BPS Ingatkan Pemerintah Adanya Potensi Inflasi Pangan

JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyebutkan, pemerintah harus memperhatikan pergerakan inflasi komponen bahan makanan selama pandemi virus Corona (covid-19). Pasalnya, dibandingkan 2019, tingkat inflasi di awal tahun sebelum wabah masuk tanah air cenderung lebih tinggi.

Dari data yang dikumpulkan oleh BPS, inflasi komponen bahan makanan 2020 pada Januari 4,04%, Februari 6,38% dan Maret 6,41%. Angka tersebut naik signfiikan dibandingkan periode yang sama pada 2019 yaitu 1,98%, lalu 0,72%, dan 0,56%.

"Secara umum inflasi terkendali, tetapi pemerintah harus memberi perhatian yang lebih kepada pergerakan harga pangan," ujar Suhariyanto dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual, Kamis (30/4/2020).

Dia menjelaskan, ada beberapa harga komoditas yang memiliki kontribusi kecil terhadap inflasi, namun berpotensi mengganggu sepanjang tahun. Sebut saja gula pasir dan bawang merah yang kini mulai mengalami kenaikan harga menjelang Ramadan. Sedangkan untuk harga emas mengikuti tren pasar dunia.

Selain itu, Suhariyanto juga mengingatkan kepada pemerintah terkait peringatan yang diberikan Food and Agricultulre (FAO) mengenai kelangkaan bahan pangan mulai pertengahan tahun ini.

Kelangkaan itu disebabkan dengan gangguan rantai pasokan global yang terpengaruh pandemi Covid-19. Selain itu, data BMKG yang memperkirakan terjadinya kemarau pada Juli khususnya di Pulau Jawa dan beberapa provinsi di Sulawesi.

"Dalam situasi seperti ini, persiapan lebih matang harus segera dilakukan agar inflasi bahan makanan terjaga, sehingga masyarakat dapat melalui masa-masa tersebut dengan baik," tegasnya.

Lebih lanjut, Suhariyanto mengungkapkan dampak Covid-19 juga terasa ke petani, ditandai Nilai Tukar Petani (NTP) yang menurun sejak Januari. Penurunan ini diantaranya disebabkan penurunan harga komoditas seperti karet yang turun 7% dan sawit yang turun 13,4% secara bulanan.

"Untuk itu diperlukan perlindungan sosial bagi petani, dan pemerintah sudah merancang program perlindungan sosial petani dalam bentuk bansos dan lainnya," pungkasnya.