Kepala BKP Kementan Ajak Bangun Ketahanan Pangan dan Gizi

BALIKPAPAN - Perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi agar pangan cukup tersedia tetapi juga diperlukan efektivitas pemanfaatan pangan. Sehigga setiap individu dapat mengonsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman.

Demikian dikatakan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi dalam Seminar Nasional Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (7/8/2019).

"Pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Indonesia pada masa mendatang harus menggunakan pendekatan sistem dan sinergitas antar sektor, dalam satu koordinasi lintas sektor yang kuat," ujar Agung.

Melalui koordinasi, lanjut Agung, maka tujuan pembangunan ketahanan pangan dan gizi akan lebih cepat tercapai, termasuk dalam penanganan stunting. Untuk itu, Agung mengajak para pihak berpartisipasi aktif di dalamnya.

"Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga legislatif, pelaku usaha, filantrofi, LSM, media, akademisi dan lembaga pengkajian serta komunitas madani di pusat dan daerah, sangat penting untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi," tegas Agung yang menjelaskan materi "Tantangan, Peluang dan Strategi Menuju Ketahanan Pangan Indonesia.

Ibrahim, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim menyatakan Pemerintah Provinsi telah menyusun kebijakan dan program serta pembiayaan yang proporsional dengan melibatkan swasta dan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pangan.

Sementara itu, T.O Suprapto, founder Joglo Tani Yogyakarta menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal, di dalam membangun Indonesia dengan pertanian berkelanjutan. "Dalam membangun pertanian, kita juga harus mengajak anak-anak muda terjun ke dunia pertanian," ujar Suprapto.

Peserta seminar dari berbagai profesi seperti akademisi, peneliti, pakar, birokrat, praktisi, swasta, dan LSM dari beberapa provinsi Provinsi Kalimantan bersepakat bahwa diperlukan kerja sama lintas sektor dalam membangun pertanian berkelanjutan.