Digitalisasi Sektor Transportasi Harusnya Mempermudah Bukan Menyulitkan
Sabtu, 06 Juli 2024 - 11:22 WIB
loading...
A
A
A
“Saya bukan anti digitalisasi. Yang saya inginkan digitalisasi yang mempermudah masyarakat untuk membeli serta mempergunakannya seperti yang ada di beberapa negara di luar negeri, misalnya ICOCA di Jepang, OCTOPUS di Hongkong, THE DEUTSCHLANDTICKET di German. Dimana kartu tersebut sebagai Public Transport Card yang bisa digunakan untuk moda transportasi berkelanjutan, Bis, Kereta Api, maupun Ferry. Dan pengisian top up nya bisa melalui Convenience Store (Supermarket),” ungkapnya lagi.
Lebih lanjut, ia pun menyoroti untuk membeli tiket transportasi di semua negara tidak perlu meminta data pribadi atau mengisi data pribadi pada saat pembelian tiket melalui online ataupun berbayar langsung (offline). Sedangkan di aplikasi Ferizy harus mencantumkan data pribadi.
Hal itu dapat semakin merepotkan masyarakat dan juga karena transportasi penyeberangan ini adalah bersifat instan/harus cepat dan komuter ataupun kereta cepat yang membutuhkan akses cepat. Diterangkan bahwa di seluruh dunia tidak ada yang harus mencantumkan data pribadi untuk kepentingan pembelian tiket untuk semua moda kecuali udara.
“Kalau misalnya aplikasi Ferizy belum sempurna atau menyusahkan masyarakat, kenapa tidak dikembalikan ke pembayaran cash. Seperti di semua negara di dunia, ferry commuter jarak pendek di Jepang, Filipina, Hongkong, Italy, Yunani, Kanada maupun di Korea dan China, itu pembayaran transportasi commuternya semua menggunakan cash dan tidak perlu menuliskan data atau menunjukkan data pribadi. Kecuali kalau mereka ingin membeli secara online jauh hari sebelumnya,” kata politisi Gerindra ini.
BHS menegaskan bahwa amanat dan keinginan Presidenadalah pemanfaatan teknologi digital yang bisa mempermudah masyarakat.
“Pak Jokowi itu inginnya digitalisasi yang memudahkan rakyat. Bukan yang menyusahkan seperti ini. Kayak jalan tol itu kan mudah, tinggal tap saja. Atau seperti KRL atau LRT. Tidak ada uang tambahan bagi mereka untuk menggunakan layanan transportasi, seperti kejadian di penyeberangan seperti saat ini,” pungkasnya.
Lebih lanjut, ia pun menyoroti untuk membeli tiket transportasi di semua negara tidak perlu meminta data pribadi atau mengisi data pribadi pada saat pembelian tiket melalui online ataupun berbayar langsung (offline). Sedangkan di aplikasi Ferizy harus mencantumkan data pribadi.
Hal itu dapat semakin merepotkan masyarakat dan juga karena transportasi penyeberangan ini adalah bersifat instan/harus cepat dan komuter ataupun kereta cepat yang membutuhkan akses cepat. Diterangkan bahwa di seluruh dunia tidak ada yang harus mencantumkan data pribadi untuk kepentingan pembelian tiket untuk semua moda kecuali udara.
“Kalau misalnya aplikasi Ferizy belum sempurna atau menyusahkan masyarakat, kenapa tidak dikembalikan ke pembayaran cash. Seperti di semua negara di dunia, ferry commuter jarak pendek di Jepang, Filipina, Hongkong, Italy, Yunani, Kanada maupun di Korea dan China, itu pembayaran transportasi commuternya semua menggunakan cash dan tidak perlu menuliskan data atau menunjukkan data pribadi. Kecuali kalau mereka ingin membeli secara online jauh hari sebelumnya,” kata politisi Gerindra ini.
BHS menegaskan bahwa amanat dan keinginan Presidenadalah pemanfaatan teknologi digital yang bisa mempermudah masyarakat.
“Pak Jokowi itu inginnya digitalisasi yang memudahkan rakyat. Bukan yang menyusahkan seperti ini. Kayak jalan tol itu kan mudah, tinggal tap saja. Atau seperti KRL atau LRT. Tidak ada uang tambahan bagi mereka untuk menggunakan layanan transportasi, seperti kejadian di penyeberangan seperti saat ini,” pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
