapatkan space. Ditambah, tidak tersedianya layanan tiket Go Show dengan sistem pembayaran tunai di pelabuhan penyeberangan.
"Inilah yang menjadi penyebab kemacetan di pelabuhan penyeberangan. Sedangkan di pelabuhan penyeberangan, sejak diberlakukan Ferizy, tidak ada penjualan tiket yang menggunakan uang cash atau dana cash. Sehingga masyarakat sering merasa kesulitan untuk mendapatkan tiket di Angkutan Penyeberangan. Apalagi ada batasan jam untuk pemesanan tiket yang ada di Ferizy, seperti yang sering ada di beberapa keluhan masyarakat di media sosial," ungkapnya.
Bambang menegaskan, bahwa dirinya tidak anti dengan digitalisasi, selama hal itu mempermudahkan masyarakat dalam menggunakan transportasi.
Sebagai contoh, di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, dijual tiket bagi penumpang pejalan kaki seharga Rp17 ribu dari agen. Rinciannya adalah jasa pelayaran Rp5.100, jasa kepelabuhanan ASDP Rp4.200, asuransi Jasa Raharja Rp400, dan asuransi Jasa Raharja Putra Rp900. Jadi total harga tiket Rp10.600.
Sedangkan sisa dari Rp17 ribu, sebesar Rp6.400 rupiah adalah kutipan jasa agen yang memanfaatkan kesulitan masyarakat. Padahal kutipan agen ada di dalam jasa kepelabuhanan ASDP Rp4.200 tersebut.
Karena besaran jasa kepelabuhanan tersebut termasuk jasa penjualan tiket, maka agen sudah tidak perlu menambah kutipan lagi. Seharusnya yang membayar agen adalah PT. ASDP yang bertanggung jawab terhadap penjualan tiket di loket sebelum adanya digitalisasi sesuai PM no 84 th 2018. Akhirnya masyarakat saat ini sangat dirugikan dengan membayar lebih atau mahal akibat digitalisasi yang tidak wajar.
"Masak jasa kutipan agen lebih mahal daripada jasa pelayarannya? Ini yang harus diluruskan. Lagipula kutipan agen tersebut, tidak ada dasar hukumnya. Ada istilah agen ini mirip sebagai calo tiket yang ada disekitar pelabuhan, padahal praktik percaloan di moda transportasi lain seperti KAI dan penerbangan sudah diberantas dengan baik,” ucapnya lagi.
Atas dasar itu, BHS menyatakan Ferizy ini cukup menyusahkan dan memberatkan masyarakat. Karena, walaupun melakukan pembelian online, tidak ada kepastian untuk mendapatkan space. Ditambah, tidak tersedianya layanan tiket Go Show dengan sistem pembayaran tunai di pelabuhan penyeberangan.
"Inilah yang menjadi penyebab kemacetan di pelabuhan penyeberangan. Sedangkan di pelabuhan penyeberangan, sejak diberlakukan Ferizy, tidak ada penjualan tiket yang menggunakan uang cash atau dana cash. Sehingga masyarakat sering merasa kesulitan untuk mendapatkan tiket di Angkutan Penyeberangan. Apalagi ada batasan jam untuk pemesanan tiket yang ada di Ferizy, seperti yang sering ada di beberapa keluhan masyarakat di media sosial," ungkapnya.
Bambang menegaskan, bahwa dirinya tidak anti dengan digitalisasi, selama hal itu mempermudahkan masyarakat dalam menggunakan transportasi.
Lihat Juga :
