Hilirisasi Tambang Ugal-ugalan, DPR Desak Prabowo Evaluasi Program Jokowi
Jum'at, 26 Juli 2024 - 14:42 WIB
loading...
Pemerintahan baru didesak mengevaluasi kembali program hilirisasi. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mendesak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih mengevaluasi kembali program hilirisasi setelah resmi menggantikan Jokowi.
Menurut dia program hilirisasi yang dijalankan Jokowi jauh dari kata berhasil karena keuntungan ekonomis yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan di semua area penambangan. Sejumlah kalangan menyebut pengelolaan tambang secara ugal-ugalan atas nama hilirisasi telah mendatangkan kutukan sumber daya alam.
Sumber daya alam yang seharusnya dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang, malah hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dia menandaskan, anomali terkait kemiskinan yang justru terjadi di daerah kaya SDA atau daerah yang digencarkan program hilirisasi, yang sering disebut sebagai "Kutukan Sumber Daya Alam" (Deutch Desease) ini perlu diteliti lebih dalam oleh Pemerintah dan para ahli.
"Namun menurut dugaan saya, hal ini disebabkan karena rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pembangunan yang berasal dari dana bagi hasil (DBH) serta pajak lainnya oleh Pemerintah Daerah, termasuk juga merebaknya kasus-kasus korupsi tambang. Sehingga pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat atau lambat dicapai," tegas Mulyanto dalam pernyataannya, Jumat (26/7/2024).
Baca Juga: Bahlil Bicara Jujur Soal Hilirisasi RI: Belum Berkeadilan 100%
Dia melihat masyarakat direkrut hanya sebatas pekerja kasar karena keterbatasan keahlian. Ditambah penyimpangan dalam pengelolaan lingkungan menyebabkan sumber air dan lahan menyusut, yang membuat semakin merosotnya pembangunan bidang pertanian di daerah tersebut.
Sebab itu, terkait program hilirisasi, pihaknya meminta agar presiden berikutnya mengevaluasi kebijakan yang berlaku selama ini secara komprehensif termasuk efisiensi dana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
Dia mendesak pemerintah agar melarang ekspor produk nikel setengah jadi berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan ferronikel serta segera mengimplementasikan moratorium pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.
"Kita perlu mendorong hilirisasi nikel dengan nilai tambah tinggi sehingga efek gandanya bagi masyarakat meningkat dengan membangun pabrik smelter yang memproduk nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai, dll," tandasnya.
Baca Juga: Hilirisasi Kerek Nilai Ekspor, Luhut Prediksi Sumbangan dari Nikel Rp1.221 Triliun
Selain itu, perlu audit komprehensif terhadap smelter-smelter dari China yang rawan kebakaran sehingga menimbulkan korban jiwa pekerja yang tidak sedikit," tegasnya.
Menurut dia program hilirisasi yang dijalankan Jokowi jauh dari kata berhasil karena keuntungan ekonomis yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan di semua area penambangan. Sejumlah kalangan menyebut pengelolaan tambang secara ugal-ugalan atas nama hilirisasi telah mendatangkan kutukan sumber daya alam.
Sumber daya alam yang seharusnya dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang, malah hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dia menandaskan, anomali terkait kemiskinan yang justru terjadi di daerah kaya SDA atau daerah yang digencarkan program hilirisasi, yang sering disebut sebagai "Kutukan Sumber Daya Alam" (Deutch Desease) ini perlu diteliti lebih dalam oleh Pemerintah dan para ahli.
"Namun menurut dugaan saya, hal ini disebabkan karena rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pembangunan yang berasal dari dana bagi hasil (DBH) serta pajak lainnya oleh Pemerintah Daerah, termasuk juga merebaknya kasus-kasus korupsi tambang. Sehingga pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat atau lambat dicapai," tegas Mulyanto dalam pernyataannya, Jumat (26/7/2024).
Baca Juga: Bahlil Bicara Jujur Soal Hilirisasi RI: Belum Berkeadilan 100%
Dia melihat masyarakat direkrut hanya sebatas pekerja kasar karena keterbatasan keahlian. Ditambah penyimpangan dalam pengelolaan lingkungan menyebabkan sumber air dan lahan menyusut, yang membuat semakin merosotnya pembangunan bidang pertanian di daerah tersebut.
Sebab itu, terkait program hilirisasi, pihaknya meminta agar presiden berikutnya mengevaluasi kebijakan yang berlaku selama ini secara komprehensif termasuk efisiensi dana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
Dia mendesak pemerintah agar melarang ekspor produk nikel setengah jadi berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan ferronikel serta segera mengimplementasikan moratorium pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.
"Kita perlu mendorong hilirisasi nikel dengan nilai tambah tinggi sehingga efek gandanya bagi masyarakat meningkat dengan membangun pabrik smelter yang memproduk nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai, dll," tandasnya.
Baca Juga: Hilirisasi Kerek Nilai Ekspor, Luhut Prediksi Sumbangan dari Nikel Rp1.221 Triliun
Selain itu, perlu audit komprehensif terhadap smelter-smelter dari China yang rawan kebakaran sehingga menimbulkan korban jiwa pekerja yang tidak sedikit," tegasnya.
(nng)
Lihat Juga :
