Penerbitan Surat Utang Korporasi Capai Rp59,22 Triliun Hingga Juni 2019

JAKARTA - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat penerbitan surat utang baru oleh korporasi sepanjang periode Januari hingga Juni 2019 mencapai Rp59,22 triliun. Adapun penerbitan baru surat utang terbesar berasal dari sektor perusahaan pembiayaan dengan porsi 46,4% dan perbankan 14%.

"Hingga akhir Juni 2019, penerbitan baru surat utang korporasi masih didominasi oleh perusahaan dari sektor pembiayaan dan perbankan," ujar Direktur Utama Pefindo Salyadi Saputra di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Lebih lanjut diterangkan jumlah penerbitan baru surat utang korporasi dari perbankan cenderung turun 8.289 dibandingkan 34.092 di tahun 2018. Tenor jangka pendek-menengah masih menjadi favorit penerbitan, terutama untuk tenor 3 tahun dan 5 tahun.

Hingga Akhir Juni 2019, tenor 3 tahun dan 5 tahun hampir mencakup 70% dari nilai penerbitan baru surat utang korporasi. Salyadi mengungkapkan bahwa hingga akhir Juni 2019, penerbitan surat utang korporasi sebagian besar berasal dari emiten peringkat AAA (53,9%) dan A (21,8%).

Per akhir Juni 2019, porsi penerbitan surat utang korporasi oleh perusahaan BUMN meningkat, dengan posisi surat utang korporasi BUMN terhadap total outstanding surat utang korporasi sebesar 54,3%. "Penerbitan baru surat utang korporasi BUMN Group mencapai Rp33,9 triliun, sementara non-BUMN mencapai Rp25,3 triliun di akhir Juni 2019," paparnya.

Pasar surat utang korporasi diterangkan masih terus tumbuh dengan total outstanding yang telah mencapai lebih dari Rp400 triliun hingga akhir Juni 2019. Selain itu, hingga akhir Juni 2019, perkembangan surat utang sekuritisasi tumbuh dengan total outstanding mencapai Rp8,8 triliun. "Hal ini membaik dibandingkan penurunan yang cukup dalam di tahun 2018, namun trennya belum marak, masih lanjutan dari semester II 2018," terang dia.

Terdapat sebanyak 126 jumlah emiten outstanding obligasi korporasi dari seluruh sektor industri, baik perbankan, perusahaan pembiayaan, properti, konstruksi, telekomunikasi, makanan dan minuman, energi, ritel, transportasi, sekuritas, dan yang lainnya. Angka tersebut meningkat dari angka 121 di tahun 2018.