alexametrics

Mentan Tantang Sumsel Tuntaskan Target 200 Ribu Hektar Lahan

loading...
Mentan Tantang Sumsel Tuntaskan Target 200 Ribu Hektar Lahan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong Sumatra Selatan menuntaskan target 200 ribu hektar lahan untuk pertanian. Foto/SINDOnews/Hendri Irawan
A+ A-
PALEMBANG - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menantang Provinsi Sumatra Selatan mengejar target 200 ribu hektar lahan rawa baru hingga Oktober 2019. Tantangan ini disampaikan Mentan di acara Rapat Koordinasi Percepatan Kegiatan Luas Tambah Tanam dan Serasi 2019, di Hotel Harper, Palembang, Selasa (27/8/2019).

Hadir dalam rapat ini antara lain Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Dandim Wilayah Sumatera Selatan dan SKPD terkait.

Mentan Amran serius menjadikan Sumatra Selatan sebagai lumbung pangan nasional lewat optimalisasi lahan rawa ini. Ada 3 Kabupaten yang dipacu luas tambah tanamnya, yakni Banyuasin, Ogan Kemering Ilir (OKI) dan Musi Banyuasin.



"Untuk mendukungnya, Kita sudah siap 118 eksavator yang untuk provinsi Sumatra Selatan, jika target tercapai maka eksavator akan ditambah lagi," ujar Amran.

Menurut Amran, potensi Sumatra Selatan sangat besar. Bila tahun sebelumnya Sumatra Selatan berada di peringkat ke-8 untuk penyumbang pangan nasional, saat ini sudah berada di peringkat 5.

"Dan akhir tahun, Provinsi Sumatra Selatan ditargetkan berada di peringkat 3 penyumbang pangan nasional," ucap Amran.

Untuk mencapai peringkat 3 besar, Mentan tidak mau main-main dalam bekerja. Dia mendesak target 200 ribu hektar segera dikebut. Sebab itu, dilakukan percepatan tanam dengan pertanian modern yang selama ini dia gagas.

"Dengan target Serasi untuk Sumatra Selatan, pada tahun 2021, program ini akan membawa Sumatra Selatan berada di peringkat pertama penyumbang pangan nasional," tambahnya.

Kementerian Pertanian menargetkan program Serasi pada tahun ini 200 ribu hektar. Tambahan tahun berikutnya 500 ribu hektar yang memiliki nilai Rp14 triliun untuk kenaikan pendapatan petani Indonesia.

Sementara, Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru, menyatakan sektor pertanian merupakan salah satu potensi yang dapat menurunkan angka kemiskinan di Sumsel. Provinsi ini mendapatkan kuota lebih kurang 200.000 hektar dalam program Serasi dan hampir separuh lokasinya berada di Kabupaten Banyuasin, yang kondisi alamnya rawa dan lebak.

"Saat ini Sumsel menjadi penyumbang pangan terbesar kelima di Indonesia. Dengan adanya program Serasi ini, target berikutnya ada di posisi ketiga," ujar Herman Deru.

Ia menyambut baik adanya terobosan pemerintah pusat melalui Kementan, yang telah merealisasikan program Serasi di Sumsel. Dia optimistis program ini akan membawa kesejahteraan bagi petani Sumatra Selatan.

"Melalui program ini, kita berharap ada peningkatan produksi, jika sebelumnya tujuh ton per hektar naik menjadi delapan ton setiap hektar. Saya ajak petani untuk menggunakan teknologi, salah satunya penggunaan alat ukur PH air dan tanah sebelum menanam benih," jelasnya.

Di acara yang sama, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy menjelaskan, progres hingga 27 Agustus 2019, sudah dilakukan SID seluas 167.644 ha dan SP2D: 111.690 ha dengan nilai Rp334,7 miliar.

Program Serasi Sumsel ini tersebar di berbagai daerah. Banyuasin 82.559 ha dengan 67 excavator, Musi Banyuasin 35.143 ha dengan 12 excavator, OKI 67.948 ha dengan 19 excavator, Ogan Ilir 1.200 ha, OKU Timur 4.000 ha dengan 6 excavator, Muratara 1.000 ha dengan 3 excavator, Pali 5.850 ha dengan 2 excavator, OKU 300 ha dengan 1 excavator dan Muara Enim 2.000 ha dengan 3 excavator.

"Akan ada langkah strategis. Salah satunya memetakan posisi excavator dan membuat rencana (road map) pergiliran excavator. Pekerjaan dilaksanakan simultan antara penggunaan excavator dan pekerjaan saluran kecil (kwarter) melalui padat karya petani," jelas Sarwo Edhy.

Selain itu, juga ada pendampingan aspek penyelesaian teknis, administratif dan keuangan di tingkat UPKK/Gapoktan dan Dinas. Pengawalan percepatan kegiatan juga akan melibatkan TNI, Kejaksaan Agung, Penyuluh dan PJ yang ditunjuk dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
(ven)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak