Jokowi Kasih Lampu Hijau, Makanan Olahan Bisa Kena Cukai
Selasa, 30 Juli 2024 - 20:03 WIB
loading...
Presiden Jokowi meneken aturan kesehatan demi batasi konsumsi gula. Foto/ Dok. Setpres
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
"Selain penetapan batas maksimum kandungan gula,garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Bunyi Pasal 194 poin 4, dikutip Selasa (30/7/2024).
Baca Juga : Jokowi Teken PP Nomor 28/2024, Pedagang Dilarang Jual Rokok Eceran
Aturan ini dibuat dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak. Pemerintah Pusat juga menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.
Adapun yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
Baca Juga : 4 Ormas Besar Keagamaan yang Kepincut 'Godaan' Tambang dari Jokowi
Sementara pangan olahan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha seperti di hotel, restoran, hingga pedagang makanan keliling atau usaha sejenis.
Berikut bunyi lengkap pasal terkait pengenaan cukai terhadap pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji. :
Pasal 194
(1) Dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, Pemerintah Pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.
(2) Penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan 'lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan mengikutsertakan' kementerian dan lembaga terkait.
(3) Penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
a. kajian risiko; dan/atau
b. standar internasional.
(4) Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Selain penetapan batas maksimum kandungan gula,garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Bunyi Pasal 194 poin 4, dikutip Selasa (30/7/2024).
Baca Juga : Jokowi Teken PP Nomor 28/2024, Pedagang Dilarang Jual Rokok Eceran
Aturan ini dibuat dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak. Pemerintah Pusat juga menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.
Adapun yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
Baca Juga : 4 Ormas Besar Keagamaan yang Kepincut 'Godaan' Tambang dari Jokowi
Sementara pangan olahan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha seperti di hotel, restoran, hingga pedagang makanan keliling atau usaha sejenis.
Berikut bunyi lengkap pasal terkait pengenaan cukai terhadap pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji. :
Pasal 194
(1) Dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, Pemerintah Pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.
(2) Penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan 'lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan mengikutsertakan' kementerian dan lembaga terkait.
(3) Penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
a. kajian risiko; dan/atau
b. standar internasional.
(4) Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(fch)
Lihat Juga :
