BUMN dan Pengusaha Muda Diminta Saling Bermitra

JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta untuk bermitra dengan para pengusaha muda di Indonesia. Kemitraan tersebut diharapkan bisa meningkatkan daya saing dan terjadinya hubungan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak.

”BUMN dapat merangkul entrepreneur potensial sebagai mitranya sehingga terjadi hubungan simbiosis yang saling menguntungkan kedua belah pihak,” kata Founder KAHMI Preneur Kamrussamad pada Dialog Publik Bertajuk ”Masa Depan BUMN Periode Kedua Pemerintahan Jokowi” di Jakarta kemarin.

Menyikapi hal itu, KAHMIPreneur mengharapkan generasi muda dan kalangan milenial dapat menjadi entrepreneur andal yang lebih kreatif agar dapat memajukan bisnisnya di Indonesia. Menurut Kamrussamad, masa depan BUMN sudah pasti berada di tangan para pemuda Indonesia. Oleh karena itu, kaum milenial harus bisa mengikuti perkembangan teknologi dan globalisasi dunia.

”BUMN sendiri me rupakan representatif perusahaan yang didanai oleh rakyat sehingga keberhasilannya tentunya dapat menyejahterakan rakyat dan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kamrussamad juga mendukung upaya pemerintah dalam membentuk holding BUMN. ”Sebagai pelaku usaha dan mewakili KAHMIPreneur, kami nilai bahwa membentuk holding BUMN merupakan langkah yang tepat bagi pemerintah terutama pemerintahan Jokowi periode kedua,” kata dia. BUMN, lanjutnya, telah menjadi backbone dari perekonomian bangsa dan keberadaannya tak bisa dipungkiri mampu mendongkrak roda perekonomian nasional.

Namun, pengelolaan BUMN harus ditangani secara profesional sehingga menjadi lebih kuat, berdaya saing, dan memberikan benefit optimal kepada negara dan rakyat. Seperti diketahui, rencananya empat holding BUMN akan terbentuk tahun ini.

Mereka adalah holding perumahan, infrastruktur, farmasi, dan sarana-prasarana penerbangan. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatawarta mengatakan, pemerintah saat ini sudah menyelesaikan draf peraturan pemerintah (PP) terkait pembentukan keempat holding tersebut. Saat ini, draf PP tinggal menunggu persetujuan Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan menteri teknis yang berkaitan dengan sektor perusahaan.

Di antaranya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk holding BUMN sektor infrastruktur dan perumahan, serta Menteri Perhubungan untuk BUMN sektor perhubungan udara. Jadi bisa dibilang, keempat rancangan PP ini sudah cukup advance dalam artian legal drafting sudah dilakukan. Makanya, saat ini draf tersebut sedang keliling untuk diberikan persetujuan bagi menteri-menteri yang bersangkutan,” ujarnya. (Abdul Rochim/Sudarsono)